Jakarta - Hakim saat ini mengantongi penghasilan Rp 11 juta hingga Rp 45 juta per bulan, tergantung masa kerja. Bahkan hakim konstitusi sedikitnya mendapatkan Rp 60 juta per bulan.

Atas fakta tersebut, Prabowo Subianto dinilai salah alamat jika mengusulkan kenaikan gaji hakim lagi.

"Gaji hakim sudah relatif tinggi dibandingkan dengan pejabat negara lainnya. Mestinya tim suksesnya mengingatkan Pak Prabowo agar tidak ketinggalan informasi dan bicara akurat," kata pimpinan Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Senin (23/6/2014).

Penghasilan hakim yang cukup signifikan tersebut terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani kenaikan penghasilan hakim per 1 Januari 2013 lalu. Hal ini atas desakan berbagai pihak, baik dari kalangan hakim, KY atau pihak eksternal.

Selain itu, hakim juga mendapatkan tunjangan kemahalan dengan besaran tergantung daerah tugas. Untuk daerah paling luar Indonesia, hakim mendapat tunjangan kemahalan Rp 10 juta per bulan.

"Yang harus ditingkatkan adalah kinerja dan tugasnya. Juga kualitasnya," ujar Imam.

Usulan kenaikan gaji hakim itu kembali terlontar pada debat capres Minggu (22/6) malam. Prabowo menilai kenaikan gaji hakim diperlukan karena untuk menjaga kewibawaan Indonesia di mata luar negeri.

"Saya bandingkan dengan gaji hakim di beberapa negara lain, termasuk di negara maju, hampir sama (penghasilannya). Mungkin Pak Prabowo tidak mengetahui kenaikan gaji hakim beberapa waktu lalu," pungkas Imam.