Berita Terbaru

MS Hidayat: Golkar Tak Pernah Oposisi, Mungkin Ical Mau Buat Tradisi Baru

budi — Thu, 17 Jul 2014 08:20:09 GMT

Rivki - detikNews Jakarta - Politikus senior Golkar, MS Hidayat, menyebutkan secara tr‎adisi partainya selalu berada dalam pemerintahan. Tapi hal itu belum tentu berlaku bagi Ketum Golkar Aburizal Bakrie.

"Secara tradisi Golkar dari dulu tidak pernah ada di luar pemerintahan, jadi enggak punya pengalaman. Tapi siapa tahu Pak Ical ingin mencoba di luar tradisi, tradisi baru," ujar MS Hidayat, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Hidayat mengatakan, secara pribadi dirinya siap menjadi oposisi. Tetapi, sikapnya itu bukanlah sikap resmi dari Golkar.‎ Menurutnya, Golkar akan menentukan sikap setelah pengumuman 22 Juli nanti.

"Kalau anda tanyakan saya, saya sih siap (oposisi) Tapi kan saya bukan satu-satunya orang Golkar yang bicara begitu. Jadi, biarkan saja setelah tanggal 22 nanti itu bergulir," ujarnya.

Saat disinggung apakah koalisi permanen akan terus dipegang Golkar, Hidayat belum bisa memastikan. Menurutnya, dalam politik itu tidak ada yang permanen.

"Benar juga ungkapan orang, di politik itu tidak ada yang permanen, yang permanen itu kepentingan," ucapnya.

Wamen ESDM Penuhi Panggilan KPK Terkait Suap SKK Migas

budi — Mon, 14 Jul 2014 04:28:11 GMT

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat tiba di KPK, Susilo memilih tak berkomentar sebelum pemeriksaan berjalan.

"Tunggu saja ya," kata Susilo di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2014).

Susilo yang mengenakan batik cokelat tiba pukul 10.45 WIB dan langsung masuk ke gedung KPK untuk melakukan registrasi tamu. Ia akan memberikan keterangan kepada penyidik untuk tersangka Presdir PT Kaltim Parnan Industri Artha Meris Simbolon.

"Saksi untuk AMS," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, saat dikonfirmasi.

Sebelumnya penyidik juga telah memeriksa Menteri ESDM Jero Wacik untuk tersangka yang sama. Artha meris tinggal satu tersangka di Kasus SKK Migas yang berkasnya belum naik ke penuntutan. Ia dijerat dengan pasal 5 ayat 1 UU Tipikor tentang pemberian suap karena diduga ikut berperan dalam proses suap kepada mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Kasus Obor Rakyat, Polisi Periksa Setyardi dan Darmawan

budi — Wed, 02 Jul 2014 08:14:51 GMT

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat Setyardi dan penulis Darmawan Sepriyosa diperiksa Bareskrim Polri hari ini. Pemeriksaan telah berjalan sejak pukul 09.00 WIB.

"Sekarang sedang diperiksa dari pukul 09.00 WIB di dalam," kata kuasa hukum Darmawan Sepriyossa dan Setyardi, Hinca Panjaitan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2014).

Hinca membantah Darmawan mencoba untuk menghindari pemanggilan polisi sebelum pemeriksaan hari ini berlangsung. Ia juga membantah kedua kliennya mengundur-undur penyidikan hingga 9 Juli 2014.

"Surat pemanggilan kedua kan Jumat (27/6). Saya saat itu datang bilang belum bisa karena klien saya lagi umroh," ujar Hinca.

Lalu sejak kapan Darmawan pulang umroh hingga tiba-tiba sudah di Mabes Polri hari ini? Hinca pun hanya menjawab secara diplomatis.

"Pulangnya sebelum hari ini. Nggak ada menghindari panggilan, spekulasi muncul di sana sini," tutup Hinca yang mengenakan kemeja putih ini.

Ikuti sejumlah peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 12.45 WIB

(vid/fjr)

Langgar HAM, Kementerian Kehutanan Malah Gugat Balik Romaldi Rp 200 Miliar

budi — Tue, 01 Jul 2014 02:02:08 GMT

Langgar HAM, Kementerian Kehutanan Malah Gugat Balik Romaldi Rp 200 Miliar

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan jajarannya merampas kemerdekaan Romaldi Saragih dengan menahan Romaldi tanpa dasar hukum. Anehnya, Kemenhut dkk malah menggugat balik Romaldi sebesar Rp 200,15 miliar.

Kasus ini bermula saat Romaldi ditahan polisi hutan dengan tuduhan pembalakan liar di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada 31 Maret 2010. Merasa tidak bersalah, Romaldi lalu mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Pada 17 Mei 2010, gugatan praperadilan tersebut dikabulkan.

Anehnya, penyidik tidak mau melepaskan Romaldi sesuai perintah pengadilan. Alhasil, Romaldi pun menggugat Kemenhut, Dinas Kehutanan Riau dan polisi hutan setempat sebesar Rp 100 miliar. Namun bukannya melepaskan Romaldi, Kemenhut malah menggugat balik Romaldi.

"Kerugian immateril yang dialami tergugat yaitu pencemaran nama baik dengan menyatakan bahwa tergugat tidak melaksanakan putusan praperadilan," demikian gugatan balik Kemenhut dkk sebagaimana tertuang dalam putusan kasasi yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Selasa (1/7/2014).

Kerugian immateril lainnya versi Kemenhut dkk yaitu melaporkan Kemenhut dkk ke Kapolda Riau. Atas dua hal itu, Kemenhut dkk mengkonversi dengan uang sebesar Rp 200 miliar. Adapun kerugian materiil yaitu pembiayaan penanganan perkara tidak pidana kehutanan Romaldi sebesar Rp 50 juta.

"Tidak tertanganinya tindak perkara kehutanan lainnya yang terkait aset negara berupa kayu karena nilai ekonomis menyusut, negara mengalami kerugian Rp 100 juta," cetusnya. Sehingga total gugatan balik Kemenhut dkk sebesar Rp 200,15 miliar.

Namun gugatan ini mental. PN Pekanbaru pada 24 November 2010 menolak gugatan balik Kemenhut dkk dan mengabulkan gugatan Romaldi. Majelis hakim menghukum Kementerian Kehutanan dkk sebesar Rp 200 juta karena telah merampas kemerdekaan Romaldi, hak asasi tergugat.

Namun putusan itu berbalik 180 derajat di tingkat banding. Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru membatalkan putusan PN Pekanbaru pada 1 Juni 2011. Atas vonis itu, Romaldi pun mengajukan kasasi. Siapa nyana, permohonan kasasi itu dikabulkan.

"Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat adalah merampas kemerdekaan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi Penggugat. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 200 juta," putus majelis kasasi yang diadili oleh ketua majelis Suwardi dengan anggota hakim agung Nurul Elmiyah dan Soltoni Mohdally. Vonis itu diketok pada 8 Mei 2013.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 12.45 WIB

(asp/vid)

Partai Golkar Pecat Kader Pembangkang

budi — Fri, 27 Jun 2014 08:08:55 GMT

VIVAnews - Partai Golongan Karya memecat tiga kadernya, Poempida Hidayatullah, Nusron Wahid dan Agus Gumiwang. Ketiganya dianggap membangkang terhadap keputusan partai karena mendukung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Pada Pilpres 2014, Partai Golkar resmi mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Partai pimpinan Aburizal Bakrie ini tergabung dalam koalisi Merah Putih yang dikomandoi Partai Gerindra.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan keputusan pemecatan ketiga kadernya itu sudah final. Melalui rapat dan proses panjang yang melibatkan seluruh pimpinan partai.

"Partai politik itu dalam menjalankan organisasinya dipayungi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi. Jadi setiap kali ada pelanggaran yang dilakukan kader, ya pasti ada sanksinya. Saya yakin dan percaya ketiga sahabat baik saya itu menyadari secara penuh, bahwa akan ada tindakan dari partai terkait aksi yang mereka lakukan," ujar Tantowi saat berbincang dengan VIVAnews, Kamis 26 Juni 2014.

Menurut Tantowi, Ketua Umum Aburizal Bakrie sebetulnya sangat berat memutuskan ini. Aburizal, kata Tantowi, sangat sayang dengan kader-kadernya itu. Terlebih mereka adalah kader potensial yang dimiliki partai.

"Itu adalah keputusan pahit yang harus diambil. Karena ini organisasi, bagi kader itu ada tugas, tanggung jawab, reward dan punishment. Ketika kader itu berprestasi, dia akan mendapat sesuatu. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran terhadap kebijakan partai, tentu akan mendapatkan sanksi," tuturnya.

Meski begitu, baik Nusron, Agus, dan Poempida Hidayatulloh tetap memiliki ruang untuk membela diri melalui Mahkamah Partai Politik. Mereka berhak untuk memberikan penjelasan atas sikapnya yang membelot dari keputusan partai.

Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa partai politik melalui Mahkamah Partai Politik merujuk pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol. Ketentuan ini menyatakan perselisihan parpol harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Parpol.

Mahkamah Partai Politik sejatinya bukan bagian dari lembaga yudikatif. Mahkamah ini hanya berwenang 'mengadili' sengketa internal parpol dimana susunan mahkamahnya didaftarkan oleh parpol ke pemerintah.

"Siapa pun yang tidak puas dengan keputusan partai dapat mengajukan ke Mahkamah Partai. Langkah ini yang sesungguhnya harus ditempuh tiga rekan saya itu," ujar Tantowi.

Bela diri

Ketiga kader itu melawan. Mereka menilai pemecatan yang dilakukan pimpinan partai menyalahi prosedur partai. Bersama dua koleganya, Agus mengaku tidak pernah mendapatkan surat peringatan, maupun teguran dalam bentuk apapun dari partai.

Agus yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hankam DPP Golkar itu memahami pemecatan mereka karena masalah perbedaan pilihan politik. Dia bersama Poempida dan Nusron mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Tidak pernah ada yang disebut peringatan. Yang ditentukan ada rumusan AD/ART, Partai Golkar sama sekali tidak mengindahkan. Tiba-tiba saja tanpa proses yang tepat terjadi pemecatan," ujar Agus.

Sejak awal, Agus dan kedua rekannya tahu benar ada konsekuansi atas pilihannya mendukung Joko Widodo-Kalla. Dia pun siap menghadapi apapun konsekuensinya. Namun pemecatan, kata dia tidak sesuai dengan proses yang benar.

Agus mengaku sudah mengabdi sebagai kader partai berlambang pohon beringin selama 17 tahun. Menurutnya, jika ada sesuatu yang melenceng dilakukan kader, seharusnya partai wajib memberitahukan terlebih dulu.

Sementara itu, Nusron Wahid mengaku tidak mempermasalahkan pemecatan dirinya. Kata Nusron, dukungan terhadap Joko-Kalla adalah aspirasi pribadi dan tidak membawa nama partai.

"Mau dipecat, mau diapakan, saya tidak begitu peduli," kata Nusron, Rabu 25 Juni 2014.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama itu menegaskan tidak mengejar jabatan dalam mendukung Joko-Kalla di pilpres.

Sebagai calon anggota legislatif DPR RI yang mendapat suara terbanyak, kata Nusron, posisi pimpinan DPR sudah pasti di tangan. Sehingga tidak masuk akal jika dikatakan dukungannya ke Joko-Kalla hanya untuk mengejar jabatan.

"Saya ini peraih suara terbanyak di internal Golkar. Pada keputusan Rapim yang lalu menyebutkan, siapa yang mendapatkan suara terbanyak dialah yang akan dinominasikan menjadi pimpinan DPR," kata Nusron. [Baca Setelah Dipecat Golkar, Nusron Cs Dicopot dari DPR]

Anggota Komisi XI DPR itu menganggap ada diskriminasi dalam pemberian sanksi pemecatan itu. Nusron beralasan, dia dan dua koleganya hanya mendukung langkah Jusuf Kalla. Sehingga tidak tepat mereka menjadi korban pemecatan pada gelombang pertama.

"Sebelum saya, pecat Pak JK, Pak Suhardiman, pendiri Golkar. Setelah itu Pak Ginanjar, Pak Fahmi Idris. Setelah itu pecat yang lain-lain," ujarnya. [Baca Nusron Wahid Minta Golkar Pecat Jusuf Kalla]

Poempida Hidayatulloh mengatakan pemecatannya dan dua koleganya itu hanya kepentingan sesaat dari elite Golkar. Sebab, dasar dari sanksi tersebut adalah perbedaan pilihan dalam Pemilihan Presiden 2014.

"Kalau kami berbeda pendapat, kalau kami mempunyai nilai-nilai yang menurut kami lebih benar dari senior-senior itu, apakah kami disia-siakan?" kata Poempida.

Poempida akan mencari jalan keluar untuk menyikapi pemecatannya itu. Misalnya, apabila DPP Golkar mengajak untuk berdialog dia siap untuk memberikan penjelasan. [Baca selengkapnya Poempida Anggap Pemecatannya Kepentingan Sesaat]

Keputusan keliru

Eksponen Trikarya Partai Golkar yang terdiri dari SOKSI, MKGR, dan Kosgoro 57 menolak pemecatan ketiga kader itu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan Trikarya telah mendengarkan penjelasan komprehensif dari ketiga kader yang dipecat itu.

"Terhadap apa yang sudah dikemukakan mereka, eksponen Trikarya tidak menyetujui dan menolak pemberhentian mereka sebagai anggota Golkar," kata Agung Laksono, Rabu 25 Juni 2014.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu menyatakan, pemecatan Agus Gumiwang, Nusron Wahid, dan Poempida tidak sesuai prosedur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

"Partai harus segera rapat lewat Mahkamah Partai. Kami tidak ingin suasana di partai menjadi lemah. Mari kita solid dan kompak," katanya.

Diapresiasi Parpol Lain

Pemecatan kader Partai Golkar yang melawan keputusan partai menjadi pelajaran berharga bagi partai lain. Salah satunya, Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Teguh Juwarno mengatakan langkah Partai Golkar memecat kadernya yang menentang keputusan partai sangat tepat. Menurut Teguh, Partai Golkar telah membangun budaya berorganisasi yang baik.

"PAN tidak perlu malu belajar dari Partai Golkar dalam membangun budaya organisasi dan komitmen pada keputusan partai," kata Teguh, Rabu 25 Juni 2014.

Teguh beralasan, saat ini banyak desakan di internal partai untuk memecat kader yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. "Banyak desakan dari kader ke DPP agar DPP menindak tegas kader yang mbalelo dengan tidak mendukung Ketumnya (Hatta Rajasa) maju menjadi cawapres," ujar Teguh.

"Saya yakin DPP akan segera bersikap tegas dan menindak kader yang tidak taat dengan keputusan organisasi," tegas dia.

Langkah pemecatan terhadap kader mbalelo juga disuarakan internal Partai Demokrat. Ruhut Sitompul mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di pilpres dengan membawa-bawa nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. [Baca Dukung Joko Widodo, Ruhut Kantongi Restu SBY]

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menilai Ruhut layak dipecat sebagai kader Demokrat.

"Ya saya kira kalau caranya seperti itu sudah tidak bisa dipertahankan. Karena begini saya takut dia lama-lama lupa wajahnya SBY dan yang diingat wajah Joko Widodo melulu," ujar Max, Kamis 26 Juni 2014.

Meski demikian, anggota Komisi I DPR itu maklum dengan tabiat Ruhut yang kini memilih berseberangan dari kebijakan partai. Diketahui, kebijakan Partai Demokrat adalah tidak mendukung salah satu pasang calon. Namun membebaskan kader untuk memilih salah satu calon. [Baca Hasil Rapimnas, Partai Demokrat Pilih Netral]

Menurut Max, Ruhut pernah melakukan hal serupa di masa lalu. Di tahun 2004, Max bercerita, Ruhut hijrah dari Partai Golkar dan masuk menjadi kader Demokrat. Pada waktu itu, SBY maju sebagai calon presiden.

"Akhirnya loncat dia dari Golkar karena mau nempel SBY di Demokrat karena mau jadi presiden. Kejadiannya sama dengan sekarang. Ketika SBY mau lengser, Ruhut loncat ke Joko Widodo," ujar Max di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 26 Juni 2014.

Dengan kejadian ini, Max justru mempertanyakan pernyataan Ruhut yang mengatakan kader Demokrat yang mendukung Prabowo-Hatta adalah mereka yang gagal duduk kembali di anggota DPR dan mengincar kursi menteri.

"Saya berpikir teman saya ini kok jadi begini? Kalau saya mau bongkar, saya bongkar," kata dia.

Sementara ini, sanksi dari partai hanya menggeser Ruhut Sitompul dari Komisi III Bidang Hukum DPR. Ruhut kini ditaruh di Komisi VI Bidang Perdagangan. Dia dirotasi karena dianggap mencemarkan nama baik Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. [Baca Demokrat Depak Ruhut Sitompul dari Komisi III DPR]

Kamis, 26/06/2014 08:20 WIB Ini yang Dialami Prabowo-Hatta Saat ke KPK dan Harta Kekayaannya Diklarifikasi Ikhwanul Khabibi - detikNews

budi — Thu, 26 Jun 2014 01:57:37 GMT

Jakarta - Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta sudah mendatangi KPK. Mereka mengklarifikasi harta kekayaannya. Tindakan itu dilakukan tentu sebagai bagian menciptakan pemerintahan yang bersih.

Prabowo-Hatta datang ke KPK pada Rabu (25/6) pagi. Mereka diklarifikasi harta kekayaannya hingga pukul 13.30. Menurut keterangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sejumlah tahap dilakukan para Capres dan Cawapres itu.

Apa saja yang dilakukan Prabowo-Hatta di KPK, ini penjelasan Bambang Widjojanto, Kamis (26/6/2014).

1. Tim KPK sebelumnya sudah melakukan kajian atas LHKPN yang disampaikan Ca+Wapres ke KPU sebelumnya dan juga sudah mengirim surat kepada mereka untuk melengkapi berbagai dokumen.

2. Tim sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan fisik secara acak di berbagai lokasi atas LHKPN yang sudah diserahkan dan informasi serta dokumen yang sudah dimiliki dan dikaji KPK.

3. Terperiksa melengkapi laporan awal mereka dan Tim pemeriksa mengklarifikasi berbagai hal sesuai dengan hasil kajian awal dan pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan Tim KPK.

4. Sebelum pemeriksaan dan klarifikasi, Pimpinan KPK minus Mas BM (Busyro Muqoddas) menemui Capres bersama-sama dan didampingi oleh 3 Direktur di Kedeputian Pencegahan (Direktur LHKPN, Dikyanmas dan Gratifikasi).

5. Pemeriksaan dilakukan di ruangan terpisah antara Pak Capres dan Wapres oleh Tim yang juga terpisah dan didampingi para direktur.

6. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 13.30 dan dilanjutkan makan siang. Pemeriksaan atas Capres Prabowo lebih dulu selesai baru kemudian Cawapres Hatta.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(kha/ndr)

Usulkan Gaji Hakim Naik, Timses Prabowo Ketinggalan Informasi

budi — Mon, 23 Jun 2014 02:02:18 GMT

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Hakim saat ini mengantongi penghasilan Rp 11 juta hingga Rp 45 juta per bulan, tergantung masa kerja. Bahkan hakim konstitusi sedikitnya mendapatkan Rp 60 juta per bulan.

Atas fakta tersebut, Prabowo Subianto dinilai salah alamat jika mengusulkan kenaikan gaji hakim lagi.

"Gaji hakim sudah relatif tinggi dibandingkan dengan pejabat negara lainnya. Mestinya tim suksesnya mengingatkan Pak Prabowo agar tidak ketinggalan informasi dan bicara akurat," kata pimpinan Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Senin (23/6/2014).

Penghasilan hakim yang cukup signifikan tersebut terjadi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani kenaikan penghasilan hakim per 1 Januari 2013 lalu. Hal ini atas desakan berbagai pihak, baik dari kalangan hakim, KY atau pihak eksternal.

Selain itu, hakim juga mendapatkan tunjangan kemahalan dengan besaran tergantung daerah tugas. Untuk daerah paling luar Indonesia, hakim mendapat tunjangan kemahalan Rp 10 juta per bulan.

"Yang harus ditingkatkan adalah kinerja dan tugasnya. Juga kualitasnya," ujar Imam.

Usulan kenaikan gaji hakim itu kembali terlontar pada debat capres Minggu (22/6) malam. Prabowo menilai kenaikan gaji hakim diperlukan karena untuk menjaga kewibawaan Indonesia di mata luar negeri.

"Saya bandingkan dengan gaji hakim di beberapa negara lain, termasuk di negara maju, hampir sama (penghasilannya). Mungkin Pak Prabowo tidak mengetahui kenaikan gaji hakim beberapa waktu lalu," pungkas Imam.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/vid)

Dana Stimulan Penutupan Lokalisasi Dolly Mulai Diberikan Hari Ini

budi — Thu, 19 Jun 2014 04:08:42 GMT

Detik.com-Surabaya - Mulai hari ini, para wanita harapan atau Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pengelola wisma (mucikari) di lokalisasi Dolly maupun Jarak sudah bisa mengambil dana bantuan yang diberikan Kementerian Sosial.

Camat Sawahan, Muslich Hariadi mengatakan pengambilan dana stimulan bisa diambil di Kantor Koramil Sawahan mulai pukul 09.00 Wib hingga 15.00 Wib.

"Tinggal bawa kartu identitas (KTP) tidak perlu yang lain dana bisa dicairkan, di sana sudah ada datanya," katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (19/6/2014).

Selain itu, pihak kecamatan sudah menyebarkan undangan pemberitahuan jauh jauh hari kepada para wanita harapan dan mucikari. "Hari ini giliran para wanita harapan dan mucikari yang ada di dua RW, RW 3 dan RW 6. Jumlahnya saya lupa berapa. Ada di kantor kecamatan, sekarang saya lagi keliling wilayah untuk memantau," imbuhnya.

Muslich menambahkan, pengambilan dana stimulan akan dilakukan secara bergiliran sesuai dengan lokasi wisma berada. "Bagi yang tidak sempat mengambil sesuai jadwal, bisa melakukan pengambilan pada hari terakhir, Senin 23 Juni 2014," ujar dia.

Sedangkan dana stimulan yang akan diterima wanita harapan sebesar Rp 5.050.000 dengan rincian Rp 3 juta untuk bantuna modal usaha, bantuna jaminan hidup tiap bulan Rp 600 ribu selama 3 bulan dan Rp 250 ribu untuk transportasi kembali ke daerah asal.

Untuk jumlah wanita harapan penerima dana stimulan sebanyak 1.449 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak dua kali, dari 1.080 orang berubah menjadi 1.181 orang dan terakhir sejumlah 1.449 wanita harapan.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/try)

budi — Tue, 17 Jun 2014 08:17:51 GMT

VIVAnews - Debat calon presiden sesi kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta pada Minggu malam, 15 Juni 2014, mengangkat topik pembahasan soal visi ekonomi RI. Baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, keduanya merupakan calon presiden (capres) 2014, memaparkan pandangannya masing-masing mengenai masalah perekonomian Indonesia dan solusi mengatasinya.

Namun, penyampaian keduanya dalam debat terbuka yang disiarkan televisi secara langsung itu mendapat tanggapan kurang positif. Pengamat ekonomi Indef, Aviliani, Senin 16 Juni 2014, menyatakan bahwa kedua pasangan calon presiden hampir tidak ada perbedaan pandangan dalam visi ekonomi mendatang.

"Menurut saya, dua-duanya punya konsep yang hampir sama. Seperti misalnya, yang ini pakai istilah berdikari, sedangkan yang itu istilahnya kerakyatan. Tapi substansinya tidak banyak perbedaan," ujar Aviliani saat dihubungi VIVAnews.

Secara normatif, keduanya juga menyentuh pokok persoalan yang sama. Antara lain soal implementasi amanat UUD 1945 pasal 33 yang menyinggung pemanfaatan kekayaan alam bagi kesejahteraan warga negara Indonesia.

Namun, Aviliani menyayangkan masing-masing capres, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, tidak membahas tentang potensi penerimaan negara dari pajak. Padahal, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan kenaikan jumlah orang yang tergolong kelas menengah, merupakan salah satu potensi untuk menambah penerimaan pajak bagi negara.

"Belum dieksplorasi oleh keduanya soal bagaimana orang yang belum bayar pajak bisa diperluas pajaknya. Jangan kenakan pajak pada mereka yang sudah bayak pajak," kata Aviliani.

Jika dilihat dari sisi pandangan mengenai investasi, menurut Aviliani, baik Prabowo maupun Joko Widodo juga punya semangat nasionalis yang serupa. "Keduanya menyatakan tak menolak investor asing," kata Aviliani.

Selain itu, masing-masing kandidat dalam debat capres semalam tidak menyinggung soal fokus industri RI. "Industri apa yang ingin dikembangkan? Negara-negara maju sekarang ini punya fokus industri antara satu sampai lima industri. Tidak usah banyak-banyak, yang penting fokus," kata Aviliani.

Ia mencontohkan, Korea Selatan yang kini eksis dalam kancah persaingan internasional dengan laju pertumbuhan positif hanya mengembangkan lima industri. Yaitu telekomunikasi, kosmetik, kesehatan (ginseng), otomotif, dan industri kreatif (k-pop).

Sementara itu, Jepang hanya fokus pada dua industri, yaitu otomotif dan produk elektronik. Namun, dua industri itu bisa berkontribusi hingga 70 persen ekspor pada postur neraca perdagangan Jepang. "Capres kita kurang banyak mengeksplorasi industri apa yang akan dibangun," kata Aviliani.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, Senin 16 Juni 2014, menyatakan kedua calon presiden, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo tidak menguasai masalah ekonomi di Indonesia.

Hal ini tampak begitu mencolok dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Prabowo maupun Jokowi dalam dalam debat calon presiden kedua yang memaparkan visi tentang ekonomi.

Toni menilai, pertanyaan Joko Widodo soal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terlalu teknis dan cakupannya terlalu sempit untuk dikuasai dan dipahami seorang presiden.

"Ada pertanyaan yang tidak perlulah. Seperti TPID, itu kan cakupannya kecil di daerah dan sebenarnya itu urusan gubernur," ujar Toni di Jakarta.

Sementara itu, pertanyaan Prabowo mengenai defisit anggaran dan perdagangan tidak langsung mengarah pada substansi. Prabowo bahkan beberapa kali memberi "petunjuk" kepada Jokowi mengenai pertanyaan yang dilontarkannya, sehingga memberikan keuntungan tersendiri kepada Jokowi.

"Dia seperti dosen. Saya dosen, saya juga sering gitu. Kalau pertanyaannya sulit, saya juga suka kasih petunjuk begitu," imbuhnya.

Meski tampak lebih spontan dalam debat tersebut, namun Prabowo kurang didukung data yang gamblang. Terutama soal kebocoran anggaran pemerintah Rp7.200 triliun yang dikutip dari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Menurut Toni, penyataan tersebut harus bisa dipaparkan lebih rinci, sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Apalagi Abraham Samad bukanlah ahli di bidang ekonomi.

"Dia pakai data Abraham Samad. Angka Rp7.200 triliun itu dari mana, itu tidak akan ketemu," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, Senin 16 Juni 2014, menyatakan bahwa kedua capres tak berani menyinggung subsidi bahan bakar minyak (BBM). Penghapusan subsidi BBM dicap tak populer.

"Tak ada yang berani. Tidak populer. Kalau ditanya, tak ada juga yang menjawab. Joko Widodo, saya rasa akan menghindar," ujar Faisal di Jakarta.

Faisal mengatakan bahwa dia pernah berdebat dengan ekonom dari kubu Prabowo Subianto. "Kalau saya debat sama Dradjad Wibowo, 'Pokoknya kami tidak akan menaikkan harga BBM. Pokoknya, kami akan menurunkan subsidi dengan cara lain'. Saya tanya, caranya dengan apa? Ya, tidak ada. Jadi, harus dinaikkan harga BBM ini," kata dia.

Kemudian, Faisal menambahkan bahwa agenda presiden terpilih nanti adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kita tak mungkin bisa menghindari hukum alam. Kalau harga murah, otomatis orang akan membeli BBM lebih banyak. Siapa pun presidennya, agenda pertamanya: naikkan harga BBM," ujar dia.

Memang, ada risiko yang harus ditanggung pemerintah kalau harga BBM ini dinaikkan. Yang paling terdampak adalah masyarakat kelas bawah. "Rakyat paling bawah yang harus diproteksi. Anak sekolah gratis, berobat ke rumah sakit gratis. Caranya, turunkan harga pangan dan logistic cost," kata dia.

Kebijakan pajak dan masalah utang

Baik Joko Widodo maupun Prabowo ditengarai tidak mempunyai pandangan yang komprehensif tentang pajak. Keduanya bahkan dinilai belum memandang penerimaan negara dari pajak sebagai penerimaan utama. Sebagaimana diketahui, secara rata-rata 70-80 persen sumber pembiayaan APBN adalah pajak.

Dalam debat capres, Joko Widodo dan Prabowo tampak dianggap belum mempunyai strategi tata kelola perpajakan yang serius dan menyeluruh. Ini terlihat dari tidak ada di antara mereka yang menyampaikan tentang proyeksi besaran rasio pajak yang akan dicapai. Justru, keduanya cenderung tampak bakal lebih banyak menggantungkan sumber penerimaan dari eksploitasi kekayaan sumber daya alam.

Untuk mengetahui kondisi dari penerimaan negara, dapat diketahui dengan melihat tax ratio Indonesia. Penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat ekonominya setara. Tax ratio Indonesia sampai tahun ini tidak pernah mencapai 14 persen, pada 2013 hanya berkisar 12,7 persen.

Ucok Sky Khadafi, Koordinator LSM FITRA, Senin 16 Juni 2014, menyatakan bahwa belum optimalnya tax ratio Indonesia menunjukkan adanya permasalahan mendasar pada sistem perpajakan Indonesia.

Menurut FITRA, merujuk Komisi Anggaran Independen (2012) dan Prakarsa Policy Review (2012), permasalahan sistem perpajakan itu antara lain: Pertama, sumber penerimaan pajak belum mencerminkan asas keadilan. Wajib pajak (WP) masih didominasi karyawan/pegawai dan masih kecilnya kontribusi dari WP individu kaya (high wealth individuals).

Kedua, kesadaran publik untuk membayar pajak masih rendah, jumlah wajib pajak pada akhir 2011 mencapai 22 juta wajib pajak, terdiri atas 19,8 juta wajib pajak orang pribadi dan 2,2 juta wajib pajak badan. Padahal, dari jumlah penduduk lebih kurang 247 juta jiwa, potensi penduduk yang sudah bisa menjadi WP sekitar 60 juta.

Ketiga, penyalahgunaan atau korupsi perpajakan masih tinggi. Korupsi perpajakan tidak hanya oleh petugas pajak namun juga oleh WP. Keempat, tingginya penghindaran dan pengelakan pajak (tax avoidance/tax evasion) oleh WP pajak terutama WP korporasi dan individu kaya raya, sehingga menghilangkan potensi penerimaan pajak.

Kelima, masih kurang kuatnya regulasi perpajakan dan bahkan beberapa regulasi perpajakan yang ada terkesan tumpang-tindih. Keenam, masih kacaunya kelembagaan bidang perpajakan di Indonesia. Misalnya, otoritas pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan membuat otoritas pajak tidak power-full dan yang lebih parah, lembaga peradilan pajak masih berada di bawah Kementerian Keuangan, padahal ini adalah otoritas yuridis.

Kecenderungan kedua capres dalam hal masih sama-sama menggantungkan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam, juga dinilai perlu dikritisi. Menurut FITRA, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN cenderung mengalami penurunan, khususnya penerimaan yang dikontribusikan dari sektor sumber daya alam.

Ucok menjelaskan, ada dua hal yang mempengaruhi kondisi tersebut. Pertama, buruknya tata kelola SDA yang menimbukan kerugian negara. Kedua, ketidakadilan kontrak-kontrak karya pengelolaan sumber daya alam. Pada 2013 kebijakan renegosiasi yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal.

Salah satu masalah besar dalam pengelolaan anggaran adalah utang. Jumlah utang yang sudah melebihi Rp2.137 triliun pada akhir 2013 dianggap membatasi diskresi fiskal pemerintah. Tetapi, utang tidak menjadi salah satu masalah yang dibicarakan oleh kedua capres, meskipun moderator sudah menanyakan soal utang negara.

"Kedua capres belum memberikan pandangan tentang bagaimana strategi pengelolaan utang negara agar bisa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan peluang kesejahteraan rakyat," kata Ucok. (art)

Fahri Hamzah Bicara Status Tersangka Hadi Poernomo, Kritik ke KPK Dilancarkan

budi — Tue, 22 Apr 2014 07:46:31 GMT

Fahri Hamzah Bicara Status Tersangka Hadi Poernomo, Kritik ke KPK Dilancarkan

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Hadi Poernomo Jadi Tersangka

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah yang juga menjabat sebagai Wasekjen PKS mengkritik langkah KPK soal penetapan tersangka Hadi Poernomo dalam kasus pajak BCA. Fahri yang dikenal sebagai vokalis di Komisi III DPR ini menuding, langkah KPK pada Hadi ini terkait hasil audit BPK pada lembaga antikorupsi itu.

"BPK juga baru saja menyerahkan hasil audit atas penindakan KPK ke Komisi III DPR RI. Dalam audit kinerja itu memang ditemukan banyak masalah di KPK," imbuh Fahri di Jakarta, Selasa (22/4/2014).

"Maka, dengan catatan di atas dan ditambah dengan hubungan antar lembaga yang gagal berkoordinasi maka tidak bisa dihindari adanya anggapan bahwa ada motif lain dalam penetapan ini," tambah politisi yang dikenal kritis ke KPK ini.

Dia melanjutkan, penetapan tersangka ini tidak boleh merusak citra BPK, karena BPK adalah auditor negara tertinggi yang wibawanya harus terjaga. "Langkah KPK yang mengumumkan status tersangka pada hari aktivitas HP di BPK belum selesai dan HP tidak pernah diperiksa menandakan adanya upaya dari KPK untuk menyasar citra BPK. Padahal kasus HP tak ada hubungannya dengan BPK sama sekali," terang dia.

Fahri kembali melontarkan tudingan, ada audit BPK yang tak pernah tuntas ditangani KPK. Mungkin ini juga menjadi pemicu kasus ini. "Belakangan ini BPK sangat terkait dengan serangkaian audit yang sampai sekarang masih ditangani dan belum diselesaikan oleh KPK; Century, Hambalang, SKK Migas, Flu burung dan lain-lain," tutup Fahri.

Juru Bicara KPK Johan Budi sudah menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini tak terkait dengan BPK. Status tersangka ini terkait posisi Hadi sebagai Dirjen Pajak di 2004 lalu.

KPK menyelidiki Hadi sejak tahun lalu berdasarkan laporan masyarakat. Selama 3-4 bulan, tim penyelidik KPK bergerak memeriksa saksi dan ahli. Mengejar data dan dokumen sehingga akhirnya ditemukan dua alat bukti.

"Ekspose sudah berkali-kali, dan terakhir pekan lalu. Kemudian ditemukan dua alat bukti, kasus ditingkatkan ke penyidikan," jelas Johan di KPK, Senin (21/4).

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/ndr)

Panglima TNI: Ada Prajurit Tak Netral di Pemilu, Saya Tebas Kepalanya

budi — Fri, 14 Mar 2014 07:34:16 GMT

VIVAnews –
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan institusinya akan bersikap
netral dalam pemilu. Menjelang kampanye rapat umum atau kampanye terbuka
partai politik yang dimulai Minggu, 16 Maret 2014, Moeldoko
mengingatkan seluruh anggotanya untuk tak terlibat dalam politik
praktis.

Moeldoko mewanti-wanti seluruh jajaran TNI untuk tak
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dukung-mendukung terhadap
partai politik atau calon presiden tertentu.

"TNI akan netral. Saya
pernah bercanda bilang, ‘Saya akan tebas kepalanya (prajurit) yang
terlibat pemilu.’ Artinya, kalau ada prajurit dalam pemilu, akan saya
hancurkan kariernya. Ini serius,” kata di Sentul, Bogor, Jumat 14 Maret
2014.

Anggota TNI juga dilarang memberikan fasilitas untuk
mendukung kegiatan politisi atau partai politik dalam pemilu. Fasilitas
itu bisa berupa tempat, kendaraan, atau sarana pendukung lain.

Sementara
untuk mengamankan pemilu, TNI mengerahkan satu batalyon di tingkat
Polda dan satu kompi di tingkat Polres. TNI bertekad menjaga kemanan
pemilu legislatif dan pemilihan presiden bersama Polri.

Kalau Sampai Dibui, Anas Akan Lebarkan Sayap PPI ke Penjara-Penjara Senin, 06 Januari 2014 12:30 wib Mustholih - Okezone

budi — Mon, 06 Jan 2014 08:53:59 GMT

JAKARTA –
Anas Urbaningrum tetap akan berpolitik meski harus meringkuk di balik
jeruji besi. Kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, mengatakan, jika ditahan
kliennya akan melebarkan sayap organisasi Perhimpunan Pergerakan
Indonesia (PPI) di penjara.

"Kalau
sampai ada penahanan, Beliau sedang mempersiapkan kantor-kantor PPI di
cabang-cabang rutan," kata Firman di Gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (6/1/2014).

Soal
rencana penyidik KPK memeriksa Anas, Firman mengaku akan berdiskusi
terlebih dulu dengan Anas. "Nanti kita diskusikan. Klien kan punya
pilihan-pilihan sikap," terangnya.

Menurut Firman, kasus yang menjerat Anas sarat dengan rivalitas politik. Untuk menghadapinya, maka perlu strategi yang jitu.

"Itu
tidak perlu ditutupi. Saya menyebutnya perang kotor dalam rivalitas
politik. Kita sedang memikirkan strateginya seperti apa," ujar Firman.

KPK
berencana memeriksa Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan
gratifikasi Hambalang pada Selasa 7 Januari 2014. Konon, Anas bakal
langsung dijebloskan ke penjara begitu selesai menjalani pemeriksaan.

Firman
melanjutkan, pada dasarnya Anas menghormati apa pun keputusan KPK
dalam menyidik kasus Hambalang. "Soal penahanan Pak Anas, prinsipnya
menghormati setiap proses hukum," ungkap Firman.

Anas
berstatus tersangka karena diduga menerima hadiah mobil Toyota Harrier
dari PT Adhi Karya saat menjabat anggota DPR pada 2009. Diduga,
pemberian itu terkait pembangunan proyek Hambalang.
(trk)

PKS: Hak Angket Atut Cuma Jebakan Batman

budi — Fri, 03 Jan 2014 12:17:11 GMT

SERANG- DPRD Provinsi Banten mulai menggulirkan hak
angket penggulingan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sejumlah fraksi
seperti PPP, Hanura, dan Gerindra mendukung hak angket tersebut.
Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak.

PKS
beralasan, pengguliran hak angket hanyalah kepentingan partai politik
tertentu saja. Tujuannya untuk menyukseskan misi politik, yakni
mengincar kursi Gubernur. "Ini adalah jebakan batman. Kita tidak ingin
terjebak itu," kata Ketua DPW PKS Banten, Irfan Maulidi, Jumat
(3/1/2014).

Irfan mengungkapkan, saat ini bukanlah waktu yang
tepat untuk menggalang hak angket, tetapi saatnya mengawal agar tata
kelola pemerintahan tidak terganggu.

"PKS tidak berkepentingan,
harusnya tanyakan pada partai-partai koalisi yang mengusung Atut. Dulu
kita kan sudah coba tawarkan calon dari PKS saat pilgub, kalau ternyata
sekarang Gubernur bermasalah itu merupakan pilihan masyarakat yang
diusung partai koalisi, " katanya.

Sementara itu, Anggota Fraksi
Hanura Banten, Eli Mulyadi mendukung hak angket penggulingan Atut.
"Fraksi Hanura berpendapat untuk menjaga efektivitas tata kelola
pemerintah daerah di Provinsi Banten, menyarankan kepada Ibu Ratu Atut
Chosiyah, mendelegasikan atau melimpahkan tugas dan kewenangan kepada
Wakil Gubernur Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan,"
terang Eli pada Okezone.

Eli mengatakan, Hanura mempertimbangkan
aspirasi dan dinamika masyarakat Banten. "Serta untuk menjaga norma,
etika dan kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Banten,"
terang Eli.

Tak Bawa Mobil dan Ogah Diikuti Wartawan, Jokowi Kabur Naik Bajaj

budi — Fri, 03 Jan 2014 12:13:32 GMT

PNS DiIarang Bawa Mobil

Jakarta - Hari ini Gubernur DKI Jakarta tidak
naik mobil dinas Toyota Innova menuju kantornya di Balai Kota DKI. Saat
keluar dari kantor, Jokowi berjalan kaki diikuti 3 ajudannya. Wartawan
pun mengikuti. Jokowi meminta jangan diikuti. Dan tiba-tiba, Jokowi
mencegat bajaj dan kabur dengan kendaraan roda tiga itu. Ngeeeengg!

Jokowi
memakai baju sadariah keluar dari kantor di Balai Kota DKI, Jalan Medan
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2014) pada pukul 14.20 WIB.
Jokowi berjalan kaki menuju trotoar yang mengarah ke arah Wisma Antara.

Para
tukang ojek dan pedagang berebut menyalami Jokowi. Jokowi diikuti 3
ajudan dan tentu saja, wartawan segambreng. Rombongan ini mencuri
perhatian para pengguna jalan, pengendara sepeda motor memperlambat laju
dan mengambil gambar. Jepret!

Sejumlah orang berteriak menyapa
Jokowi dan semuanya dijawab DKI-1 itu. Ada pula satu angkutan kota yang
melambatkan lajunya. Dari jendela belakang angkot itu muncul kepala
seorang ibu dan berteriak sambil melambaikan tangan, "Pak Jokowiiiii!"

Jokowi merespons, "Dari mana?" yang dijawab oleh ibu itu, "Dari rumah besan".

Wartawan
terus bertanya pada Jokowi sambil berjalan di trotoar. "Bapak mau ke
mana? Bapak bosan ya di kantor?" cecar para wartawan bertubi-tubi.

Mulya Nurbilkis - detikNews

Halaman 1 dari 2

PNS DiIarang Bawa Mobil