Para anggota Parlemen
Prancis merancang undang-undang untuk melarang adanya penyangkalan
terhadap peristiwa pembantaian Armenia yang melibatkan Turki.

"Akan
ada masalah yang sangat rumit dalam hubungan bilateral Turki dan
Prancis. Turki mengecam tindakan Prancis dan seluruh kerja sama dengan
Prancis siap kami bekukan," ujar Duta Besar Turki Engin Solakoglu,
seperti dikutip Amradio, Sabtu (17/12/2011).

Populasi
warga keturunan Armenia di Prancis cukup besar dan mereka juga mengakui
akan peristiwa pembantaian Armenia. Anggota Parlemen Prancis yang
berasal dari partai pimpinan Presiden Nicolas Sarkozy memutuskan untuk
merancang undang-undang tersebut dan sikap ini amat menyinggung Turki.

Undang-undang
itu berisikan sebuah tindakan hukum bagi pihak-pihak yang menyangkal
adanya pembantaian Armenia. Prancis bahkan siap memenjarakan atau
mendenda puluhan ribu dolar bagi siapapun yang menolak untuk mengakui
peristiwa itu.

Peristiwa pembantaian Armenia terjadi di era
Kekaisaran Ottoman Turki. Saat itu Turki tengah membersihkan wilayahnya
dari etnis Armenia.

Mereka juga kerap menggiring warga Armenia
ke gurun pasir Suriah dan Mesopotamia untuk dibantai. Sekira 500 ribu
warga Armenia tewas dan konon kabarnya, peristiwa ini adalah peristiwa
genosida pertama di abad ke-20.

Kasus pembantaian Armenia juga
menjadi salah satu hal yang mempersulit keanggotaan Turki di Uni Eropa.
Sikap Turki yang tidak mau mengakui pembantaian ini semakin menghambat
proses keanggotaannya di organisasi negara Eropa tersebut.(rhs)