JAKARTA - Jelang putaran dua Pemilukada DKI
Jakarta, pasangan Cagub dan Cawagub, Jokowi-Ahok dituding melakukan
politik uang. Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas), Alfan
Alfian, menilai, tudingan tersebut tidak akan meremukan popularitas
pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra ini.

"Saya kira (tudingan politik uang) tidak banyak pengaruh," kata Alfan saat berbincang dengan Okezone, Senin (16/7/2012).

Kendati
demikian, menurutnya, pihak yang berwenang tetap harus mengusut laporan
yang diajukan oleh pasangan Cagub dan Cawagub, Foke-Nara itu. Hal ini
akan menegaskan apakah Jokowi-Ahok benar melakukan politik uang atau
tidak.

"Kalaupun ada itu kelihatannya tidak berpengaruh karena dilakukan bukan atas perintah resmi Jokowi-Ahok," ujarnya.

Diakuinya,
isu politik uang memang sensitif. Tapi dalam proses Pemilukada DKI
Jakarta tidak akan berpengaruh. Masyarakat akan lebih melihat sosok
Jokowi-Ahok sebelum dan pada saat kampanye.

"Kita lihat
Jokowi-Ahok sejak awal tampil biasa-biasa saja. Dalam kampanye
sosialisasi pasang iklan juga tidak seheboh Foke. Paling tidak publik
tidak begitu percaya dengan isu ini," cetusnya.

Sementara itu,
Pengamat Politik Universitas Padjajaran (Unpad), Dedy Mulyana,
mengatakan, tudingan ini malah bisa jadi bumerang bagi Foke-Nara.
Pasalnya, pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Hanura ini
bukan underdog.

"Lebih masuk akal kalau Jokowi yang menuduh.
Dengan kasus ini akan menurunkan citra Foke-Nara, bisa jadi putaran dua
suaranya akan lebih turun," cetusnya.

Lebih lanjut dia
mengatakan, tidak adanya reaksi yang berlebihan dari kubu Jokowi-Ahok
menanggapi tudingan ini juga akan membawa pengaruh positif. "Kalau
dibandingkan siapa yang lebih banyak uangnya masyarakat tidak butuh
penjelasan secara objektif. Apalagi ditanggapi enteng oleh Jokowi, dia
bilang masyarakat sudah pintar," pungkasnya.