JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Ruhut
Sitompul, enggan meminta maaf terkait pernyataan tentang adanya orang
dari Fraksi PKB yang mendekati Partai Demokrat agar Menakertrans
Muhaimin Iskandar diselamatkan dari kasus suap di Kemennakertans.

 

"Minta maaf ke PKB? Partai gue aja enggak berani kasih sanksi. Rupanya
mereka enggak bisa tidur," ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

 

Meskipun telah tergabung di Setgab, kata Ruhut, PKB tak bisa bersikap
semena-mena. Bagi dia, siapapun yang berbuat jahat, dia tidak akan
pandang bulu untuk mengungkapnya. "Kita boleh sama-sama Setgab, tapi
kalau melakukan kejahatan siapapun gue ratain," kata dia.

 

Bahkan, Anggota Komisi III DPR ini tak akan menghiraukan imbauan PKB
agar Ruhut meminta maaf dan menarik pernyataannya. Mantan pemain
senitron itu menantang Abdul Malik Haramain dari PKB untuk menghadap
bertemu agar Malik meminta maaf.

 

"Enggak akan aku dengerin. Buktinya enggak ada yang tegur. Suruh itu
Abdul Malik menghadap gue, ketemu gue, gue gas dia. Datanglah dia minta
maaf, bukan aku yang minta maaf," tandasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, beredar kabar, politikus PKB mulai mendekati
petinggi Partai Demokrat (PD) guna meminta bantuan mengamankan Ketum PKB
tersebut.

 

Kabar adanya upaya pendekatan ini disampaikan politikus PD Ruhut
Sitompul. Dia mengakui ada anggota Fraksi PKB di DPR yang mencoba
mendiskusikan perkara Muhaimin dengan dirinya.

 

"Pernah ada yang minta tolong agar PD bantu PKB. Abang tolonglah, kita
kan sama-sama di Sekretariat Gabungan. Saya bilang, bila ada fakta hukum
dan bukti yang kuat, saya mau bilang apa," ujar Ruhut di Gedung DPR,
Jakarta, Rabu (14/9/2011).

 

Menurut Ruhut, upaya pendekatan dilakukan politikus PKB ketika nama
Muhaimin mencuat di publik. Namun siapa mediator yang berkomunikasi,
Ruhut merahasiakannya. "Adalah, pokoknya dari Fraksi PKB juga. Ada yang
minta tolong ke PD dan itu awal kejadian. Saya hormati itu," jelasnya.

 

Mengenai suap Kemenakertrans, Muhaimin berulang kali membantah. Dia
menegaskan kesiapannya bila penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan.

 

"Kita terbuka setiap saat tidak ada masalah data-data atau apapun yang
dibutuhkan akan kita berikan kepada KPK," kata Muhaimin pekan lalu.


(teb)