JAKARTA - Sebagai lembaga politik, proses
pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR pasti tak
bisa lepas dari kepentingan politik. Apalagi, banyak kasus korupsi
termasuk yang tengah diusut KPK, juga menyeret nama beberapa anggota
partai politik.

 

Demikian dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan
anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat yang dihubungi secara
terpisah, Jumat (19/8/2011) malam. Bambang dan Martin sama-sama duduk di
Komisi III DPR yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan
terhadap 8 calon pimpinan KPK pada September mendatang.

 

Meski demikian, Bambang yakin proses pemilihan itu akan steril dari
transaksi atau negosiasi kasus antara partai politik dengan calon
tertentu. Agar lebih meyakinkan, dia mengusulkan agar pemilihan
dilakukan terbuka sehingga bisa diawasi masyarakat.

 

"Pasti ada konflik kepentingan dalam pemilihan calon ini, karena ada
kasus yang menimpa beberapa orang di DPR, saya sebetulnya menyarankan
agar fit and proper test terbuka, biarkan publik tahu,” kata Bambang

 

Sementara Martin berpendapat, satu-satunya harapan agar DPR memilih
calon yang betul-betul tepat guna memperkuat kinerja KPK ke depan
hanyalah hati nurani masing-masing anggota. Selama ini pemilihan calon
pejabat lembaga negara selalu dengan sistem terpusat berdasarkan komando
dari partai.

 

Tak heran, kata Martin, pada saat uji kelayakan dan kepatutan hanya
sedikit anggota yang mengikuti, namun mereka semua akan hadir ketika
pemungutan suara dimulai.

 

"DPR inilah yang munafik sekali dalam pemberantasan korupsi karena
kader-kader partai juga kan yang diberantas ini. Jadi pasti akan
berupaya menempatkan orang-orang di KPK yang mengamankan orang-orang
partai,” katanya.

 

Oleh karena itu, sejak lama Martin menyuarakan agar seleksi pejabat
negara terutama lembaga independen seperti KPK tak lagi melalui uji
kelayakan dan kepatutan di DPR. Alasannya, seleksi di DPR adalah proses
politik yang kerap kali tak ada kaitannya dengan kompetensi calon karena
pemilihan pasti sudah ditentukan secara terpusat oleh partai.

 

Panita Seleksi calon Pimpinan KPK tampaknya juga menyadari hal itu. Oleh
karenanya, berbeda dengan periode sebelumnya, mereka sejak awal
mengumumkan 4 calon dengan peringkat teratas atau dianggap terbaik untuk
menguatkan pengawasan publik agar DPR tidak memilih calon yang justru
mendapat peringkat terjelek. Keempat calon tersebut yakni Bambang
Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat.

 

"Tapi ranking Panitia Seleksi tak akan otomatis menjadi keputusan Komisi
III. Karena DPR adalah lembaga politik, keputusannya politik,” ujar
Martin.

 

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. "Pansel KPK, jangan
terlalu berharap DPR akan menentukan siapa yang terbaik berdasarkan
pertimbangan profesionalisme. Karena DPR itu lembaga politik,” katanya.

 

Secara terbuka baik Bambang, Marzuki maupun Martin sepakat bahwa Bambang
Widjojanto, Abdullah Hehamahua layak memimpin KPK dan keduanya sudah
cukup dikenal oleh Komisi III DPR.

 

Tapi, kita tunggu saja. Pilihan anggota Komisi III DPR dalam seleksi
calon pimpinan KPK akan mempertegas jawaban, siapa sebenarnya yang
hendak melemahkan KPK? Sejauh mana pidato Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang meminta agar semua pihak melawan pelemahan KPK berjalan
di lapangan atua tidak?


(abe)