VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menggelar rapat konsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
di kantornya, Senin 13 Mei 2013.

Pertemuan kali ini akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013, khusus terkait rencana
kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

SBY sangat mengapresiasi kehadiran para pimpinan dewan. Dia
memastikan bahwa pertemuan ini tidak dirancang untuk sebuah pengambilan
keputusan. Sebab, ada mekanismenya sendiri yang diatur dalam
undang-undang dan tata tertib.

"Pertemuan ini akan kami fokuskan untuk bersama-sama memahami
permasalahan aktual, utamanya di bidang perekonomian, kemudian apa yang
bisa dilakukan secara bersama-sama pemerintah dengan DPR untuk mengatasi
sejumlah masalah perekonomian itu," kata SBY.

SBY mengetahui bahwa hari ini adalah pembukaan sidang paripurna
pertama bagi DPR, maka pertemuan ini akan membicarakan permasalahan inti
secara lebih cepat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh para menteri dan
komisi yang terkait di tingkat dewan.

"Agar upaya kami untuk mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung membantah rapat
konsultasi ini akan menentukan sikap DPR terhadap kebijakan harga BBM
bersubsidi.

"Bukan dalam arti untuk memberikan persetujuan atau tidak. Tetapi,
forum apa yang akan digunakan untuk membahas tersebut, sehingga sikap
fraksi-fraksi itu akan tercermin, apakah di paripurna atau komisi
terkait," ungkapnya.

Terkait kebijakan penyesuaian harga BBM, Pramono menambahkan, tentu
akan dibawa ke paripurna untuk mendapat persetujuan DPR terlebih
dahulu. "Tentunya pimpinan ingin mendengar apa sebenarnya yang akan
diajukan oleh pemerintah," tuturnya.

Dalam rapat konsultasi kali ini, SBY didampingi oleh Wakil Presiden
Boediono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono,
Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi,
Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta
Rajasa, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana.