| Site menu |
|
 |
| Section categories |
|
|
| DETIK |
|
|
| Statistics |
Total online: 26 Guests: 26 Users: 0 |
|
|
 | |  |
| Main » 2011 » August » 7 » Purnawirawan TNI AD Kritik Pemerintah
11:08:59 AM Purnawirawan TNI AD Kritik Pemerintah |
JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik keras kembali dilontarkan oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Purnawirawan Soerjadi dalam wawancara dengan wartawan seusai acara ulang tahun PPAD ke-8 dan pelantikan pengurus PPAD Jakarta di Jakarta, Sabtu (6/8/2011). Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan dan negara saat ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena tidak lagi sejalan dengan amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dibuat para pendiri negara ini.
Dalam sambutannya ketika melantik Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Jakarta Mayjen (Purn) Priyanto yang saat ini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Soerjadi, antara lain, mengingatkan tentang empat hal yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara ini, yakni Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Untuk melaksanakan hal itu, caranya adalah dengan melaksanakan Pancasila. Nah, sekarang yang dijalankan bukan hanya menyimpang. Akan tetapi, sudah mengkhawatirkan. Lihat saja yang berlangsung sekarang, antara lain, adalah demokrasi liberal,” ujar Soerjadi.
Acara pelantikan dan ulang tahun kemarin, antara lain, dihadiri Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan sejumlah tokoh purnawirawan TNI AD, antara lain Kiki Syahnakri; Agum Gumelar, ketua Pepapbri; mantan Kasad Ryamizard Ryacudu; Agustadi Sasongko, Sekjen Forkom Purnawirawan Syaiful Sulun, dan Ketua Dewan Pertimbangan PPAD Widjoyo Suyono.
Kritik Ketua PPAD Soerjadi bukan baru kali ini saja. Dalam ulang tahun ke-7 tahun lalu, ia juga menyampaikan kritik langsung kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yah, kita harap Presiden cepat sadar supaya bisa selamat sampai 2014," kata Soerjadi.
Ketika itu, ia menilai cita-cita reformasi yang merupakan agenda nasional yang fundamental dan strategis telah melenceng pelaksanaannya. Sejumlah masalah fundamental yang harus segera dilaksanakan pemerintah, antara lain, pengkajian ulang amandemen konstitusi, pelaksanaan pembangunan karakter bangsa, reduksi sikap feodalistik.
PPAD dalam ulang tahun ke-7 juga meminta Presiden dan DPR segera menyelesaikan kasus Bank Century dan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, maraknya campur tangan asing yang berada di atas kepentingan masyarakat, serta mendesak TNI untuk tidak menempatkan diri sebagai alat kekuasaan.
"Syukur kritik masih dengan kata-kata," kata Soerjadi. (INA/ONG/OSD/EDN)
|
|
Views: 1096 |
Added by: budi
| Rating: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
| Login form |
|
|
| KOMENTAR |
|
|
|
| OLAHRAGA |
|
|
| Calendar |
|
|
| Entries archive |
|
|
| BERITA TERKINI |
|
|
|
