| Site menu |
|
 |
| Section categories |
|
|
| DETIK |
|
|
| Statistics |
Total online: 33 Guests: 33 Users: 0 |
|
|
 | |  |
| Main » 2011 » October » 17 » PROF BAMBANG SETIAJI Kesulitan Menilai Kinerja
3:28:58 PM PROF BAMBANG SETIAJI Kesulitan Menilai Kinerja |
Penilaian kinerja pejabat publik, terlebih setingkat menteri
bukan persoalan gampang. Pada akhirnya, reshuffle menjadi lebih bersifat
politis daripada kinerja publik.
Sejak 1970-an, publik di negara
maju mulai mempertanyakan efektivitas sektor pemerintahannya.
Negara-negara yang bergabung dalam OECD sejak 1980-an mulai bergeser ke
new public management di mana salah satu komponennya adalah pengukuran
kinerja yang lebih transparan. Adanya perkembangan teknologi informasi
juga menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya.
Mengutip pendapat
ahli dari Birmingham University, Profesor Rowan Jones, pengukuran
kinerja di sektor publik jauh lebih kompleks dibandingkan sektor bisnis
yang berbasis uang. Pengukuran nilai tambah berupa perbedaan harga
barang yang dibayar oleh masyarakat dan biaya untuk memproduksi barang
sulit diterapkan di sektor pemerintahan. Satu-satunya elemen dalam
sektor pemerintahan yang bisa diukur dengan nilai uang adalah input.
Misalnya jumlah anggaran yang terserap, terlepas dari efektivitas dan
efisiensi penggunaannya.
Sedangkan output masih bisa diukur tapi
tidak bisa menggunakan nilai uang, misalnya jumlah anak yang lulus ujian
nasional, jumlah gedung yang dibangun. Sedangkan outcome, merupakan
sesuatu yang abstrak dan kompleks, pengukurannya harus menggunakan
survei, atau wawancara terlebih dahulu.
Pengukuran efisiensi di
instansi pemerintah juga sukar dilakukan akibat tidak bisa
dibandingkannya secara langsung output dengan input, peningkatan produk
pertanian dibanding anggarannya dan jumlah lapangan kerja yang berhasil
diciptakan oleh menteri perekonomian. Terlebih lagi kalau ditanyakan,
misalnya ekonomi Indonesia membaik, benarkah itu usaha sebuah
departemen, atau rakyat sendiri secara otonom menciptakan usaha ekonomi?
Pengalaman Negara Maju
Sejak
akhir 1990-an, pemerintah Inggris mulai menerapkan Public Service
Agreement (PSA). PSA tersebut ditandatangani antara menteri berisi
target nasional di berbagai bidang yang sejauh mungkin bisa diukur
dengan objektif dan bisa diakses oleh masyarakat. Audit kinerja para
menteri di Inggris dilakukan oleh National Audit Office (NAO) semacam
BPK-nya Inggris. Untuk meningkatkan objektivitas penilaian kinerja,
indikator yang dipilih cenderung dipersempit dan lebih bersifat teknis
sehingga penilaian yang bersifat kualitatif bisa dihindari.
Untuk
bisa menjalankan PSA tersebut, kiranya perlu dibentuk sebuah tim audit
yang kuat. Di Indonesia, apabila BPK––yang selama ini mengurusi audit
keuangan, diberi wewenang mengaudit kinerja para menteri berarti BPK
harus lebih netral, profesional, dan independen. Tantangan untuk
melaporkan kinerja menteri cukup berat. Auditor bisa ciut nyali ketika
memberikan opini buruk tentang kinerja menteri, meskipun sudah berbasis
PSA yang terukur dan nonkualitatif.
Kedua, persinggungan ke
masalah politis akan sangat kuat manakala masalah kinerja tersebut
menyangkut informasi yang sensitif atau departemen yang cukup kuat dalam
kekuasaan. Posisi BPK akan sangat dilematis, misalnya siapakah yang
paling pas dalam memberi mandat mengaudit kinerja para menteri presiden
atau parlemen sebagai manifestasi dari rakyat yang mempertanyakan
kinerja pemerintahannya. Dalam sistem presidensial, memang presidenlah
yang harus bertanya tentang kinerja para pembantunya. Namun kriteria
obyektif dan independen tetap diperlukan sebagaimana harapan masyarakat,
supaya reshuffle bukan hanya untuk tujuan politis, terlebih untuk
membelokkan berita dan isu yang sedang kurang menguntungkan bagi
kabinet.
Short Cut
Adanya PSA di satu sisi akan
meningkatkan transparansi pengukuran kinerja dan menghindari
subjektivitas pengukuran kinerja. Akan tetapi, publik harus tetap
waspada karena menteri atau departemen bisa melakukan short cut untuk
memenuhi target sebagaimana disepakati dalam PSA. Selain itu, para
menteri bisa jadi hanya akan fokus bekerja pada pencapaian target sesuai
dengan yang disebutkan dalam PSA.
Jika para menteri
melakukannya, bisa jadi perilaku menyimpang para menteri akan menjadi
kenyataan, misalnya memanipulasi data-data kinerjanya ataupun
memanipulasi input yang menjadi dasar penilaian kinerjanya. Terbatasnya
indikator yang disebutkan dalam PSA, tentunya tidak akan bisa memenuhi
keinginan semua pihak. Kutub rakyat dan pemerintah pasti akan saling
bertolak belakang, misal rakyat ingin pendidikan yang berkualitas yang
disimbolkan dengan rasio guru dengan murid yang ideal. Akan tetapi,
terbatasnya jumlah anggaran memaksa sekolah-sekolah menyelenggarakan
pendidikan tanpa mempertimbangkan rasio guru dengan murid.
Belum
lagi apabila berpikir untuk seluruhnya baik institusi di sekolah negeri
dan swasta di mana mayoritas mahasiswa berada. Meskipun berbagai
kekhawatiran kelemahan penggunaan PSA muncul, setidaknya presiden dan
masyarakat bisa membuat keputusan yang lebih reliable dan objektif
terkait dengan reshufflepara menteri.
Penggunaan PSA selama
hampir 12 tahun di negara maju membuktikan bahwa konsep ini cukup teruji
diterapkan di dunia pemerintahan. Para menteri harus bekerja
ekstrakeras untuk mewujudkan PSA karena belum tentu elemen-elemen di
bawah, memahami dan berkomitmen seperti yang dilakukan oleh menteri
tersebut?
PROF BAMBANG SETIAJI, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
IBRAHIM FW, Alumni University of Birmingham, Dosen Universitas Sebelas Maret (UNS)
|
|
Category: SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN |
Views: 1034 |
Added by: budi
| Rating: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
| Login form |
|
|
| KOMENTAR |
|
|
|
| OLAHRAGA |
|
|
| Calendar |
|
|
| Entries archive |
|
|
| BERITA TERKINI |
|
|
|
