Para wakil menteri diambil sumpahnya (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
VIVAnews - Pengamat Parlemen Forum Masyarakat
Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang mempertanyakan sikap
sejumlah anggota DPR, khususnya dari Komisi III yang menolak kebijakan
Menteri Hukum dan HAM soal moratorium remisi hukuman untuk koruptor.
Salang menuding, mereka hanya memperjuangkan kepentingan
kelompok. "Saya curiga bukan kebijakannya yang ditolak, tapi semata
karena temannya nggak jadi dapat remisi," kata Salang dalam diskusi Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Sabtu 10 Desember 2011.
Dia menambahkan, jika kebijakan moratorium remisi dianggap belum
memiliki dasar hukum yang jelas maka itu harusnya dibicarakan. "Forum
Komisi III DPR RI dan KPK kemarin tidak dapat mencerdaskan masyarakat.
Yang terjadi adalah sebuah tontonan yang tidak mendidik," ujar Salang.
Yang disoal Salang adalah penolakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Aziz Syamsuddin terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di
sidang DPR. "Itu mengabaikan kredibitasnya dengan bertindak tidak
terhormat," ujarnya.
Menurut dia, penolakan anggota DPR terhadap
wakil-wakil menteri menjadi preseden buruk bagi proses demokratisasi di
Indonesia. "Ini persoalan serius. Republik ini mengangkat wakil menteri,
tapi kemudian DPR menolak. Ini harus dibereskan supaya jelas,"
tuturnya.
• VIVAnews
| 
