JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM baru Amir
Syamsuddin dan wakilnya Denny Indrayana mengunjungi sejumlah Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas), kemarin. Apakah penyelesaian berbagai persoalan
di Lapas merupakan program prioritas kementerian ini?

Pengamat
politik LIPI Siti Zuhro menilai permasalahan ini hanyalah sebagian kecil
dari banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kementerian Hukum
dan HAM sepeninggal Patrialis Akbar.

"Untuk kementerian ini saya
melihat memang harus memiliki pendekar hukum. Saya tidak tahu apakah
untuk tiga bulan pertama Menkum HAM baru akan berkonsentrasi untuk
membenai persoalan lapas. Tapi saya kira ini ini tidak terlalu urgent,” kata Siti kepada okezone, Minggu (23/10/2011).

Menurut
Siti, pembenahan di lingkup Lembaga Pemasyarakat bukan program spesial.
Menkum HAM seharusnya lebih mengedepakan 13 poin akselerasi yang
dicanangkan Presiden. Khusus di Kementerian Hukum, kata dia, yang lebih
krusial adalah membenahi koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Dimana, hingga saat ini koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK masih lemah.

"Saya
kira Denny Indrayana sebagai mantan sekretaris Satgas Pemberantasan
Mafia Hukum dan staf khusus Presiden bidang hukum sudah tahu hal ini.
Dan saya pikir koordinasi antarlembaga penegak hukum ini akan sangat
berperan dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum,”
jelasnya.

Sebab, kata dia, ujung-ujungnya hal ini secara
kelembagaan akan memiliki keterikatan untuk membangun pemerintahan yang
baik yang terbebas dari mafia, serta perbaikan bermacam persoalan di
Lapas. "Lapas kan hanya salah satu dari birokrasi yang harus dibenahi,”
tutupnya.

Sebagaimana diketahui, kemarin Menteri Hukum dan HAM
Amir Syamsuddin mengawali kerjanya dengan mengunjungi Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Kerobokan Bali. Wakil Menkum HAM Denny Indrayana
pada hari yang sama juga mengunjungi LP Salemba.