SURABAYA- Meski telah terjadi kerusuhan sebanyak
dua kali, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, belum melakukan relokasi
terhadap sejumlah warga Syiah di Kabupaten Sampang, Madura.
Soekarwo
menjelaskan, pihaknya sudah melakukan evakuasi warga pengikut Syiah di
Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang
Penang, Kabupaten Sampang, ke pengungsian.
"Semua Korban sudah
dievakuasi, ke depan saya akan berbicara dengan IJABI (Ikatan Jamaah
Ahlul Bait Indonesia) untuk solusi yang paling baik atas persoalan ini,"
kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu di Kantor Gubernur Jatim,
Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (27/8/2012).
Menurut Pakde Karwo,
konsep relokasi warga Syiah itu tentunya akan tercipta bahwa pemerintah
tidak bisa melindungi warga minoritas di negeri yang menganut paham
Pancasila.
Hal yang perlu dilakukan saat ini mengatasi persoalan
di masyarakat, seperti problem warga di pengungsian sembari menunggu
suasana di dua desa itu kondusif.
Oleh karena itu, untuk
menanggulangi persoalan, gubernur menggunakan anggaran dana tanggap
darurat bencana. "Saya sudah telefon Menteri Dalam Negeri, beliau
membolehkan menggunakan anggaran dana tanggap darurat bencana untuk
persoalan Sampang," ujarnya.
Dalam waktu dekat, gubernur akan
melakukan pertemuan untuk membahas kasus tersebut dengan Forum Pimpinan
Daerah (Forpinda) Jawa Timur. Penyeleseian persoalan ini, tentunya harus
melibatkan unsur pemerintah pusat.
"Saya hanya melakukan solusi
sementara bagaimana melalukan evakuasi yang layak, termasuk masalah
kesehatan dan pendidikan. Itu yang sedang kita upayakan," tambah Ketua
DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu.
Gubernur juga menepis bahwa
tragedi di Sampang adalah pemerintah telah kecolongan. Menurutnya, saat
itu Babinsa dan Babinkamtibmas ada di lokasi. Namun karena jumlah massa
yang mencapai ribuan sehingga aparat keamanan tidak bisa meredam
kerusuhan tersebut.
"Bukan kecolongan, saat itu Babinsa dan
Babinkamtibmas ada di sana. Hanya saja saat itu ribuan orang yang datang
dan tidak terkendali," tepisnya.
