JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan
Maharani kembali menegaskan bahwa partainya melarang kadernya untuk
masuk dalam pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II jika
terjadi perombakan nantinya.

 

Menurut Puan, kebijakan itu merupakan keputusan partai sesuai hasil
Kongres Bali, diman tetap berada di luar pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Boediono hingga 2014. Maka jika pun ada tawaran dari SBY, PDI
Perjuangan tetap berpegang pada keputusan kongres tersebut.

 

"Jika atas nama pribadi, kader atau fungsionaris PDIP menerima, dan
berani silakan saja. Tapi, kalau mengaku kader atau fungsionaris PDIP
tentu tidak akan menjalankan tugas jika tidak ada penugasan partai,"
ujar Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin
(19/9/2011).

 

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, partainya tetap akan membantu
pemerintahan selama program yang akan dijalankan menyangkut pada
kepentingan rakyat.

 

"Kalau komunikasi masih, sejak dulu PDIP selalu melakukan komunikasi
politik. PDI Perjuangan tetap siap membantu selama itu baik untuk
kepentingan rakyat Indonesia," kata dia.

 

Putri Megawati Soekarnoputri itu berharap jika pun terjadi perombakan
kabinet maka harus dilakukan berdasrkan hasil evaluasi atas kinerja para
menterinya.

 

"Kalau memang kinerjanya kurang, tentu lebih baik diganti. Ini juga
bertujuan agar kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat tetap
bisa berjalan", pungkasnya.


(lam)