JAKARTA - Komite Etik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pernah dibuat untuk memeriksa pimpinan KPK. Kemarin,
terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin kembali
menyebut mantan pimpinan KPK Chandra M Hamzah.

Nazar juga
menyebut nama Busyro Muqoddas sebagai perekayasa kasus suap Wisma Atlet.
Kendati demikian, Komite Etik KPK tak perlu dibentuk kembali.

"Sudah
tidak perlu (Komite Etik dibentuk)," kata mantan Ketua Komite Etik KPK
Abdullah Hehamahua melalui pesan singkatnya kepada okezone, Rabu (7/3/2012) malam.

Menurutnya,
pembuktian Komisi Etik sebelumnya sudah jelas apa yang dikatakan
Nazaruddin tidak benar. "Komite Etik sudah mengambil putusan waktu itu.
Hasil voting, 3 anggota KE (Komite Etik) berpendapat Pak Chandra salah
dan 4 anggota menganggap Pak Chandra tidak salah," terangnya.

Sementara
itu, hal senada dikatakan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring
Peradilan ICW, Febri Diansyah. Menurutnya, Komite Etik tak perlu membuat
Komisi Etik lagi, kendati pimpinan KPK disebut-sebut Nazaruddin.

"Enggak
perlu dibuat Komite Etik lagi. Jangan terjebak dengan isu-isu yang
sebenarnya ingin kasus ini (Wisma Atlet) macet," ujar Febri terpisah.

Sebagai
dasarnya, tambah dia, nyanyian Nazaruddin lebih banyak berisi tuduhan
kosong. Termasuk kicauan Nazar sebelumnya yang ternyata hingga kini tak
kunjung terbukti. "Banyak tuduhan kosong nazar yang tidak terbukti
sebelumnya," tutupnya.

Sebelumnya, Muhammad Nazaruddin menyebut
salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqaddas
terlibat dalam merekayasa kasus suap wisma atlet SEA Games. Busyro
lanjutnya, berperan sebagai pembangun cerita soal dirinya kabur ke
Singapura sehari sebelum dicegah berpergian ke luar negeri.

"Ini
kan rekayasa Busyro, Chandra dan rekan rekan semua," kata Nazar sebelum
menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta
Selatan, Rabu kemarin.

(put)