JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
mengancam akan membuka kontrak politik spesial yang disepakati Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jika kadernya terdepak dari kursi menteri
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Menaggapi ancaman ini, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok yakin SBY akan tetap melaksanakan reshuffle sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

"Kontrak politik tidak bisa mengalahkan konstitusi hak prerogatif Presiden," tegas Mubarok saat berbincang dengan okezone, Jumat (7/10/2011).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta sangat yakin SBY tidak akan mengganti menteri asal PKS dalam perombakan kabinet (reshuffle).

Menurut
Anis, Presiden SBY hingga saat ini belum berkomunikasi dengan petinggi
PKS membahas rencana reshuffle. PKS pun tetap menyarankan agar niat SBY
merombak kabinet diurungkan.
 
Mubarok juga mengatakan, sejak
dulu PKS memang sering membuat masalah di Sekretariat Gabungan partai
koalisi. "Dari dulu hanya PKS yang membangkang," ujarnya.

Seperti
diketahui, akhir 2010 lalu PKS merasa kecewa terhadap sekretariat
gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintah. PKS merasa
tersisihkan dari Partai Demokrat dan Partai Golkar yang kerap mengklaim
sikap Setgab diamini semua partai koalisi, namun PKS tidak merasa
demikian

Meski akhirnya dibentuk kesepakatan baru, saat itu
kondisi Setgab sempat memanas. PKS disebut-sebut terancam akan
dikeluarkan dari Setgab. (tri)