Site menu |
|
|
Section categories |
|
|
DETIK |
|
|
Statistics |
Total online: 1 Guests: 1 Users: 0 |
|
|
| | |
| Main » 2012 » January » 30 » KPK Jangan Hanya Jadi Pemadam Kebakaran Susi Fatimah - Okezone
10:59:00 AM KPK Jangan Hanya Jadi Pemadam Kebakaran Susi Fatimah - Okezone |
JAKARTA - Menjelang pemilihan umum (pemilu) merupakan waktu yang paling membahayakan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disinyalir banyak proyek-proyek pemerintah disalahgunakan dan dikeruk uangnya untuk kepentingan partai politik.
Menanggapi hal itu, Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan butuh adanya pengawasan super ketat kepada partai politik khususnya transparansi anggaran.
"Harus ada audit keuangan partai, tapi disisi lain juga bagaimana memperbaiki birokrasi kita. Reformasi birokrasi penting," ujar Siti kepada okezone, Minggu (29/1/2012) malam.
Selain itu, sambung Siti, hal yang terpenting lainnya adalah peran pengawasan dari lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah terjadinya perampokan APBN di kementrian-kementrian dan lembaga pemerintah lainnya.
"Harus dilihat pengawasannya juga, perampokan uang negara terjadi di kelembagaan. Pengawasan diintensifkan. Bukan hanya BPK, BPKP tapi KPK jangan jadi pemadam kebakaran saja tapi juga ada terapi kepada kementrian-kementrian ketika melakukan itu hati-hati ada sanksi, belajar dari kasus Nazaruddin, cek pelawat yang melibatkan Miranda Goeltom, politikus Golkar, PDIP dan lain-lain," paparnya.
Untuk menerapkan hal itu, lanjutnya, butuh kesolidan dan kerjasama antar pimpinan KPK. "Tidak hanya Abraham, seluruh pimpinan KPK mereka harus solid di internal. Pimpinan baru mereka duduk bersama maunya apa, jadi tidak terkesan seolah-olah ada dua kubu. Dibereskan dua kubu itu dulu. Konsolidasi internal dikuatkan lalu kemudian selesaikan pekerjaan rumah yang belum itu harus dituntaskan saat ini," katanya.
Menurutnya, saat ini Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat korupsi. Hal ini karena korupsi sudah menjalar ke semua lini dan aspek kehidupan di masyarakat.
Bagi Siti kasus yang menyeret Muhammad Nazaruddin dan cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sudah menjadi bukti betapa uang negara dikeruk untuk kepentingan kelompok. "Pembelajaran betapa politikus menggunakan sarana dan otoritasnya untuk mengeruk uang negara," tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan musuh utama KPK ke depan adalah para politikus. Hal itu karena menjelang pemilu merupakan saat yang kerap dijadikan ajang untuk mengeruk APBN dan APBD guna meningkatkan pundi-pundi kas partai mereka. (sus) (ahm)
|
Category: BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL |
Views: 953 |
Added by: budi
| Rating: 0.0/0 |
| |
| | |
|
Login form |
|
|
KOMENTAR |
|
|
OLAHRAGA |
|
|
Calendar |
|
|
Entries archive |
|
|
BERITA TERKINI |
|
|
|