Menurut dia, Komnas telah
menyerahkan laporan hasil investigasi atas kekerasan yang berujung
pembunuhan di dua wilayah itu kepada pemerintah. Komnas merekomendasikan
pengusutan tuntas kasus itu. Tapi pemerintah lamban mengantisipasi dan
menanganinya.

Investigasi terhadap peristiwa pada April
2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan, itu mendapati tujuh orang tewas, yaitu dua dari pihak
warga dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam.

Sedangkan
bentrokan di lahan PT Silva Inhutani di Desa Pelita Jaya dan kawasan
Pekat Raya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada
November 2011 menewaskan seorang petani.

Komisioner Komnas
HAM lainnya, Syarifudin Ngulma Simeulue, berpendapat, kelalaian lainnya
adalah membiarkan pembentukan petugas pengamanan swakarsa oleh
perusahaan. Padahal Peraturan Kepala Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Menyelenggarakan Tugas
Kepolisian menyebutkan, tugas pengamanan hanya oleh kepolisian. "Kenapa
pam swakarsa itu ada," ujar Syarifudin.

Lima warga Mesuji
mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu. Pengacara
warga, Bob Hasan, menuturkan, sejak 2009 sampai 2011 sudah 30 korban
tewas dari pihak warga. Tujuh di antaranya korban insiden di Mesuji,
Sumatera Selatan. Mereka juga menyerahkan rekaman video pembunuhan
sadistis sejumlah orang.

Kepala Kepolisian RI Jenderal
Timur Pradopo telah membantah terjadinya pembantaian itu, dua hari yang
lalu. Ia menjelaskan, sepanjang 2011 hanya ada dua bentrokan akibat
sengketa warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni di
Mesuji wilayah Sumatera Selatan (21 April 2011) dan di Lampung (11
November 2011).

Kemarin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko
Suyanto serta Timur Pradopo membentuk tim investigasi kasus Mesuji.
"Langsung ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam dan Kapolri," kata juru
bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di kantornya. Ia menduga ketua
tim dari kepolisian.

Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur
Harman menolak membentuk tim investigasi di komisinya. Ia menilai
penjelasan Timur dalam rapat dengan komisinya dua hari lalu sudah cukup.
"Kan Kapolri sudah jelaskan. Mau apa lagi?" ujar politikus Partai
Demokrat ini.

PT Silva Perhutani dan PT Sumber Wangi Alam
belum bisa dimintai penjelasan. Silva adalah anak usaha Sungai Budi
Group yang beralamat di Wisma Budi, Jakarta Selatan. Ketika mendatangi
tempat itu kemarin, Tempo hanya mendapati PT Budi Acid Jaya Tbk, juga
anak usaha Sungai Budi.