VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan suara bulat dalam
Kongres Luar Biasa (KLB), Sabtu, 30 Maret 2013. Semua posisi kunci kini
dalam genggamannya. Sebelumnya dia telah menjabat Ketua Dewan Pembina,
Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Majelis Tinggi.

Banyaknya jabatan itu, disadarinya tak mungkin dilaksanakan dengan
konsentrasi penuh. Sebab, roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) harus berjalan dibawah kendalinya bersama Kabinet
Indonesia Bersatu jilid II.

"Berhubung saya akan tetap konsen, fokus dan prioritas untuk
menjalankan roda pemerintahan dan tugas negara, maka saya tidak akan
menjalankan tugas sehari-hari Partai Demokrat," kata Yudhoyono dalam
pidato perdananya, Sabtu, 30 Maret 2013.

Atas hal itu, Yudhoyono mengaku akan menugaskan Pengurus Harian
untuk mengemban tugas dan tanggung jawab Ketua Umum. "Hampir semua tugas
Ketua Umum nanti dilakukan Pengurus Harian yang akan diketuai oleh
Ketua Harian," katanya.

Sabtu, 31 Maret 2013, Yudhoyono mengumumkannya dalam sebuah
keterangan resmi di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali. Ketua Harian DPP
Partai Demokrat dipercayakan kepada Syarif Hasan yang kini menjabat
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil. Ketua Harian Dewan Pembina pada EE
Mangindaan.

Marzuki Alie ditunjuknya menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi. Posisi
ini sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum sebelum berhenti sebagai Ketua
Umum Partai Demokrat.

"Saudara mengetahui latar belakangnya, meski saya mendapat mandat
dan amanat untuk menjadi ketum sementara dalam kurun waktu 1,5-2 tahun
mendatang, tugas-tugas kepartaian termasuk manajemen organisasi dan
kegiatan sehari-hari telah saya mandatkan dan tugaskan untuk dipimpin
dan dikoordinasikan oleh pejabat inti tersebut," katanya.

Diungkapkannya, masih ada pekerjaan rumah baginya menyusun struktur
baru kepengurusan. Selain tiga posisi itu akan dibahas lebih lanjut
setelah dia kembali bertugas di Jakarta. 

"Formatur telah bekerja dan hasil pekerjaan akan diumumkan hari
ini, sisanya akan kami lanjutkan dengan pertemuan di Jakarta," ujarnya.

Yudhoyono menekankan, posisi ketua harian merupakan struktur baru
hasil KLB tersebut. Dia berharap, mereka bisa segera bekerja sesuai
dengan peran dan tugas dan fungsinya.

"Demikian pula, saya akan tetap mengutamakan tugas-tugas saya untuk menjalankan tugas pemerintahan dan kenegaraan."

Ketua Harian DPP Syarif Hasan menyatakan tugasnya adalah
menjalankan tugas ketua umum yang seharusnya dijalankan setiap hari.
"Dalam arti kata, secara implementatif mengerjakan tugas-tugas yang
sudah digariskan oleh ketum," ujarnya.

Menurutnya, posisinya ini tetap strategis. Sebab, fungsinya
menjalankan operasional DPP. "Jadi DPP kan ada struktur ada wakil ketum,
ada sekjen. Yang penting kita akan bagi tugas."

Ketua Harian Dewan Pembina EE Mangindaan mengaku bisa konsentrasi
menjalankan tugasnya meski masih merangkap tugas sebagai menteri. EE
Mangindaan kini menjabat sebagai Menteri Perhubungan. "Saya bisa
membagi. Tugas itu kan tidak setiap hari," ujarnya.

Menurutnya, tugas Dewan Pembina membuat hal-hal strategis saja
kemudian implementasinya kepada pengurus harian. "SBY dengan tugas-tugas
kenegaraan, kalau sangat strategis sekali baru kita laporkan. Tapi
tidak akan kita bebankan kepada beliau," ujarnya.

Pakar Ilmu Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti
Zuhro menilai hasil KLB itu justru berpotensi menjadi blunder baru bagi
Demokrat. Kekuasaan di partai yang sebelumnya terbagi pada banyak orang
kini kembali tersentralisasi pada satu patron. Yakni, dengan mendapuk
dan mendaulat SBY menjadi ketua umum.

"Ini bukan demokratis, karena demokrasi yang riil itu melalui
kontestasi, lobi, kesepakatan, ada equality. Ini buru-buru equality,
semua tiarap," ujarnya. 

Tampilnya SBY menjadi ketua umum justru bisa menimbulkan persepsi
negatif dari publik. Pertama, Demokrat kekurangan kader. Kedua, rangkap
jabatan di semua cabang kekuasaan tidak mencerminkan manajemen
organisasi besar, tapi organisasi kecil. 

"Partai lain sudah meninggalkan patronase kok Demokrat dimundurkan.
Kalau itu halnya, jangan heran kalau long term terjadi huru-hara yang
lebih besar mencabik-cabik Demokrat sendiri," ujarnya.

Pengamat Politik Hanta Yuda menengarai hasil KLB itu hanya akan
efektif jangka pendek. Dalam arti, polemik di tubuh partai tentang ketua
umum pengganti Anas Urbaningrum mereda.

Akan tetapi, hal itu berpotensi turbulensi dan gejolak internal di
jangka panjang. "KLB memang antiklimaks, tapi jangka panjang, pilihan
Pak SBY ini menteri loyalisnya mengambil posisi strategis mengancam
partai, terjebak figuritas, bisa dikatakan mengganggu agenda
demokratisasi dan kelembagaan partai Demokrat," ujarnya.

Menurutnya, tidak semua faksi di tubuh partai terakomodasi dengan
tiga pejabat baru yang diumumkan SBY Minggu pagi ini. "Marzuki Alie
diakomodir, tapi saya kira yang harus diantisipasi, kelihatan faksi Anas
tidak diakomodasi," ujarnya.

Hanta menilai saat ini SBY memang bisa dijadikan patron pemersatu
partai. Akan tetapi, SBY juga tidak mungkin terus menjadi magnet
politik. "Pak SBY ini akan anti klimaks, tidak sekuat 2009. Kalau
terjerembab dalam patronase ini, jangan-jangan usia partai ini tidak
lebih panjang dari usia politik Pak SBY."

Menurut Pengamat Politik Yunarto Wijaya, hasil KLB ini juga
menunjukkan pembersihan orang-orang Anas Urbaningrum dari struktur
strategis partai. "Ini upaya SBY mengamankan dirinya dengan menarik
orang terdekatnya di Partai Demokrat. Bukan kalkulasi rasional membuat
partai ini ingin naik elektabilitasnya," ujarnya.

Menurutnya, ini juga menunjukkan paradoks lain SBY. SBY berpidato
agar partai jangan tergantung personal, tetapi pengambilan keputusan
partai masih harus melaluinya terlebih dahulu.

"Jangka panjang sepanjang partai masih sebatas fans club suatu saat akan menjadi partai kerdil," katanya.