VIVAnews
- Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sepertinya harus bersabar. Butuh
waktu lama baginya untuk menjadi orang nomor satu di Bank Indonesia
(BI).
Pada 2008, Agus Martowardojo dan Raden Pardede pernah
dicalonkan Presiden sebagai Gubernur BI. Saat itu, Agus meraih 21 suara
anggota Komisi Perbankan dan Keuangan DPR itu. Namun, opsi ketiga
dibuka. Anggota Dewan bisa tidak memilih keduanya. Opsi itu yang
akhirnya banyak dipilih.
Kini, setelah lima tahun, Agus kembali
dicalonkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia diajukan sebagai calon
tunggal Gubernur BI.
Setelah melalui proses uji kelayakan dan
kepatutan, Komisi XI DPR akhirnya meloloskan Agus Martowardojo sebagai
Gubernur BI terpilih periode 2013-2018. Agus yang saat ini masih
menjabat Menteri Keuangan itu akan menggantikan Darmin Nasution yang
habis masa jabatan pada Mei mendatang.
Melalui mekanisme voting
pada Selasa malam, 26 Maret 2013, dari 54 anggota Komisi XI DPR, 46
anggota setuju dan 7 anggota menolak. Sementara itu, satu anggota DPR
memilih abstain.
Agus Martowardojo sudah lama berkecimpung di
pasar keuangan Indonesia. Ia menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri
Mulyani Indrawati pada Mei 2010.
Sebelum menjadi Menkeu, Agus
adalah Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, menggantikan ECW Neloe. Lahir
di Amsterdam, Belanda, 24 Januari 1956, karier Agus memang beragam,
meski masih di sektor yang sama, yaitu pasar keuangan.
Ia
menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
dan lulus pada 1984. Agus menyelesaikan kursus perbankan, manajemen, dan
kepemimpinan di banyak institusi dalam dan luar negeri. Di antaranya
Banking and Management Courses State University of New York, Stanford
University, dan Institute of Banking and Finance, Singapura.
Belakangan,
nama Agus Martowardojo sempat disebut-sebut dalam audit investigasi
Hambalang. Ia diduga terkait kasus itu dalam proses persetujuan kontrak
tahun jamak dan penyusunan anggaran proyek Pembangunan Pusat Pendidikan,
Pelatihan, dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang.
Untuk mengetahui lebih dalam rencana Agus Martowardojo memimpin Bank Indonesia ke depan, VIVAnews mewawancarai Menkeu RI itu dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya:
Komisi XI DPR meloloskan Anda sebagai Gubernur BI terpilih. Tanggapan Anda?
Saya bersyukur bahwa Komisi XI DPR telah membahas dan menyelesaikan fit and proper test
dengan baik. Artinya, penugasan yang diberikan Presiden kepada saya
telah dilengkapi oleh DPR. Saya akan lebih mempersiapkan diri untuk
memperoleh penugasan baru sebagai Gubernur BI. Proses fit and proper test telah dilakukan secara transparan. Pembahasannya juga dilakukan dengan alot, tetapi kredibel.
Jadi, itu akan membuat
lembaga sekelas BI, termasuk pimpinan yang nanti ditugaskan untuk
meneruskan periode kepemimpinan Pak Darmin (Gubernur BI, Darmin
Nasution) memperoleh legitimasi yang baik. Jadi, saya menyambut baik.
Apa prioritas utama Anda saat mulai bekerja di Bank Indonesia?
Terkait
dengan prioritas, tentu yang utama adalah saya akan hadir di Bank
Indonesia dan bertemu serta berkomunikasi dengan seluruh pegawai BI.
Mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh jajarannya, untuk
mempersiapkan penugasan saya. Bila telah berkomunikasi dengan seluruh
jajaran di BI, tentu secara tugas dan fungsi, saya akan mulai
menjalankan pekerjaan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai
tukar rupiah. Hal itu akan tercermin dari stabilisasi harga dan nilai
tukar rupiah. Ini adalah tugas utama BI.
Pengawasan perbankan akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bagaimana koordinasi dengan BI?
Salah
satu tugas BI adalah meyakinkan terjaganya stabilisasi sistem keuangan
di Indonesia dengan berkoordinasi baik dengan Kementerian Keuangan, OJK
(Otoritas Jasa Keuangan), dan juga LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Saya
juga akan menyiapkan organisasi BI, sehubungan dengan komitmen untuk
pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK itu.
BI akan terus
berkoordinasi dengan OJK, sehingga pelaksanaan pengawasan makro dan
mikro prudensial dapat berjalan dengan harmonis dan baik. OJK akan lebih
mengawasi aspek mikro prudensial, sedangkan BI untuk makro prudensial.
Namun,
kami tetap meyakini bahwa makro maupun mikro prudensial itu tidak bisa
betul-betul dipisahkan. Karena perlu ada sinergi, di mana implementasi
pengawasan mikro dan makro itu perlu dilakukan dengan baik.
Inflasi tahun ini akan mendapatkan banyak tantangan. Apa yang akan Anda lakukan?
Inflasi
adalah salah satu yang perlu disikapi, khususnya ketika kita melihat
dua bulan pertama tahun ini, tingkat inflasi cukup tinggi. Bahkan,
ketika dibandingkan lima tahun terakhir pada Januari dan Februari. Oleh
karena itu, koordinasi antara BI sebagai pengelola moneter dan Kemenkeu
di bidang fiskal, serta sektor riil perlu dilakukan. Fokus kita harus
diberikan pada harga pangan, volatile food. Core inflation terkendali dengan baik, namun volatile food mesti dikelola dengan baik. Perlu ada penyikapan-penyikapan untuk meyakinkan tersedianya pangan di Indonesia.
Belajar dari pengalaman, posisi Gubernur BI cukup "rawan". Apalagi menjelang Pemilu 2014, menurut Anda?
Dalam
menjalankan tugas negara tidak perlu takut. Karena bertugas menjalankan
amanat. Saya ingin sampaikan, setiap saya bertugas di suatu institusi,
selalu menjalankan sesuai aturan. Jadi, kalau nanti khawatir
diintervensi, dengan rendah hati akan saya sampaikan, saya bekerja
dengan profesional.
Apakah Anda merasa berat meninggalkan Kementerian Keuangan?
Selama
30 tahun bekerja, masalah integritas dan profesionalisme saya pegang
teguh. Di Kemenkeu, tugas pokok dan fungsinya adalah pengelolaan
keuangan, mengingat pelaksanaan pertanggungjawaban dan penarikan
anggaran itu ada di kementerian dan lembaga. Saya berharap, semua
memiliki komitmen untuk bekerja lebih baik dan bersih serta berkualitas
untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Tetapi, jangan sampai melakukan
hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi melanggar hukum.
Ambisi yang belum terpenuhi di Kementerian Keuangan?
Kami
bangga, dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan perbaikan.
Laporan keuangan kami untuk 2011 membaik dan memperoleh opini wajar
tanpa pengecualian. Tahun lalu, kami bahkan bisa meningkat. Laporan
kinerja memperoleh peringkat A. Saya lihat, terjadi peningkatan kualitas
laporan keuangan dan juga kinerja. Itu harus kami capai.
Tapi,
tantangan bersama itu adalah laporan keuangan pemerintah pusat. Karena
untuk bisa dinaikkan dari status wajar dengan pengecualian menjadi wajar
tanpa pengecualian juga tergantung pada kementerian dan lembaga yang
lain.
Upaya Anda untuk menghadapi tantangan itu?
Kami
mohon untuk bisa bersinergi dengan mitra-mitra di kementerian dan
lembaga yang lain. Kita masih ada waktu dari sekarang sampai Mei untuk
meningkatkan status laporan keuangan pemerintah pusat dari opini wajar
dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian. Jadi, jangan putus
asa. Mari kita bersinergi, berkoordinasi.
Apakah ini juga terkait dengan kepercayaan dunia terhadap RI?
Kepercayaan
itu penting sekali. Salah satu bentuk kepercayaan tersebut adalah bahwa
laporan keuangan kita berkualitas, sehingga dianggap profesional. Kalau
bisa memenuhi apa yang kita janjikan, apa yang ditargetkan, itu adalah
bentuk komitmen dari setiap sikap profesional.
Kasus Hambalang sempat menyebut nama Anda. Tanggapan Anda?
Kalau
ada yang menyebut terkait kasus Hambalang, saya katakan bahwa itu sama
sekali tidak menjadi masalah. Dan itu saya sampaikan dalam bentuk
komitmen. Kalau sampai proses hukum yang lebih tinggi, dan saya
dijadikan tersangka, saya akan mengundurkan diri dari gubernur BI.
Pengganti Anda di Kemenkeu?
Saya
belum tahu figur yang akan menggantikan saya. Tentu yang mengetahui
adalah Bapak Presiden. Namun, saya sudah mendapatkan penjelasan dari
Presiden bahwa beliau akan memilih dengan sangat hati-hati. Saya
meyakini bahwa Presiden akan memilih yang terbaik untuk negara. Untuk
itu, saya percaya, Bapak Presiden SBY akan melakukan itu dalam waktu
dekat.
Apa fokus utama Menkeu baru ke depan?
Fokus
utama tentu menjaga kesehatan fiskal dan meyakinkan tersedianya dana
dalam bentuk penerimaan negara yang memadai dan optimal. Selain itu,
mengupayakan penyaluran dana ke kementerian dan lembaga, baik pusat
maupun daerah secara tepat sasaran dan berkualitas. Kemudian, reformasi
birokrasi. Itu juga harus dilakukan secara berkesinambungan, karena
sudah dimulai pada 2007. Adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi
Kemenkeu bisa terus melakukan reformasi birokrasi. (eh)
