JAKARTA: PT Jasa Marga tbk menyatakan ketidakminatannya untuk ikut
serta dalam tender proyek 6 ruas tol dalam kota senilai Rp40,2 triliun
yang akan ditender prakualifikasi oleh pemerintah pada pekan ini.

 

Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S Sunito mengatakan alasan
ketidakikutserataan perusahaannya dalam tender 6 ruas tol sepanjang
67,42 km tersebut, karena dalam aturan yang mereka miliki, Jasa Marga
tidak ingin menjadi pemegang saham minoritas.

 

Sementara itu, menurut pehamannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta
yang merupakan pemrakarasa dibentuknya ruas tol dalam kota tersebut
harus menjadi pemegang saham mayoritas untuk konsorsium mana pun yang
ikut tender.  

 

"Kita dengar Pemda menjadi mayoritas. Kami kalau ikut tender harus
menjadi mayoritas. Jadi kalau menjadi pemegang saham minoritas, kami
tidak akan ikut," ucapnya ditemui di sela-sela Rapat Dengar Pendapat
Komisi V di Gedung DPR RI hari ini.

 

Frans mengatakan perseroan akan memlilih ruas yang secara finansial dan
ekonomi layak untuk dikerjakan. Selain itu, Jasa Marga harus menjadi
mayoritas dalam ruas tol tersebut, baik itu konsorsium maupun juga
kerjasama dengaan Badan usalah lain, termasuk dengan BUMD DKI.

 

Selain itu, pada tahun ini pun perseroannya tengah disibukkan dengan
berbagai pembangunan ruas-ruas tol baru salah satunya tol
Serangan-Tanjung Benoa yang saat ini masih menunggu ijin dari lingkungan
hidup untuk mendapat persetujuan dari Gubernur dalam hal penggunaan
aturan.

 

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Ghazali menegaskan
bahwa Pemprov DKI bukan menjadi pemegang saham mayoritas, melainkan
hanya mendapatkan hak prioritas atau right to match. Pasalnya mereka
merupakan pihak yang menginisiasi pembangunan ruas tol tersebut. 

 

Ghani menjelaskan, hak prioritas tersebut maksudnya ialah ketika
konsorsium swasta ada yang menawarkan, misalnya dengan nilai 100, maka
BPJT akan menawarkan kepada Konsorsium Pemprov DKI apakah mereka berniat
menggarap dengan nilai 100, bila mereka tidak sanggup, maka konsorsium
swasta yang menggarap.

 

"Kalau Pemprov mampu, maka mereka yang mengerjakan, kalau tidak ya
konsorsium swasta yang menang. Tergandung DKI karena mereka mendapat hak
prioritas," ucapnya.

 

Oleh karena itulah, sambungnya bila Jasa Marga ingin ikut serta dalam
tender pembangunan ruas tol dalam kota tersebut dapat membentuk
konsorsium sendiri tanpa harus bergabung dengan Pemprov DKI.

 

"Lelang ini dilakukan secara terbuka. Nggak ada ketentuan Pemprov DKI
sebagai pemegang saham mayoritas, siapa saja yang mau ikut silakan.
Kalau Jasa Marga mau ikut dapat membuat konsorsium sendiri kecuali kalau
dia mau bergabung dengan konsorsium DKI," tegasnya. (sut)