JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sudah memastikan akan merombak kabinetnya jelang dua tahun masa kerja
Kabinet Indonesia Bersatu II, pada Oktober mendatang. Namun Partai
Golkar mengaku belum diajak bicara soal reshuffle.

 

"Silakan, bagi kita reshuffle itu adalah standar saja, itu adalah hak
prerogatif Presiden. Kecuali dari menteri Golkar (terkena reshuffle),
kita perlu bicara. Ini kan koalisi. Tetap memang belum ada pembicaraan,"
kata Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, saat dihubungi wartawan,
Jumat (23/9/2011).

 

Idrus juga menampik kabar yang menyebut Golkar meminta jatah tambahan
kursi menteri. "Siapa bilang? Ini kan isu, itu apalagi. Jangan menambah
ruwet. Enggak lah, kita belum bicara internal kita. Mau reshuffle atau
enggak, itu hak prerogatif Presiden," ujar Idrus mengelak.

 

Bekas anggota Komisi II DPR ini pun membantah bila dirinya terpilih
menjadi menteri untuk bekerja di sisa tiga tahun kabinet SBY. "Justru
katanya itu hanya isu. Semua isu yang ada dibiarkan saja," pungkasnya.