JAKARTA - Anggota Komisi III DPR akan
memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Patrialis Akbar
terkait perbedaan pandangan jumlah calon pimpinan KPK yang akan
diseleksi di DPR.

"Sebelum mengambil sikap 8 atau 10 calon
pimpinan KPK yang akan dipilih, Komisi III sepakat akan meminta
penjelasan Menkumham," ujar Saan di Gedung DPR Jakarta, Kamis
(15/9/2011)..

Selain menjadi pembahasan di Komisi III, jumlah
calon pimpinan KPK yang akan dipilih pada Oktober mendatang juga dibahas
dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) semalam. Kata Saan, pertemuan
Setgab semalam dalam rangka menyamakan pandangan dan dasar hukum. 

"Karena
ada tafsir yang berbeda, ada yang harus 10 calon karena pimpinan KPK
ada 5, tapi MK sudah memutus masa jabatan Busyro sampai 2014, artinya
yang dibutuhkan 4, maka yang dikirmkan 8," paparnya.

Hasil
pertemuan Setgab di Jalan Diponegoro semalam, lanjutnya, Golkar tetap
kekeuh pada sikap awal yakni capim KPK harus 10 orang. Sementara dari
anggota Setgab lainnya mayoritas berpendapat 8 capim sudah sesuai
undang-undang.

"Tentu ada perbedaan, Golkar kan tetap. Tetapi
dominan pilih 8. Dilihat dari komposisi di komisi tiga, PKB dan PAN 8
nama," ucap politikus Demokrat ini.

Sementara Demokrat, kata Saan, tetap pada sikap 8 nama calon pimpinan KPK sudah sesuai.

"MK
sudah putuskan masa jabatan Busyro sampai 2014 kalau empat maka dikirim
delapan dan kita tetap berpegang bahwa delapan itu dua kali lipat,"
tandasnya.

Seperti diketahui, Partai Golkar ngotot meminta
pansel menyerahkan sepuluh nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Bila tidak, Golkar mengancam akan menolak delapan nama
capim KPK yang sudah diterima DPR dari Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
 
"Secara substansi UU KPK, pansel harus mengajukan
sepuluh nama ke kami karenanya kami akan mengadakan pleno untuk
menentukan apa kami tetap meminta 10 nama kepada pansel," kata Wakil
Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin.
 
Aziz
menjelaskan, dalam Pasal 10 dan Pasal 17 UU Nomor 30/2002 tentang KPK,
disebutkan pansel memilih sepuluh capim KPK untuk diserahkan ke DPR guna
dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Bila ini tidak dipenuhi, Komisi
Hukum, sambung Aziz berhak menolak kedelapan capim KPK.
 
Delapan
capim KPK yang lolos berdasarkan peringkat adalah Bambang Widjojanto,
Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Abraham Samad,
Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja, dan Aryanto Sutadi.

(crl)