VIVAnews –
Sesudah mengambil alih kendali Partai Demokrat, Susilo Bambang
Yudhoyono bergerak cepat. Minggu malam, 10 Februari 2013, dia memanggil
semua ketua Partai Demokrat di provinsi. Meminta mereka meneken pakta
integritas. Pakta integritas itu tampaknya perlu, lantaran diyakini
bahwa salah satu sebab merosotnya elektabilitas partai itu karena
korupsi. Banyak petinggi terseret kasus korupsi. 

Sesuatu meneken pakta
itu, Majelis Tinggi yang dipimpin SBY melakukan restukturisasi
besar-besaran. Perihal restukturisasi itu disampaikan Marzuki Alie,
Senin 11 Februari 2013. Anggota Majelis Tinggi, yang juga menjadi Ketua
DPR itu, menegaskan bahwa restukturisasi dilakukan pada segala jenjang.
Mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai Fraksi Demokrat di Senayan.
Termasuk komisi-komisi dan alat kelengkapan lain di DPR.

Majelis Tinggi memulai
dari Badan Anggaran. Restukturiasi di badan ini sangat penting, sebab
dianggap sangat sensitif bagi kader-kader Demokrat. Semua anggota
Banggar yang berasal dari Demokrat segera diganti. Langkah itu harus
diambil, kata Marzuki, sebab berdasarkan informasi Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilansir beberapa waktu lalu,
ada transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan beberapa anggota
Banggar.

Majelis Tinggi Demokrat mengaku sangat cemas. Cemas
karena anggota-anggota mereka di Banggar,  yang belum pasti terlibat, 
bisa menjadi sasaran kecurigaan publik seperti yang kini menimpa ketua
umum mereka, Anas Urbaningrum. Demokrat memilih langkah preventif.
Mengganti semua personel mereka di Banggar.

"Anggota (Demokrat di
Banggar) harus diselamatkan. Jangan karena dia punya uang banyak sejak
sebelum masuk Banggar, lantas dia dituduh "bermain.” Kasihan. Oleh sebab
itu kami akan pindahkan mereka dari tempat yang sangat sensitif itu.
Jabatan di Banggar sementara akan diberikan kepada yang lain dulu. Nanti
kalau mereka terbukti tidak bersalah, baru dikembalikan ke Banggar,”
kata Marzuki di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 11 Februari 2013.

Rotasi penugasan kader
itu tidak hanya berlangsung di Banggar. "Di semua lini. Intinya kader
jangan pegang jabatan yang menimbulkan kecurigaan. Kami selamatkan dulu
mereka ke posisi lain sehingga anggota tidak disibukkan dengan
hiruk-pikuk yang tak terkait penugasannya,” ujar Marzuki.

Siapa
saja yang terkena program rotasi ini, belum jelas memang. Nama-nama
anggota Demokrat yang terkena rotasi atau masuk dalam bagian
restrukturisasi besar-besaran itu akan ditentukan dalam Rapat Nasional
Majelis Tinggi Partai Demokrat yang rencananya akan digelar tanggal 17
atau 24 Februari 2013.

Rapat Nasional Majelis Tinggi Partai
Demokrat itu, menurut Marzuki, merupakan agenda penting untuk
mengembalikan jati diri partai. Apalagi Majelis Tinggi telah menargetkan
Demokrat harus pulih pada akhir tahun 2013 atau empat bulan sebelum
pemilu tahun depan yang berlangsung April 2014.

"Memasuki masa
kampanye pemilu, Demokrat harus bersih dan sehat,” kata Marzuki.
Kembalinya elektabilitas Demokrat akan dijadikan tanda bahwa partai
telah bangkit dari keterpurukan. Maka selama Demokrat belum pulih,
kendali partai akan terus dipegang oleh Majelis Tinggi.

Penandatanganan
pakta integritas Minggu malam di Cikeas oleh kader-kader Demokrat,
pengurus pusat maupun daerah, juga diharapkan Majelis Tinggi bisa mulai
mengerek kepercayaan publik terhadap Demokrat. Pakta integritas Demokrat
ini mengikat dan kuat secara hukum.

Pakta integritas ini
terutama menyasar kader-kader muda Demokrat yang mungkin belum mengerti
betul komitmen utuh Demokrat saat didirikan. Marzuki yakin kondisi
partainya akan membaik setelah pakta integritas itu ditangani.

"Pakta
itu semacam janji atau komitmen bahwa yang dituliskan itu akan
dilaksanakan. Pakta itu bentuk konkret untuk menyatakan kader tidak akan
korupsi, melanggar hukum, atau kode etik,” kata Marzuki. Maka pakta
integritas ini diberikan untuk kader lama maupun baru,” kata Marzuki.

Ia
berharap memasuki tahun 2014 nanti, Demokrat akan dilihat rakyat
sebagai partai yang mendengar aspirasi dan yang bisa melakukan perubahan
nyata. "Sehingga mudah-mudahan masyarakat akan pilih Demokrat pada
pemilu,” ujar Marzuki.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai
Demokrat, Amir Syamsuddin, mengatakan penandatanganan pakta integritas
itu oleh para pengurus inti Demokrat di tingkat pusat dan daerah
menunjukkan kekompakan, konsensus, dan komitmen besar Demokrat untuk
bekerja lebih baik bagi rakyat.

"Pakta integritas ini adalah
janji kepada negara. Saya kira Demokrat kini menjadi satu-satunya partai
politik yang menandatangani pakta integritas dan disiplin soal pajak.
Sekarang Partai Demokrat berada di depan,” ujar Menteri Hukum dan HAM
itu.

Dalam pakta integritas Partai Demokrat, setiap kader
Demokrat wajib menjaga nama baik Demokrat, menyejahterakan bangsa,
melayani masyarakat, bekerja keras dengan adil tanpa diskriminasi untuk
meningkatkan taraf kehidupan rakyat miskin dengan mendukung
program-program prorakyat pemerintah, dan patuh pada hukum dan aturan
yang berlaku.

Kader Demokrat juga harus menjaga moral dan tata
pemerintahan yang bersih, menjauhkan diri dari korupsi tindak asusila
dan narkoba, bersedia mundur dan disanksi partai apabila menjadi
tersangka terdakwa atau terpidana, menyerahkan data kekayaan dan NPWP
kepada Dewan Kehormatan Partai, dan tidak akan melanggar APBN maupun
APBD.

Bagaimana Nasib Anas Urbaningrum

Upaya
restukturisasi itu berlangsung di tengah merebaknya kabar bahwa Anas
Urbaningrum dicopot dari jabatan Ketua Umum. Meski hampir seluruh
wewenangnya dipreteli, Marzuki Alie menegaskan bahwa Anas tidak dicopot.
Jika sejumlah wewenang ketua umum diambil Majelis Tinggi, katanya, itu
dilakukan semata-mata demi membantu Anas.

"Majelis Tinggi ikut
turun karena beban Ketua Umum tinggi sekali. Media menggebuki Mas Anas.
Kasihan Mas Anas. Orang tidak salah, belum ada fakta hukumnya, digebuki
terus. Maka kami dampingi supaya dia tidak digebuki lagi. Ketua umum itu
sentral. Ada isu sedikit, langsung digebuki,” kata Marzuki.

Apabila
KPK tidak memperjelas status hukum Anas hingga akhir tahun 2013,
Majelis Tinggi akan terus mendampingi Anas dalam mengendalikan partai
dan tidak mencari pengganti Anas. "Tidak ada Plt (Pelaksana Tugas) Ketua
Umum. Orang luar silakan menafsirkan seenaknya, tapi kami di dalam
jelas: Mas Anas dibantu melaksanakan tugas-tugasnya oleh seluruh Majelis
Tinggi,” kata Marzuki.

Anas selaku Ketua Umum sendiri merupakan
Wakil Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dia tak mempersoalkan
pengambilalihan kendali Demokrat dari tangannya. "(Internal Demokrat)
jangan diadu-adu. Ini bagian dari ikhtiar agar Partai Demokrat ke depan
lebih baik. Ketua Majelis Tinggi pun mengatakan bahwa Anas Urbaningrum
tetap Ketua Umum,” ujar Anas.

Secara terpisah, anggota Dewan
Pembina Partai Demokrat Sinyo Harry Sarundajang sempat melontarkan
wacana Mahfud MD sebagai pengganti Anas. Sarundajang berpendapat Ketua
MK itu pantas direkrut Demokrat karena ia punya visi antikorupsi yang
sama dengan Demokrat. Terlebih Demokrat saat ini sedang melepaskan diri
dari stigma "sarang koruptor” yang disematkan masyarakat setelah
beberapa kader Demokrat tersandung perkara korupsi.

Mahfud MD
mengapresiasi penataan yang sedang dilakukan Demokrat saat ini. "Secara
umum bagus karena artinya Demokrat sedang berpikir untuk mengembalikan
citranya. Ada keinginan dari teman-teman Demokrat untuk mengembalikan
kepercayaan diri dengan mencari pemimpin yang bersih,” kata Ketua
Mahkamah Konstitusi itu.

Meski demikian, Mahfud belum mendengar
sendiri soal wacara rekrutmen untuk menggantikan Anas itu. "Saya belum
bisa menanggapi karena usul itu baru beredar di internal Demokrat. Saya
belum berbicara dengan Demokrat. Jadi biar dulu saja usul itu berkembang
di kalangan Demokrat sendiri,” kata Mahfud yang bersama-sama Anas duduk
di Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
itu.