JAKARTA - Partai Demokrat (PD) meminta Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) menarik Tifatul Sembiring dari jabatan Menteri
Komunikasi dan Informasi.

Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi
Partai Demokrat, Andi Nurpati, meragukan Tifatul bisa bekerja maksimal
menjadi corong pemerintah, jika PKS sendiri menentang.

"Sebaiknya
Menkominfo diganti, karena itu corong pemerintah. Apakah Tifatul mampu
menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan
partai sendiri," kata Andi Nurpati di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu,
(31/3/2012).

PD meragukan loyalitas PKS setelah manuver politik
mereka di rapat paripurna DPR RI yang membahas soal rencana pemerintah
menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April. PKS berseberangan
dengan partai koalisi yang dipimpin Demokrat dengan menolak kenaikan
harga BBM.

Menurut Andi, sikap PKS jelas menunjukkan sebagai
partai oposisi. Namun, dia menambahkan, PKS sendiri punya sikap politik
tidak tegas karena masuk dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). "Mungkin bagi PKS lebih baik memperjelas posisi. Kalau
begini membuat tatanan pemerintah menjadi jelas," tuturnya.

Sementara
itu, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat,
Ulil Abshar Abdalla, menuding PKS memainkan politik kotor dalam
berkoalisi. Dia mengatakan dari semula PKS memang sering berseberangan
dengan kebijakan pemerintah. "Akhlak politik PKS buat saya tidak saleh.
Menunjukkan perangai tidak layak. Akan lebih gentle kalau PKS menarik menterinya dari pemerintah," kata Ulil.

Selain
Tifatul, PD juga meminta PKS menarik dua menteri yang duduk di
Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. Wakil Sekretaris Jenderal
Partai Demokrat, Ramadan Pohan, menegaskan tak perlu ada di dalam
pemerintahan, jika partai tersebut membangkang. "Ketika ini kebijakan
pemerintah tidak disepakati, apa artinya koalisi," ujar Ramadan.


(put)