JAKARTA - Jadwal uji kepatutan dan kelayakan
calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), molor selama tiga
hari. Kesalahan surat kuasa pengumuman harta kekayaan calon membuat
Komisi Hukum DPR sibuk meminta klarifikasi dari Pansel KPK.

 

Menanggapi molornya fit and proper test ini, Partai Demokrat meminta
Komisi Hukum segera menyelesaikan permintaan klarifikasi surat kuasa
kepada Pansel KPK. "Soal klarifikasi surat hendaknya jangan
berlarut-larut. Kami berharap klarifikasi soal surat kuasa laporan harta
kekayaan Capim KPK bisa tuntas hari ini," kata Ketua DPP Bidang
Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat Didi Irawadi
Syamsuddin kepada okezone, Rabu (23/11/2011).

 

Didi mengatakan, kesalahan surat kuasa yang masih menyertakan nama
pimpinan KPK periode pertama merupakan kesalahan administratif yang
masih bisa diperbaiki. "Tidak perlu kemudian berlarut-larut di sekitar
masalah ini saja, dan menjadikan permasalahan surat itu menjadi soal
yang kompleks," pungkasnya.

 

Didi khawatir fokus Komisi Hukum mengklarifikasi Pansel KPK atas
kesalahan surat itu akan menambah waktu proses uji kepatutan dan
kelayakan di DPR.

 

"Penundaan tersebut bisa mengakibatkan mundurnya fit and proper test
Capim KPK. Sementara tanggal 17 Desember batas waktu berakhirnya
pimpinan KPK jilid 2," imbuhnya.

 

Anggota Komisi Hukum ini berharap, uji kepatutan kembali dilanjutkan
besok setelah mengalami penundaan hari Senin lalu. "Kami berharap hari
ini juga substansi dari prosesi pemilihan ketua KPK, melalui fit and
proper test bisa segera terlaksana," ujarnya.

 

Kemarin permintaan klarifikasi mengenai surat kuasa pengumuman harta
calon ditunda lantaran tak dihadiri Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar.
Komisi Hukum DPR siang ini menjadwal ulang rapat dengan Pansel KPK
beserta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.