| Site menu |
|
 |
| Section categories |
|
|
| DETIK |
|
|
| Statistics |
Total online: 10 Guests: 10 Users: 0 |
|
|
 | |  |
| Main » 2012 » June » 26 » Dana Publik Ancam Independensi KPK
10:18:32 AM Dana Publik Ancam Independensi KPK |
JAKARTA - Serikat Pekerja Rakyat (SPR)
sepakat jika pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi sudah
selayaknya dilakukan. Namun, Juru Bicara SPR, Habiburokhman, menilai,
langkah penggalangan dana publik tidak tepak karena bisa mengancam
independensi lembaga anti korupsi itu.
"Kami sepakat jika
pembangunan gedung baru KPK saat ini sudah sangat mendesak, mengingat
beban kerja KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi kian berat,"
ungkap , Juru Bicara (SPR) melalui siaran persnya, Senin (25/6/2012).
Menurutnya,
gedung KPK saat ini memang sudah tidak memadai. Namun, menggalang dana
dari masyarakat justru berpotensi menimbulkan masalah baru dan bahkan
mengancam indepedensi KPK. Disatu sisi sebagian besar masyarakat dapat
dikategorikan tidak mampu dalam hal ekonomi, bahkan untuk kebutuhan
sehari-hari pun sulit.
Sementara itu, ada sebagian kelompok
masyarakat yang mampu dalam hal ekonomi dan bisa menyumbang pembangunan
gedung baru KPK dengan jumlah yang sangat signifikan. "Namun, sumbangan
dalam jumlah besar bisa membuat indepedensi KPK terancam. Sulit menjamin
mereka yang menyumbang tersebut tidak memiliki kepentingan atas kasus
yang sedang ditangani KPK," paparnya.
Habiburokhman menegaskan
lembaga yang dipimpin Abraham Samad tersebut tidak boleh bersikap
pragmatis dengan menggalang dana masyarakat secara langsung ketika
usulan pembangunan gedung baru ternyata selalu ditolak oleh DPR.
"Seharusnya
yang dilakukan KPK bukanlah menggalang dana masyarkat, tetapi bersikap
jeli dan kritis terhadap mekanisme penggalangan dana yang dilakukan oleh
DPR," jelasnya.
Selama ini, tambahnya, rumor bahwa penentuan
proyek-proyek yang dibiayai APBN oleh pemerintah dan DPR kerap
dilatarbelakangi praktek KKN, yaitu pembagian fee proyek seperti kasus
Nazarudin, SPI menduga ada kejanggalan politik dalam penganggaran DPR
terhadap permintaan KPK membangun gedung baru. Namun, DPR menyetujui
pembangunan sport center Hambalang, senilai Rp2,5 triliun.
"Padahal
dari segi urgensi, pembangunan gedung baru KPK jauh lebih mendesak
dibandingkan pembangunan komplek olahraga Hambalang yang belakangan
justru menjadi ajang banca'an para koruptor," tutupnya.
|
|
Category: BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL |
Views: 993 |
Added by: budi
| Rating: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
| Login form |
|
|
| KOMENTAR |
|
|
|
| OLAHRAGA |
|
|
| Calendar |
|
|
| Entries archive |
|
|
| BERITA TERKINI |
|
|
|
