Vivanews-- Warga Jakarta harap bersiap. Dalam waktu
dekat pemerintah provinsi akan melakukan inspeksi mendadak. Seluruh
perangkat pemerintah  dikerahkan habis-habisan. Para camat, lurah, ketua
RW, ketua RT. Mereka akan memantau secara ketat semua warga,  yang
terindikasi memakai barang laknat itu. Dengan pengawasan ketat seperti
ini, diharapkan bisa mempersempit  ruang gerak peredaran barang haram
itu.

Cara baru memberantas narkoba itu disampaikan Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam acara Diskusi Panel
dengan tajuk 'Peran Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
Mendukung Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba' bersama BNN di Balai
Kota Jakarta, Minggu, 30 Juni 2013.

Semua stuktur pemerintah
harus dilibatkan, sebab dalam soal narkoba Jakarta memang sudah gawat
darurat. Mei lalu, Gubernur Joko Widodo menyampaikan bahwa berdasarkan
data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) penguna barang haram itu
mencapai 7 % dari jumlah penduduk. Sekitar 491.000 orang. Jumlah yang
tentu saja mencemaskan dan memerlukan cara-cara yang massif dalam
pemberantasannya. Salah satunya adalah melibatkan semua perangkat
pemerintahan sampai tingkat RT.

Ahok menegaskan bahwa semua Ketua
RT diperintahkan untuk langsung melaporkan ke Badan Narkotika Nasional
(BNN) apabila ada warganya yang terindikasi narkoba. "Para ketua RT dan
RW adalah yang paling tahu bagaimana keadaan warga dan dapat langsung
memonitor," kata Ahok. Lebih cepat mengetahuinya lebih cepat pula mereka
masuk rehabilitasi.

Dia mengungkapkan bahwa seluruh Puskesmas
di DKI sudah memiliki program pendukung rehabilitasi bagi pecandu
narkoba. "Jadi yang penting kalau memakai narkoba, lapor puskesmas,
RT/RW. Jadi yang kami benci narkobanya, orangnya kami sayang. Itu hal
yang harus dibebaskan," ucapnya.

Dan untuk program penanggulangan
narkoba itu sudah dianggarkan di puskesmas-puskesmas. "Sampai kalau
membawa bekas jarum, ditukar jarum yang baru, kami ada programnya,
jangan sampai kena HIV. Kami akan lakukan revitalisasi," tegas Ahok.

Camat dan lurah dites urin

Pemerintah
DKI tampaknya memang serius memberantas narkoba ini. Sebagai langkah
awal, 'sweeping' narkoba dilakukan lebih dulu kepada para pimpinan
wilayah. Camat dan lurah. Usai diskusi di Balai Kota itu, Ahok minta
seluruh lurah dan camat yang baru terpilih lewat lelang jabatan itu
untuk tes urin.

Menurut dia, tes urin bagi para pejabat DKI
sangat diperlukan karena mereka merupakan ujung tombak pemerintah dalam
memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat. Ke
depannya dia berharap para camat dan lurah lebih peduli terhadap
lingkungan dan warganya. "Persoalannya sekarang bapak-bapak dan Ibu-ibu
ini tidak peduli. Semoga kesempatan ini bermanfaat, setelah keluar dari
sini, Anda semua menjadi peduli pada masalah penyalahgunaan narkoba,"
ujarnya.

Mantan Bupati Belitung itu mengaku ide tes urin untuk
lurah dan camat ini dilakukan secara spontan. Jika ada yang terbukti
positif menggunakan narkoba, bukan tidak mungkin akan dicopot dari
jabatannya. Pejabat yang terbukti memakai narkoba harus direhabilitasi.
"Mungkin jangan jadi lurah atau camat dulu," ujarnya.

Camat
Menteng Bondan Dyah Ekowati, mengatakan selama ini hanya ada tes
kesehatan saja bagi pejabat DKI. "Tes narkoba belum ada. Ini bagus untuk
memeriksa bahwa si aparat itu bersih atau tidak dari narkoba, karena
sebagai aparat harus mencontohkan yang baik kepada warganya," ujar Dyah.

Di
Kecamatan Menteng, kata Dyah, ada beberapa kawasan merah yang
disinyalir sebagai daerah rawan narkoba. Antara lain, Menteng Jaya,
Menteng Tenggulun, Anyer, Tambak, dan Kali Pasir. Dyah mendukung upaya
penyembuhan melalui rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Selama ini
ia mengaku kerap memperhatikan kinerja Puskesmas Menteng dalam menangani
pasien penyalahgunaan narkoba.

Sementara, Lurah Manggarai,
Nugaraharyadi, terkejut saat langsung dites urin hari ini juga. "Pas
baru masuk langsung dibilang tes urin. Saya sebelum masuk tadi buang air
kecil dulu. Jadi tadi menunggu dulu satu jam sebelum tes urin. Karena
minum dulu," katanya.

Menurutnya, saat ini masyarakat pengguna
narkoba di Manggarai sudah mulai berkurang. "Saya baru Sabtu kemarin
bertemu seluruh RT/RW di Manggarai. Saya dengar kabar, ada beberapa tapi
sudah jauh berkurang untuk bahaya narkoba," kata dia.

Empat juta orang gunakan narkoba

Kepala
Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar, menegaskan bahwa
pengguna narkoba harus diselamatkan melalui upaya rehabilitasi. Jika ada
yang tertangkap, harus dianalisa terlebih dalu apakah hanya pengguna
atau sekaligus sebagai pengedar. "Jika dia pengedar, ya memang harus di
penjara, tetapi jika hanya pengguna harus direhabilitasi," kata Anang.

Peredaran
dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke
tahun. BNN mencatat ada sekitar 4 juta orang Indonesia sudah menggunakan
narkoba dengan berbagai jenis dan cara. Pada tahun ini, Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta memprediksi jumlah pengguna yang
ketergantungan narkoba meningkat 0,15 persen jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BNNP, jumlah pengguna dan
orang yang ketergantungan narkoba di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2012
mencapai 300 ribu jiwa, tersebar di semua wilayah Jakarta ditambah
Kabupaten Kepulauan Seribu.

Artinya, dengan prediksi kenaikan
sekitar 0,15 persen, akan ada tambahan sekitar 75-100 orang pengguna
baru yang tergantung dengan barang haram itu. Adapun pengguna terbesar
barang haram ini adalah kalangan pelajar lalu diikuti pekerja usia muda
dengan rentang usia dari 15-30 tahun.

Peredaran dan penggunaan
narkoba paling tinggi di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Hal
itu dikarenakan jumlah tempat hiburan serta hotel yang bisanya dijadikan
tempat transit di dua wilayah ini cukup banyak dibandingkan wilayah
lainnya. Selain itu, Jakarta Barat merupakan jalur yang paling dekat
dari bandara menuju pusat Jakarta.

Di Jakarta, jumlah korban
narkoba yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (lapas)
atau rumah tahanan (rutan) juga tidak sedikit. Data per April 2013, yang
berstatus bandar atau pengedar sebanyak 6.688 orang. Sedangkan yang
menjadi pengguna narkoba sebanyak 3.746 orang. Totalnya 10.434 orang.

Berdasarkan
penelitian BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,
tahun 2011 terjadi kenaikan jumlah penyalahgunaan narkoba di ibukota.
Tercatat pada tahun 2008 hanya sebanyak 4,1 persen dari jumlah penduduk,
menjadi 7 persen atau sekitar 491 ribu orang di tahun 2011. Jumlah
tersebut urutan pertama dari 33 provinsi di Indonesia.

Sebesar 63
persen dari total penyalahgunaan narkoba di Jakarta adalah pemakai
ganja, 20 persen sabu-sabu, dan 13 persen adalah pemakai ekstasi.
"Ancaman penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di berbagai lapisan
masyarakat tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat
pendidikan," kata Anang menambahkan.

Karena itu BNN mendorong
setiap pemerintah daerah memiliki tempat rebahilitasi masing-masing.
Sehingga pengguna bisa direhabilitasi di lokasi yang berdekatan dengan
tempat tinggal. Di Jakarta sendiri baru ada di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Duren Sawit. "Kami ingin rumah sakit di Indonesia ini ada tempat
rehabilitasi, sehingga masyarakat di wlayah tersebut dengan mudah
rehab," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien
Emmawati, mengaku selain di RSUD Duren Sawit, sebanyak 11 puskesmas di
Jakarta juga telah membuka pelayanan metadon. Pelayanan tersebut bisa
membantu terapi penyembuhan dari penggunaan narkoba. Ke sebelas
puskesmas tersebut yakni di puskesmas Gambir, Kemayoran, Joharbaru,
Koja, Tambora, Tebet, Jatinegara, Tanjungpriok, Tamansari, Cengkareng,
dan Kalideres.

Ke depan, lanjut Dien, instansinya akan menambah
puskesmas yang melayani pengobatan metadon, yakni di Puskesmas
Kebayoranlama, Jagakarsa, Pesanggrahan, dan Cempakaputih. "Dalam sehari
ada 150 pengguna yang dilayani. Kami akan tambah lagi, tahun ini
selesai. Tinggal melakukan pelatihan terhadap dokter," ujarnya.