JAKARTA - Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo
Umar mengatakan, bentrokan antara anggota TNI AD Batalyon Infanteri 221
Gorontalo dan anggota Brimob Kepolisian Daerah Gorontalo, Minggu 22
April lalu, tak bisa dilepaskan dari perubahan kewenangan kedua
institusi dalam keamanan.

Pascareformasi, peran TNI telah jauh
berkurang sehingga muncul kesan Polri sebagai penguasa bidang keamanan
di dalam negeri. Sementara TNI hanya difokuskan kepada sektor
pertahanan.

"Inilah hasil dari sendiri-sendiri, toh juga tidak aman-aman amat di dalam negeri,” ungkapnya saat dihubungi Okezone, Senin (23/4/2012).


Menurut Bambang, ada kecemburuan dan ketersinggungan TNI terhadap
Polri, yang tak bisa dipungkiri juga kerap menjadi beking usaha-usaha
tertentu.

"Pertikaian antara keduanya sebenarnya masalah
sederhana dan berkaitan dengan usaha-usaha sampingan, yang kini seolah
dikuasai oleh Polri dan lahan untuk TNI sudah mulai tergusur. Sehingga
polisi bisa dengan mudah mendapatkan duit-duit sampingan,” katanya.


"Ada kecemburuan dan ketersinggungan seperti digunakannya aparat polisi
sebagai beking keamanan golongan tertentu baik itu geng motor atau
pengamanan lainnya dan TNI tidak bisa.”

Sementara itu,
pengamat dari President University Anak Agung Banyu Perwita menyoroti
porsi anggaran terhadap kedua institusi yang dinilainya terlalu
njomplang.

”Bayangkan saja TNI hanya mendapatkan anggaran Rp63
triliun dan itu harus dibagi empat, yaitu Angkatan Darat, Laut, Udara
dan Kementrian Pertahanan. Sedangkan Polri mendapatkan sekira Rp30
triliun dan hanya dipakai sendiri. Jelas ini tidak adil,” katanya.