| Site menu |
|
 |
| Section categories |
|
|
| DETIK |
|
|
| Statistics |
Total online: 74 Guests: 74 Users: 0 |
|
|
 | |  |
| Main » 2011 » December » 26 » Bentrok dengan Rakyat Bukti Reformasi Polri Gagal
3:54:24 PM Bentrok dengan Rakyat Bukti Reformasi Polri Gagal |
My WebPage
JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengaku miris dengan peristiwa kekerasan aparat kepolisian terhadap wong cilik. Menurut dia tindakan polisi tersebut adalah bukti bahwa reformasi polisi tak berarti apa-apa.
"PDIP sangat prihatin serangkaian insiden kekerasan terhadap rakyat kecil-petani yang dilakukan oleh Polri. Terbunuhnya beberapa petani dan aktivis mahasiswa adalah indikasi gagalnya reformasi Polri dengan paradigma baru mereka. PDIP menyatakan duka cita dan penyesalan mendalam atas peristiwa di Bima," ujar Eva dalam rilisnya kepada wartawan, Senin (26/12/2011).
Kata Eva, wewenang luas oleh Polri sebagai satu-satunya institusi pengendali keamanan masyarakat yang boleh menggunakan kekerasan, faktanya minim akuntabilitas.
"Lemahnya akuntabilitas atas kewenangan-kewenangan Polri yang begitu besar disebabkan minimnya kontrol sehingga berimplikasi kewenangan-kewenangan Polri seringkali dipergunakan dengan tidak sah dan tidak proporsional, termasuk dalam menggunakan kekerasan," kata dia.
Anggota Komisi Hukum DPR itu menilai alasan polisi bahwa tindakannya sudah sesuai dengan prosedur tetap (protap) patut dicurigai. Sebab tak menutup kemungkinan protap yang dilahirkan tersebut justru diperalat oleh pemodal bahkan oknum pejabat teras kepolisian sendiri.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi memperbaiki profesionalisme kinerja polisi.
"Bukan saja protap Polri bersifat ambigu yang dalam praktiknya sering mirip operasi militer. Protap juga rawan diperalat pemodal dan oknum pejabat polisi untuk memperkaya diri. PDI Perjuangan menyarankan DPR untuk meminta audit kinerja BPK yang diorientasikan pada perbaikan profesionalisme dan akuntabilitas Polri," jelasnya.
Menurut Eva, berkaitan dengan kurangnya kontrol terhadap Polri, perlu dipikirkan untuk menempatkan Polri di bawah Jaksa Agung sebagai bagian dari penegak hukum.
"Restrukturisasi internal Polri juga diperlukan agar organisasi diarahkan pada penguatan polsek-polsek bukan justru penguatan Mabes Polri sebagaimana yang sudah terjadi selama ini," pungkasnya.
(ful)
|
|
Category: BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL |
Views: 780 |
Added by: budi
| Rating: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
| Login form |
|
|
| KOMENTAR |
|
|
|
| OLAHRAGA |
|
|
| Calendar |
|
|
| Entries archive |
|
|
| BERITA TERKINI |
|
|
|
