JAKARTA – Bantahan pemerintah terhadap
pembelian pesawat khusus kepresidenan dari hasil utang jelas telah
menginjak-injak hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) alias
tidak menghargai hasil audit BPK.

Hal itu dikatakan Koordinator
Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi dalam pesan singkatnya
kepada okezone, Jumat (10/2/2011).

"Kalau
pembelian pesawat bukan dari utang, memang pihak luar negeri mau bayar
dengan rupiah? Pasti enggak mau dong, maka bayar dari utang,” ujar
Uchok.

Kata Uchok, pembayaran pengadaan pengadaan pesawat
tertanggal 21 Januari 2012 kepada pihak Boeing Company jelas-jelas
memperlihatkan pemerintah tengah "kucing-kucingan” dengan publik demi
meng-goalkan pembelian pesawat kepresidenan tersebut.

"Dan Istana
tidak tahu malu, karena pembelian pesawat ini sangat mengusik rasa
keadilan rakyat, dan publik pasti menolak pembelian ini karena hanya
mengahambur-hamburkan duit utang saja, dan yang bayar tetap disuruh
rakyat melalui pajak,” katanya.

Uchok menyindir bahwa untuk pembelian pesawat kepresidenan pemerintah terlihat cepat menanggapi.

"Agar
tidak selalu dikiritik publik, cepat-cepat dibayar tuh pengadaan
pesawat. Padahal, kalau bulan 1-3 biasanya pemerintah hanya membayar
gaji pegawai, kok tumben untuk pembelian pesawat sudah ada uangnya,”
tuturnya.

Meski pembayaran kepada pihak Boeing Company sudah
lunas untuk Green Aircraft, Uchok tetap menegaskan pemerintah untuk
membatalkan kontrak pengadaan pesawat tersebut.

"Kami dari Fitra
tetap pengadaan pesawat supaya dibatalkan kontrak pengadaan pesawat itu,
dan membatalkan kontrak bisa dilakukan, yang enggak bisa diubah hanya
mengubah Al Quran kok,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris
Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) Lambok Nahatan mengatakan
anggaran pembelian pesawat kepresidenan diambil dari pos anggaran 99 di
bawah Kemensetneg yang merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).

"Ada yang mengatakan pembelian dari utang luar negeri itu
tidak benar seperti itu. Tidak ada filosofi itu. Untuk membeli itu
pinjam itu tidak ada, sumber dana dari APBN," katanya. (sus) 


(ahm)