PROVINSI Banten yang merupakan provinsi termuda telah mencapai
berbagai kemajuan. Kemajuan provinsi yang terbentuk pada 4 Oktober 2000,
pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, itu terlihat dari pencapaian indeks
pembangunan manusia (IPM).

Pada 2009, IPM Banten meningkat
menjadi 70,06. Pencapaian itu berada di atas rata-rata nasional. Pada
awal berdiri, IPM Banten hanya mencapai 67,20.

Bukan cuma itu,
laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Banten di atas rata-rata
nasional. Dalam kajian terbaru yang dirilis Kantor Bank Indonesia (BI)
awal Mei 2011 lalu, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten
mengalami peningkatkan menembus 6,50 persen, lebih tinggi dibanding
pertumbuhan ekonomi nasional yakni 6,32 persen

Pada bidang
investasi, provinsi ke-30 di Indonesia ini juga mulai menjadi daerah
tujuan. Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman
modal dalam negeri (PMDN) di daerah berpenduduk 10.644.030 jiwa (sensus
penduduk 2010) ini berada di peringkat ketiga secara nasional pada 2009
setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Adapun jumlah proyek sebanyak
92 dengan nilai mencapai Rpl,412 triliun. Bahkan pada 2010, secara
nasional Banten masuk peringkat lima besar, baik PMA maupun PMDN. Untuk
2010 dari target Rp.10,48 triliun nilai investasi, pencapaiannya
melebihi target yakni Rp.19,7 triliun dan dari nilai investasi tersebut
diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 22 ribu orang lebih katanya.

Mengalirnya
investasi ke Banten tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang
sangat baik. Provinsi Banten merupakan pintu gerbang masuknya investasi
ke Indonesia, yaitu tersedianya Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, jalan bebas hambatan Jakarta-Merak,
jaringan kereta api Jakarta-Rangkasbitung-Merak. Kini tengah dibangun
Pelabuhan Bojonegara.

Untuk pasokan tenaga listrik, Banten
didukung oleh jaringan distribusi interkoneksi Jawa-Bali dengan salah
satu pembangkit utamanya berada di Suralaya, Cilegon.

Terdapat
pula pembangkit yang juga dijual untuk publik yang dimiliki oleh PT
Krakatau Daya Listrik (KDL), anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS).
Untuk sektor industri telah tersedia 17 kawasan industri yang tersebar
di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota
Cilegon.

Untuk kepentingan lalu lintas barang ke luar negeri,
tersedia lebih dari 20 pelabuhan, baik umum maupun dermaga untuk
kepentingan sendiri (DUKS).

Pemerintah Provinsi Banten terus
menggelorakan aliran investasi ke Banten. Gubernur Banten Ratu Atut
Chosiyah SE, dalam berbagai kesempatan, selalu mengatakan pihaknya
berupaya terus menarik investor untuk menanamkan modalnya.

"Dengan meningkatnya jumlah investasi di Banten, diharapkan akan terjadi simultaneous effect ke
berbagai sektor sehingga akan berkontribusi pada kesejahteraan
masyarakat Banten," kata Ratu Atut yang maju lagi dalam Pilgub Banten
2011.

Peluang Investasi

Sementara itu,
berdasarkan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah (RPJMD)
lima tahun yaitu 2007-2012 laju pertumbuhan ekonomi Banten ditargetkan
mencapai delapan persen. Penarikan investasi merupakan salah satu cara
untuk mencapai target tersebut.

Menurut Ratu Atut yang
berpasangan dengan Rano Karno dalam Pilgub Banten ini, Provinsi Banten
yang terkenal dengan kawasan industri menawarkan sejumlah investasi.
Misalnya di bidang infrastruktur meliputi Pelabuhan Bojonegara,
Pelabuhan Penyeberangan Lintas Margagiri-Ketapang, Jalan tol ruas
Serpong-Balaraja, tol ruas Cilegon-Bojonegara, dan Bandar Udara Tanjung
Lesung.

Penawaran investasi lainnya di kilang minyak Bojonegara
dan Storage BBM, energi panas bumi di Gunung Karang, Pulosari, dan
Cidano, serta penyediaan fasilitas docking kapal di Bojonegara.

Di
bidang pariwisata. Pemprov Banten menawarkan pengembangan kawasan
wisata Tanjung Lesung dan Ujung Kulon (Ujung Kulon Tourism Development
Centre).

Di bidang agrobisnis meliputi pengembangan Terminal Agri
Business Balaraja, pengembangan komoditas jagung dan kacang tanah,
serta industri emping melinjo dan kelapa.

Kemudian di perikanan
meliputi pengembangan budi daya ikan kerapu, kerang, rumput laut, dan
budi daya ikan lele. Adapun di bidang industri meliputi pengembangan
industri petrokimia, industri manufaktur, dan pengembangan kawasan
ekonomi khusus di Bojonegara.

Selanjutnya bidang pertambangan
meliputi eksplorasi pertambangan minyak Blok Ujung Kulon (37.064,7
kiloliter), eksplorasi pengembangan Taman Batu di Sajira, Kabupaten
Lebak, seluas 200 hektare (ha).

Peluang investasi tersebut,
dikatakan pasangan nomor I di Pilgub Banten 2011, beberapa di antaranya
sudah berjalan. Misalnya pembangunan Waduk Kanan di Lebak yang kini
tengah dipersiapkan pembebasan lahannya seluas 1.800 ha yang siap
menampung 207 juta meter kubik air. Nilainya sekira Rp3 triliun.

Biayanya akan ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Waduk
Karian bermanfaat mendukung program revitalisasi pertanian dengan
pengairan ke sawah-sawah. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan
industri dan masyarakat umum akan air bersih. Bahkan, air bersih ini
bisa juga untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta. Pembangunan tiga PLTU di
Labuan, Tangerang, dan Suralaya.

Untuk mendatangkan investor
berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten.
Secara rutin Banten melakukan temu investor. Pemprov Banten juga
menguatkan komitmen dalam memberikan keamanan bagi investor serta
kebijakan pemberian insentif pajak. Itu diberikan bagi investasi
berbasis sumber daya lokal dan investasi yang mampu menyerap tenaga
kerja lokal.

Untuk mempercepat proses perizinan. Banten membentuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu (one stop seriice) pada setiap kabupaten dan kota.

Selain
itu, juga akan dilakukan peninjauan terhadap beberapa peraturan daerah
yang masih dirasakan belum proinvestasi. Rehabilitasi dan pengembangan
infrastruktur strategis secara bertahap dan berkelanjutan di bidang
prasarana jalan, kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, kelistrikan,
gas, air baku, dan lain-lain pun juga dilakukan.

Banten juga merencanakan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Bojonegara dan di kawasan lainnya yang layak untuk dikembangkan.

Kebijakan
lainnya adalah pengembangan cluster industri hulu dan hilir untuk
beberapa jenis komoditas seperti petrokimia, industri manufacturing, dan lain-lain.

Ada
juga pemberian keringanan perolehan hak atas tanah melalui penetapan
batas maksimal nilai objek pajak yang tidak dikenai pajak. (bb) (adv) (//ade)