"Kami sudah menemukan data. Tapi, maaf tidak bisa kami buka sekarang,"
kata Juru Bicara TGPF Mesuji, Indriaswati Dyah Saptaningrum, saat
dihubungi di Jakarta, Jumat (6/1/2012). Wanita yang biasa disapa Indri
itu berterus terang pihaknya mendapatkan data bahwa aparat keamanan di
Mesuji, Lampung, menerima dana dari PT Silva Inhutani Lampung (SIL).
Namun, TGPF masih mengklarifikasi kebenarannya.

 

Berdasarkan data yang diterima TGPF, tiap bulan jumlah personel yang
diterjunkan untuk mengamankan sengketa lahan di sana berbeda dari bulan
sebelumnya. Bahkan, ada pergantian kepemimpinan. Itulah sebabnya, TGPF
Mesuji yang dipimpin Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny
Indrayana itu sedang menelusuri apakah ada yang mempengaruhinya.

 

TGPF juga tengah menginvestigasi apakah ada organisasi yang melegalisasi
ihwal aliran dana terhadap aparat. Kendati ditemukan fakta pendukung,
pihaknya masih memverifikasi di lapangan. "Fakta itu kami susun tidak
cuma satu. Kami menggunakan parameter sendiri," jelas Direktur Elsam
itu.

 

Senada dengan TGPF, Tim Pencari Fakta (TPF) Mesuji yang dibentuk DPR
juga menemukan dugaan aliran dana terhadap aparat. Anggota TPF Mesuji
Sarifuddin Sudding menyatakan, pihaknya akan mencari tahu apakah
kekerasan yang diduga melibatkan aparat ada kaitannya dengan pemberian
fasilitas atau sejumlah uang oleh perusahaan. "Banyak masyarakat yang
menjadi korban karena tidak memihak masyarakat," ungkapnya.

 

Bila terbukti aparat menerima aliran dana dari perusahaan, tindakan itu
termasuk gratifikasi. Tidak ada landasan hukum yang melegalkan Polri
menerima dana dari perusahaan. Sebab, dalam menjalankan tugasnya
kepolisian dibiayai APBN. "Aparat di sana (Mesuji) melakukan tindakan
kekerasan. Nah, ini apakah ada keterkaitan dengan pemberian fasilitas
atau uang," tandas Politisi Partai Hanura itu.


(Hendry SIhaloho/Koran SI/abe)