Pak SBY, Presiden keenam Republik Indonesia, negeri zamrud
katulistiwa, boleh mengklaim angka kemiskinan terus menurun, dari 35,1
juta (2005) menjadi tinggal 31,02 juta jiwa (2010). Namun, jika
diperhatikan dengan seksama, angka kemiskinan turun tipis 0,82 persen,
dari 14,15 persen (32,53 juta) pada 2009 menjadi 12,49 persen (30,02
juta) per Maret 2011. Dengan garis kemiskinan (233.740
rupiah/orang/bulan), kita bisa mempertanyakan kualitas hidup seperti apa
yang dijalani warga miskin?

Ada dua hal serius yang perlu
diwaspadai terkait kemiskinan. Pertama, walaupun persentasenya turun,
persentase jumlah orang miskin di perdesaan justru meningkat, dari 63,35
persen pada 2009 jadi 64,23 persen pada 2010. Ini menandakan
pembangunan selama ini justru meminggirkan warga perdesaan. Pelbagai
laporan peningkatan produksi pangan, termasuk swasembada beras, tidak
berarti apa-apa karena tidak membuat petani sejahtera.

Data-data
ini menunjukkan setelah lebih dari 30 tahun pembangunan ekonomi ternyata
kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa. Pada 1976, jumlah penduduk
miskin perdesaan mencapai 44,2 juta (81,5 persen dari penduduk miskin).
Kedua, masih banyaknya warga miskin di perdesaan menunjukkan ada yang
salah dalam pembangunan perdesaan.
 
Diakui atau tidak, selama ini
kebijakan ekonomi pemerintah cenderung memfasilitasi penduduk di
perkotaan ketimbang warga desa. Pemerintah lebih mementingkan kegiatan
di sektor industri/jasa daripada di sektor primer (pertanian) yang jadi
gantungan hidup sebagian besar (43 persen) warga, terutama di perdesaan.
Data-data mutahir menunjukkan sebagian besar rumah tangga petani (73,4
persen) adalah petani padi/palawija. Ini menggambarkan dua hal
sekaligus: sebagian besar petani miskin dan sebagian besar orang miskin
itu petani.

Ini terjadi akibat kesalahan strategi
industrialisasi. Bukannya membuat sejahtera, industrialisasi justru
menyebabkan pemiskinan sektor pertanian. Industrialisasi justru
menyakiti petani. Industrialisasi telah menciptakan dualisme ekonomi:
ekonomi padat modal, teknologi, dan modern di perkotaan serta ekonomi
tradisional padat tenaga kerja di perdesaan. Absennya media kerja sama
(keterkaitan) keduanya membuat kedua wilayah kian tertutup satu sama
lain. Pertumbuhan ekonomi dari industri perkotaan tidak menetes ke
wilayah perdesaan sehingga kesenjangan pendapatan antara kedua wilayah
cenderung terus melebar. Rasio pendapatan antara rumah tangga buruh tani
dengan rumah tangga golongan atas di kota 1:6,47 pada 1975 menjadi
1:9,53 pada 1998, dan terus meningkat.

Kepastian Reshuffle

Uraian
di atas sangat tepat dijadikan oleh Pak SBY sebagai bagian dari bahan
bukti untuk me-reshuffle anggota  kabinetnya yang memang cukup gemuk, di
samping dugaan korupsi, perselingkuhan, kinerja yang tidak memuaskan,
dan ada yang sakit, di jajaran menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu
II.

Menurut rencana, pengumuman susunan baru KIB II hasil
reshuffle akan Presiden SBY umumkan sebelum tanggal 20 Oktober 2011.
Pengumuman resmi diyakini akan disampaikan di Jakarta, namun tanggal
pastinya belum ada kepastian.

Tahapan perombakan KIB II memasuki
tahap-tahap akhir. Urusan mengenai nama-nama menteri telah selesai,
demikian pula dengan simulasinya. Segala sesuatunya berlangsung sesuai
jadwal.
"Bagian tersulit dari proses ini telah kami lampaui. Tentang
nama menteri, simulasi telah rampung, tinggal memilih dan menetapkan
yang terbaik," ungkap Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik,
Daniel Sparringa, kepada wartawan, Minggu (9/10/2011).

Sejauh ini
parpol anggota Setgab Koalisi yang merasa belum diajak membicarakan
reshuffle kabinet oleh Presiden SBY, hanya PKS. Maka dari itu PKS yakin
tidak ada kadernya yang duduk dalam KIB II yang akan terkena reshuffle.

Sedangkan
PKB, PPP, Golkar, PD dan PAN, secara implisit mengaku telah diajak
membicarakan masalah reshuffle oleh Presiden SBY. Semuanya sepakat
memasrahkan urusan perombakan kabinet kepada Presiden SBY selaku Kepala
Pemerintahan dan memastikan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa
saja.

Wajah Baru, Harapan Baru

Kecuali, yang diisukan akan
digeser, banyak orang sepertinya gembira dengan kabar ini. Seolah ini
menjadi solusi atas keadaan Indonesia sekarang. Indonesia dipandang
masih jauh dari efektif sebagai negara. Lihat saja, adanya komunitas
kumuh di radius dua km dari Istana Presiden atau persiapan SEA Games
2011 yang mungkin belum akan benar-benar tuntas saat upacara pembukaan
digelar. Itu sebagian potret ketidakefektifan nyata yang semestinya tak
ada lagi pada zaman sekarang.

"Semestinya, presiden memang
mencari pembantu yang profesional.” Ungkapan semacam ini paling banyak
terdengar. Seolah ketidakmampuan para menteri pembantu presiden
merupakan masalah utama negara ini, bukan hal lain yang lebih serius.
Misalnya, seperti praktik ‘politik uang’ atau ‘birokrasi yang berkarat’.
Dengan digantinya menteri, masalah dianggap cepat teratasi.
Padahal,
bisa jadi masalahnya lebih serius lagi, seperti kualitas manajerial
kepemimpinan nasional dan mental korup kita sendiri sebagai masyarakat.
Indikasi ke arah itu bukan tidak ada. Bila itu masalahnya, mengganti
menteri tidak akan banyak berarti. Bahkan, dapat membuat kita sendiri
menjadi rancu tentang apa sebenarnya persoalan Indonesia.

Menggeser
menteri agar menangani pekerjaan baru yang bahkan memunculkan wajah
baru menteri, jelas punya sisi baik. Pekerjaan baru atau wajah baru
selalu membawa semangat baru. Sedangkan, semangat baru akan membawa
harapan baru. Wajah-wajah baru akan dapat memandang persoalan
kementeriannya dari ‘luar kotak’. Itu efektif untuk mengurai masalah
menahun yang membelit bangsa. Maka, dari sisi ini, rencana Presiden SBY
merombak kabinet akan membawa kesegaran.

Dalam hidup, menyegarkan
diri sungguh penting, walau hanya untuk mendapat kesegaran sesaat. Yang
lebih penting lagi adalah mengatasi persoalan paling dasar bangsa yang
selama ini justru kurang tersentuh, yakni masalah moral yang dewasa ini
terasa berantakan. Moral dalam pengertian bernuansa spiritualitas. Juga,
moral dalam pengertian etos, sebagai fondasi dari profesionalitas.

Jujur, Tulus, Bersahaja

Jujur-tulus-bersahaja,
itu kata kunci moral dalam pengertian spiritualitas. Ketiganya makin
jauh dari keseharian kita, bangsa tercinta ini. Itu adalah fondasi
kebaikan. Hanya dengan fondasi itu, kebaikan akan dapat diwujudkan di
dalam birokrasi, di lingkup politik, di kancah penegakan hukum, dan
berbagai aspek kemasyarakatan. Fondasi itu saat ini begitu rapuh. Makin
sedikit di antara kita yang jujur, tulus, serta bersahaja.

‘Kompeten-profesional-berdaya
saing’, itu tiga kata kunci moral dalam kaitannya dengan etos.
Ketiganya adalah sayap yang membuat bangsa ini dapat terbang tinggi
sebagai bangsa bermartabat di kancah per adaban dunia. Namun,
kompetensi, profesionalitas, serta daya saing bangsa ini tak juga
ditumbuhkan dengan sungguh-sungguh. Kita cenderung menganggap ‘persetan’
dengan ketiganya karena asyik dengan kepentingan pragmatis uang dan
kekuasaan walaupun dengan jalan haram.

Kabar perombakan kabinet
membuat kita becermin lagi. Kita sebagai bangsa sudah tidak jujur,
tulus, dan bersahaja. Namun, juga tidak cukup kompeten, profesional, dan
berdaya saing. Bila terus seperti ini, akan menjadi bangsa macam apa
kita di masa depan? Reshuffle kabinet mungkin menyegar kan. Namun,
reshuffle moral lah yang benar-benar perlu dan lebih utama.

Bila
moralitas diacuhkan, maka akan percuma saja reshuffle cabinet itu
dilakukan, Sebab, lakon-lakon yang akan dipentaskan bisa dipastikan
tidak akan jauh breda atau malah lebih gila dari yang
sebelum-sebelumnya. Hanya pelakonnya saja yang berganti.

Ahmad Arif
Penulis adalah peminat kajian social keagamaan, mantan pengurus pusat IMAPA (ikatan mahasiswa dan pemuda Aceh) Jakarta