JAKARTA - Calon pimpinan KPK Abraham Samad
menilai, KPK saat ini belum bisa memetakan kasus korupsi skala besar dan
kecil. KPK, menurutnya masih bekerja secara serampangan.
"KPK sekarang belum bisa membedakan antara grand corruption dan petite corruption," ujar Abraham dalam diskusi bertajuk Revisi UU KPK di Fraksi PKB DPR Jakarta, Kamis (27/10/2011).
Abraham
menjelaskan, bahwa ada dua indikasi sebuah kasus dikatakan sebagai
korupsi besar. Pertama jumlah nominal uang yang dikorupsi dan dampak
kerusakan sosial akibat korupsi tersebut.
Jika KPK tidak dapat membedakan jenis korupsi besar dan mana
korupsi kecil, maka akan terjadi pemberantasan korupsi secara
serampangan.
Menurut Abraham jika sudah ada indikasi korupsi
besar, KPK tidak perlu menunggu adanya pengaduan, tapi langsung masuk
untuk menindak. "Apakah ada pengaduan atau tidak, KPK harus masuk,"
katanya.
Sementara, terkait revisi UU No.30 tahun 2002 tentang
KPK, Abraham mengatakan hal tersebut belum perlu, pasalnya undang-undang
tersebut masih relevan digunakan saat ini. Namun yang perlu direvisi
adalah pasal per pasal.
"Kalau kita melihat subtansi sudah sangat
memadai tapi tidak ideal. Sehingga perlu amandemen pasal-pasal
tertentu. Ada dua hal yang substansi yaitu masalah penyadapan dan
besarnya jumlah kerugian negara," tutupnya.(amr)
|
