VIVAnews - Debat calon presiden sesi kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta pada Minggu malam, 15 Juni 2014, mengangkat topik pembahasan soal visi ekonomi RI. Baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, keduanya merupakan calon presiden (capres) 2014, memaparkan pandangannya masing-masing mengenai masalah perekonomian Indonesia dan solusi mengatasinya.

Namun, penyampaian keduanya dalam debat terbuka yang disiarkan televisi secara langsung itu mendapat tanggapan kurang positif. Pengamat ekonomi Indef, Aviliani, Senin 16 Juni 2014, menyatakan bahwa kedua pasangan calon presiden hampir tidak ada perbedaan pandangan dalam visi ekonomi mendatang.

"Menurut saya, dua-duanya punya konsep yang hampir sama. Seperti misalnya, yang ini pakai istilah berdikari, sedangkan yang itu istilahnya kerakyatan. Tapi substansinya tidak banyak perbedaan," ujar Aviliani saat dihubungi VIVAnews.

Secara normatif, keduanya juga menyentuh pokok persoalan yang sama. Antara lain soal implementasi amanat UUD 1945 pasal 33 yang menyinggung pemanfaatan kekayaan alam bagi kesejahteraan warga negara Indonesia.

Namun, Aviliani menyayangkan masing-masing capres, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, tidak membahas tentang potensi penerimaan negara dari pajak. Padahal, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan kenaikan jumlah orang yang tergolong kelas menengah, merupakan salah satu potensi untuk menambah penerimaan pajak bagi negara.

"Belum dieksplorasi oleh keduanya soal bagaimana orang yang belum bayar pajak bisa diperluas pajaknya. Jangan kenakan pajak pada mereka yang sudah bayak pajak," kata Aviliani.

Jika dilihat dari sisi pandangan mengenai investasi, menurut Aviliani, baik Prabowo maupun Joko Widodo juga punya semangat nasionalis yang serupa. "Keduanya menyatakan tak menolak investor asing," kata Aviliani.

Selain itu, masing-masing kandidat dalam debat capres semalam tidak menyinggung soal fokus industri RI. "Industri apa yang ingin dikembangkan? Negara-negara maju sekarang ini punya fokus industri antara satu sampai lima industri. Tidak usah banyak-banyak, yang penting fokus," kata Aviliani.

Ia mencontohkan, Korea Selatan yang kini eksis dalam kancah persaingan internasional dengan laju pertumbuhan positif hanya mengembangkan lima industri. Yaitu telekomunikasi, kosmetik, kesehatan (ginseng), otomotif, dan industri kreatif (k-pop).

Sementara itu, Jepang hanya fokus pada dua industri, yaitu otomotif dan produk elektronik. Namun, dua industri itu bisa berkontribusi hingga 70 persen ekspor pada postur neraca perdagangan Jepang. "Capres kita kurang banyak mengeksplorasi industri apa yang akan dibangun," kata Aviliani.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, Senin 16 Juni 2014, menyatakan kedua calon presiden, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo tidak menguasai masalah ekonomi di Indonesia.

Hal ini tampak begitu mencolok dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Prabowo maupun Jokowi dalam dalam debat calon presiden kedua yang memaparkan visi tentang ekonomi.

Toni menilai, pertanyaan Joko Widodo soal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terlalu teknis dan cakupannya terlalu sempit untuk dikuasai dan dipahami seorang presiden.

"Ada pertanyaan yang tidak perlulah. Seperti TPID, itu kan cakupannya kecil di daerah dan sebenarnya itu urusan gubernur," ujar Toni di Jakarta.

Sementara itu, pertanyaan Prabowo mengenai defisit anggaran dan perdagangan tidak langsung mengarah pada substansi. Prabowo bahkan beberapa kali memberi "petunjuk" kepada Jokowi mengenai pertanyaan yang dilontarkannya, sehingga memberikan keuntungan tersendiri kepada Jokowi.

"Dia seperti dosen. Saya dosen, saya juga sering gitu. Kalau pertanyaannya sulit, saya juga suka kasih petunjuk begitu," imbuhnya.

Meski tampak lebih spontan dalam debat tersebut, namun Prabowo kurang didukung data yang gamblang. Terutama soal kebocoran anggaran pemerintah Rp7.200 triliun yang dikutip dari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  Abraham Samad.

Menurut Toni, penyataan tersebut harus bisa dipaparkan lebih rinci, sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Apalagi Abraham Samad bukanlah ahli di bidang ekonomi.

"Dia pakai data Abraham Samad. Angka Rp7.200 triliun itu dari mana, itu tidak akan ketemu," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, Senin 16 Juni 2014, menyatakan bahwa kedua capres tak berani menyinggung subsidi bahan bakar minyak (BBM). Penghapusan subsidi BBM dicap tak populer.

"Tak ada yang berani. Tidak populer. Kalau ditanya, tak ada juga yang menjawab. Joko Widodo, saya rasa akan menghindar," ujar Faisal di Jakarta.

Faisal mengatakan bahwa dia pernah berdebat dengan ekonom dari kubu Prabowo Subianto. "Kalau saya debat sama Dradjad Wibowo, 'Pokoknya kami tidak akan menaikkan harga BBM. Pokoknya, kami akan menurunkan subsidi dengan cara lain'. Saya tanya, caranya dengan apa? Ya, tidak ada. Jadi, harus dinaikkan harga BBM ini," kata dia.

Kemudian, Faisal menambahkan bahwa agenda presiden terpilih nanti adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kita tak mungkin bisa menghindari hukum alam. Kalau harga murah, otomatis orang akan membeli BBM lebih banyak. Siapa pun presidennya, agenda pertamanya: naikkan harga BBM," ujar dia.

Memang, ada risiko yang harus ditanggung pemerintah kalau harga BBM ini dinaikkan. Yang paling terdampak adalah masyarakat kelas bawah. "Rakyat paling bawah yang harus diproteksi. Anak sekolah gratis, berobat ke rumah sakit gratis. Caranya, turunkan harga pangan dan logistic cost," kata dia.

Kebijakan pajak dan masalah utang

Baik Joko Widodo maupun Prabowo ditengarai tidak mempunyai pandangan yang komprehensif tentang pajak. Keduanya bahkan dinilai belum memandang penerimaan negara dari pajak sebagai penerimaan utama. Sebagaimana diketahui, secara rata-rata 70-80 persen sumber pembiayaan APBN adalah pajak.

Dalam debat capres, Joko Widodo dan Prabowo tampak dianggap belum mempunyai strategi tata kelola perpajakan yang serius dan menyeluruh. Ini terlihat dari tidak ada di antara mereka yang menyampaikan tentang proyeksi besaran rasio pajak yang akan dicapai. Justru, keduanya cenderung tampak bakal lebih banyak menggantungkan sumber penerimaan dari eksploitasi kekayaan sumber daya alam.

Untuk mengetahui kondisi dari penerimaan negara, dapat diketahui dengan melihat tax ratio Indonesia. Penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat ekonominya setara. Tax ratio Indonesia sampai tahun ini tidak pernah mencapai 14 persen, pada 2013 hanya berkisar 12,7 persen.

Ucok Sky Khadafi, Koordinator LSM FITRA, Senin 16 Juni 2014, menyatakan bahwa belum optimalnya tax ratio Indonesia menunjukkan adanya permasalahan mendasar pada sistem perpajakan Indonesia.

Menurut FITRA, merujuk Komisi Anggaran Independen (2012) dan Prakarsa Policy Review (2012), permasalahan sistem perpajakan itu antara lain: Pertama, sumber penerimaan pajak belum mencerminkan asas keadilan. Wajib pajak (WP) masih didominasi karyawan/pegawai dan masih kecilnya kontribusi dari WP individu kaya (high wealth individuals).

Kedua, kesadaran publik untuk membayar pajak masih rendah, jumlah wajib pajak pada akhir 2011 mencapai 22 juta wajib pajak, terdiri atas 19,8 juta wajib pajak orang pribadi dan 2,2 juta wajib pajak badan. Padahal, dari jumlah penduduk lebih kurang 247 juta jiwa, potensi penduduk yang sudah bisa menjadi WP sekitar 60 juta.

Ketiga, penyalahgunaan atau korupsi perpajakan masih tinggi. Korupsi perpajakan tidak hanya oleh petugas pajak namun juga oleh WP. Keempat, tingginya penghindaran dan pengelakan pajak (tax avoidance/tax evasion) oleh WP pajak terutama WP korporasi dan individu kaya raya, sehingga menghilangkan potensi penerimaan pajak.

Kelima, masih kurang kuatnya regulasi perpajakan dan bahkan beberapa regulasi perpajakan yang ada terkesan tumpang-tindih. Keenam, masih kacaunya kelembagaan bidang perpajakan di Indonesia. Misalnya, otoritas pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan membuat otoritas pajak tidak power-full dan yang lebih parah, lembaga peradilan pajak masih berada di bawah Kementerian Keuangan, padahal ini adalah otoritas yuridis.

Kecenderungan kedua capres dalam hal masih sama-sama menggantungkan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam, juga dinilai perlu dikritisi. Menurut FITRA, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN cenderung mengalami penurunan, khususnya penerimaan yang dikontribusikan dari sektor sumber daya alam.

Ucok menjelaskan, ada dua hal yang mempengaruhi kondisi tersebut. Pertama, buruknya tata kelola SDA yang menimbukan kerugian negara. Kedua, ketidakadilan kontrak-kontrak karya pengelolaan sumber daya alam. Pada 2013 kebijakan renegosiasi yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal.

Salah satu masalah besar dalam pengelolaan anggaran adalah utang. Jumlah utang yang sudah melebihi Rp2.137 triliun pada akhir 2013 dianggap membatasi diskresi fiskal pemerintah. Tetapi, utang tidak menjadi salah satu masalah yang dibicarakan oleh kedua capres, meskipun moderator sudah menanyakan soal utang negara.

"Kedua capres belum memberikan pandangan tentang bagaimana strategi pengelolaan utang negara agar bisa menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan peluang kesejahteraan rakyat," kata Ucok. (art)