KEBIJAKAN
IT di Indonesia ternyata tidak lepas dari pengamatan pemerintah Amerika
Serikat (AS). Mulai dari kebijakan, kerjasama, hingga tindakan hukum
yang dilakukan aparat Tanah Air rupanya dilaporkan ke Washington.

Hal ini terungkap dalam kabel-kabel data yang dibocorkan Wikileaks. Dalam informasinya, situs whistleblower itu mengungkap 13 point yang menyoroti soal kebijakan IT dan penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia.

Kabel
dengan ID referensi 06JAKARTA2531 tertulis berasal dari Kedubes AS di
Jakarta dengan tujuan Secretary State di Washington DC, AS.

Beberapa
yang menarik dari kabel-kabel tersebut di antaranya adalah pada poin 1
di mana dikatakan bahwa sejak Desember 2005 AS melihat usaha yang lebih
kredibel soal penegakan hukum terkait HaKI di Indonesia.

Hal ini
bahkan ditegaskan dengan peran serta Presiden SBY dalam realisasi nota
kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara produsen software
raksasa Microsoft dengan pemerintah RI. Mantan Kapolri Jendral Polisi
Sutanto pun dipuji AS lantaran memiliki arahan yang kuat dalam memerangi
produk bajakan.

Rapor
positif tersebut bahkan menjadi masukan kepada Washington untuk mencabut
label hitam Priority Watch List dari United State Trade Representatif
(USTR) pada tahun 2006.

Hal
menarik lainnya ada di poin nomor 7 di mana membahas MoU antara
Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu masih disebut Departemen)
pada akhir tahun 2006 lalu.

MoU ini
lagi-lagi dikatakan sebagai buah dari peran yang dijalankan Presiden SBY
kala bertemu dengan Chairman Microsoft Bill Gates di tahun 2005.
Disebutkan pula sekitar 90% komputer yang digunakan pemerintah RI
menjalankan software dan sistem operasi Microsft versi bajakan.

Bocoran-bocaran
lainnya menyebutkan seputar aksi tindakan hukum (razia) kepolisian
Indonesia dalam menggerebek pabrik dan pedagang CD, DVD, dan software
bajakan di berbagai tempat.

Memang,
info yang dihembuskan Wikileaks seputar kebijakan IT di Indonesia tidak
segamblang dengan yang terjadi di Thailand. Di mana di Negeri Gajah
Putih itu, Wikileaks menyebut Microsoft dan Business Software Alliance
(BSA) melakukan intervensi kepada pemerintah setempat agar lebih mendukung software proprietary ketimbang open source.

Pasalnya, open source dianggap tidak sukses dalam menekan angka pembajakan dan menghalangi pengembangan software proprietary, yang pada akhirnya akan menghambat kemampuan Thailand untuk memenuhi kebutuhan pasar. DTC/L-1