BELOPA – Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu
Penerbangan (STIP) pertama di kawasan timur Indonesia yang dipusatkan di
Kabupaten Luwu, Sulsel, terancam dibatalkan.

Proyek nasional
dari Kementerian Perhubungan RI ini masih terkendala administrasi
pembebasan lahan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu. Jika
sampai akhir 2011 Pemkab Luwu belum memenuhi administrasi pembebasan
lahan, yakni sertifikat lahan yang telah dibebaskan untuk lokasi
pembangunan STIP, proyek ini dikhawatirkan dibatalkan dan dialihkan ke
provinsi lain yang dianggap lebih siap.

Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informasi Provinsi Sulsel Masykur A Sulthan mengakui
kendala administrasi lahan STIP menyebabkan proyek nasional ini masih
jalan di tempat. Kementerian Perhubungan RI tidak akan memproses
pembangunan STIP di Luwu, sebelum Pemkab Luwu memenuhi administrasi
penyelesaian pembebasan lahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah
Pusat.

"Pemkab Luwu telah menyiapkan lahan 40 hektare (ha) dari
target 50 ha lahan untuk pembangunan STIP. Namun, lahan itu belum
disertifikat sehingga dianggap belum memenuhi persyaratan yang
ditetapkan Kementerian Perhubungan RI,” ujarnya kepada koran SINDO di
Belopa, saat mendampingi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menunaikan
salat id di Kabupaten Luwu, baru-baru ini.

Rencananya, Pemerintah
Pusat akan membangun STIP di atas lahan seluas 50 ha yang disiapkan
Pemkab Luwu di Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Lokasi yang
disiapkan Pemkab Luwu ini sangat strategis karena berada di sekitar
Bandara Lagaligo. "Kami harapkan sebelum akhir 2011, lahan STIP telah
disertifikatkan. Jika sampai 2012 belum terpenuhi syarat ini, proyek
nasional ini bisa tidak dilanjutkan. Kami (Sulsel) sangat dirugikan,
apalagi jika proyek ini dialihkan ke provinsi lain,” ujar mantan
Sekretaris Kabupaten (Sekda) Luwu ini.

Menurut Masykur,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berbagi tugas dengan Pemkab Luwu
untuk pembangunan STIP Luwu ini. Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran
untuk desain proyek STAIN, sedangkan Pemkab Luwu menyiapkan lahan
sekitar 50 persen. Pemerintah Pusat akan menanggung seluruh biaya fisik
pembangunan kampus dengan sistem proyek multiyears sekira Rp800 miliar.

Sementara
itu, Sekda Luwu Syaiful Alam dikonfirmasi terpisah di Belopa, kemarin,
mengaku telah membebaskan lahan STIP. Namun, lahan yang telah dibebaskan
tersebut hingga saat ini belum disertifikatkan atas nama Pemkab Luwu
untuk diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai lokasi pembangunan
STIP. Menurut dia, Pemkab membebaskan lahan dari alokasi dana APBD 2011
senilai Rp3 miliar.

"Proses pembuatan sertifikat lahan masih
berproses dan membutuhkan waktu lama karena proses pengukuran tanah dan
pembuatan sertifikat lahan ditangani langsung BPN Pusat,” ujarnya. Sekda
Luwu ini juga mengakui, belum kelarnya sertifikat lahan STIP
menyebabkan proyek pembangunan STIP masih jalan di tempat. "Sangat
disayangkan juga jika proyek STIP dibatalkan karena kami telah
membebaskan lahan seluas 50 ha,” tandasnya.

Bupati Luwu Andi
Mudzakkar mengaku, telah mengupayakan pembebasan lahan dan pembuatan
sertifikat atas lahan tersebut. Jadi, jika proyek STIP ditunda atau
dibatalkan Kementerian Perhubungan RI, Pemkab Luwu siap menggugat
Pemerintah Pusat. Menurut dia, Pemkab Luwu bersama Pemprov Sulsel sangat
serius menindaklanjuti kerja sama yang dibangun dengan Kementerian
Perhubungan RI.

Selain itu, telah menindaklanjuti persyaratan dan
tanggung jawab yang dibebankan masing-masing kepada Pemkab Luwu dan
Pemprov Sulsel. "Masalah hingga saat ini lahan belum selesai
disertifikatkan lebih disebabkan proses pembuatan sertifikat lahan yang
ditangani langsung tim BPN Pusat, membutuhkan waktu lama. Ini diharapkan
bisa segera terlaksana sehingga persyaratan ini bisa segera diajukan ke
pusat,” tutur Cakka, begitu Bupati Luwu ini akrab disapa.

Dia
mengakui, penempatan pembangunan STIP di Luwu sangat strategis untuk
pengembangan pendidikan dan kemajuan Luwu ke depan. Pasalnya, STIP Luwu
ini direncanakan menjadi pusat pendidikan bagi calon penerbangan atau
pilot di kawasan timur Indonesia dan menjadi STIP kedua di Indonesia
setelah STIP Curug di Tangerang. (chaerul baderu/koran si)(//rfa)