| Site menu |
|
 |
| Section categories |
|
|
| DETIK |
|
|
| Statistics |
Total online: 1 Guests: 1 Users: 0 |
|
|
 | |  |
|
"Pemerintah Plin-plan Soal Rencana Perubahan Penyaluran BOS" Riani Dwi Lestari
A - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Rohmani mengatakan pemerintah plin-plan terkait rencana perubahan
penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dia menyesalkan bila
pemerintah kembali mengubah prosedur pencairan dana BOS tersebut.
Sebab,
menurut Rohmani setiap perubahan kebijakan pasti menemui kendala dan
hambatan. "Inikan masih transisi. Teman-teman pemerintah daerah juga
baru tahap penyesuaian dengan mekanisme baru ini. Wajarlah kalau ada
kekurangan di sana- sini,” kata Rohmani yang dikutip dari siaran pers
yang diterima okezone, Jumat (30/9/2011).
Anggota
Komisi X DPR RI ini meminta pemerintah untuk tidak plin-plan dalam
merumuskan setiap kebijakan. Ia meminta pemerintah untuk tidak
terburu-buru mengubah sebuah kebijakan yang dirumuskannya sendiri.
"Perubahan
itu dipimpin langsung Wapres loh. Jadi, bukan sembarang orang yang
merumuskannya. Orang nomor dua di negeri ini. Aneh kok tiba-tiba
dirubah. Kan dari evaluasi tim monitoring bisa dijadikan rujukan untuk
memperbaiki kekuranngan mekanisme ini. Jika tahun depan masih sama,
silakanlah dicari alternatif lain. Kasihan teman-teman Pemda, Pemerintah
pusat kadangkala seenaknya sendiri mengubah aturan,” jelas Rohmani.
Dia
mendorong Kemdiknas tidak terburu-buru mengubah mekanisme penyaluran
dana BOS tersebut. Ia mengatakan, lebih bijak bila pemerintah pusat
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Kemudian
memperbaiki titik kekurangan kebijakan ini.
Dia juga meminta
pemerintah pusat untuk membuka komunikasi dengan pemerintah daerah. Hal
ini penting untuk memahami persoalan di daerah. Sehingga kebijakan yang
diambil selalu berdasarkan pada persoalan objektif dilapangan.
"Seperti
diketahui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) berencana
mengubah mekanisme penyaluran dan BOS. Mekanisme penyaluran dana BOS
akan dikembalikan pada mekanisme sebelumnya," terangnya.
Sejak
tahun 2011 pemerintah mengubah penyaluran dana BOS. Dana BOS disalurkan
melalui Kementerian Keuangan langsung ke pemerintah kabupaten/kota dan
selanjutnya ke sekolah.
Sebelumnya dana BOS disalurkan melalui Kemdiknas Pemerintah provinsi dan sekolah.
Pengambilan
keputusan itu langsung dipimpin Wakil Presiden Boediono dan diikuti
antara lain oleh Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pendidikan Nasional M
Nuh, dan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
(r
|
| Category: PENDIDIKAN | Added by: budi (30.09.2011)
|
| Views: 619
| Rating: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
| Login form |
|
|
| KOMENTAR |
|
|
|
| OLAHRAGA |
|
|
| BERITA TERKINI |
|
|
|
Publisher
