FENOMENA yang terjadi di Papua akhir akhir ini
sungguh sangat memprihatinkan, bahkan kekisruhan di Papua yang berlarut
larut sudah menjadi trending topic tiap harinya.

Kisruh di
Papua ditenggarai dipicu oleh ketidakadilan yang timbul akibat
beroperasinya Freeport. Freeport sebagai kepanjangan tangan pihak asing
benar benar telah melakukan bentuk penjajahan gaya baru terhadap
Indonesia.

Freeport dinilai telah menimbulkan kejahatan ekologi,
tragedi kemanusiaan, dan penjajahan ekonomi bangsa. Freeport
mengeksploitasi dan mengakses kehidupan politik, ekonomi, dan sosial
rakyat papua secara membabi buta.

Kekayaan alam yang melimpah di
Papua, khususunya hasil tambang seperti emas dan tembaga, tidak disertai
dengan kesejahteraan masyarakat setempat yang seharusnya menjadi
perhatian paling utama mendapatkan manfaat dari kekayaan alam tersebut.

Sebaliknya
Kekayaan alam dirampok habis oleh Freeport, gunung gunung emas dikeruk
dengan serakahnya oleh Freeport, tanpa memperhatikan kesejahteraan
masyarakat Papua yang mengakibatkan tragedi kemanusiaan di Papua.

Tidak
berhenti sampai di sini, kekejaman Freeport terhadap rakyat Papua
dengan segala kuasanya mengadu domba rakyat Papua dengan Polisi.
Freeport bahkan tidak segan-segan meminta polisi untuk membunuh rakyat
Papua.

Jelas bahwa keberadaan Freeport di tanah papua selama ini
tidak membawa keuntungan bagi rakyat papua dan Bangsa Indonesia, justru
sebaliknya Freeport mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan
mendasar bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia.

Oleh Karena itu
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengecam sikap Freeport
yang lepas tanggung jawab dalam tragedi kemanusiaan, kelaparan dan
konflik sosial di Papua. Oleh karena itu KAMMI mendesak kepada PT
Freeport dan Pemerintah untuk:

1. Bertanggung jawab terhadap segala kekisruhan dan tragedi kemanusiaan di Papua
2. Freeport harus bertanggung jawab terhadap kerusakan ekologi dan ekonomi rakyat Papua
3. Mengganti semua kerugiaan dan derita yang dialami oleh rakyat Papua baik secara materil dan moril
4.
Jika Tidak, KAMMI mendesak kepada pemerintah untuk segera memutus,
menghentikan, menutup segala kontrak yang berhubungan dengan Freeport.




Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI
Muhammad Ilyas