REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Demokrat (PD)
memastikan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada M
Nazaruddin. "Kalau sebagai anggota wajib memberikan bantuan hukum,
tetapi sekarang karena sudah tidak menjadi anggota, ya kami tidak lagi
menyiapkan," kata Ketua Fraksi PD, Jafar Hafsah saat dihubungi
Republika, Ahad (14/8).
Alasannya, Nazar sudah tidak tercatat
lagi sebagai anggota partai dan tidak mendapatkan hak istimewanya,
seperti perlindungan hukum. Nazar dipersilakan untuk meminta bantuan
hukum pada pihak lain yang dianggapnya bisa membelanya.
Ia pun
menyerahkan proses hukum Nazar pada KPK. "Semua ditentukan oleh KPK dan
kami menginginkan Nazar menjalani proses hukum yang ada," katanya.
Dengan kedatangan Nazar, partainya mengaku tidak khawatir dengan apa
yang mungkin diungkapkan Nazar.
Yang jelas, Jafar mengakui PD
memiliki pentingan besar atas penangkapan Nazar. Dengan begitu, semua
hal yang bisa dituduhkan kepada partai dan orang partai bisa lebih
terang. Dampak lainnya, citra PD bisa diperbaiki dengan kondisi
tersebut.
"Kita berharap semuanya terang benderang apa yang
didugakan dan apa yang diomongkan terungkap dengan baik sesuai dengan
proses hukum yang ada," katanya.
Seperti diberitakan, Nazar telah
kembali ke Indonesia Sabtu malam di bandara Halim Perdana Kusuma. Dia
langsung digiring ke KPK dan mendapatkan pemeriksaan awal.
Nazar
sempat mengatakan sejumlah petinggi PD terlibat dalam dugaan suap wisma
atlet. Nama Anas Urbaningrum, Andi Mallarangen, Angelina Sondakh pun
disebut-sebut menerima sejumlah aliran dana.
Publisher
