"Itu hak masyarakat, yang penting bukan
pemerintah yang menyuruh," jelas Kepala Humas Kementerian Kominfo Gatot
S. Dewabroto, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Selasa (20/12/2011).

Menurutnya
itu mungkin sebagai bentuk kekecewaan terhadap RIM. "Pemerintah
seminggu yang lalu sudah menyampaikan kepada media tentang sikap
Kemenkominfo terhadap komitmen RIM. Perundingan dengan RIM diterima,
tapi dengan catatan mengenai poin membangun network aggregator/server
kami tidak puas," jelas Gatot.

Walaupun mengaku tidak puas
mengenai poin membangun network aggregator atau server, pemerintah tidak
memutuskan untuk melakukan pemblokiran.

"Kita menunggu RPP Penyelenggara ITE yang Insya Allah akan disahkan tahun depan," ujar Gatot.

Gatot mengungkapkan, ketika RPP Penyelenggara ITE itu selesai tahun depan maka RIM harus mematuhi peraturannya.

Mengenai
kerugian yang akan di alami negara terkait aksi protes tersebut nanti,
Gatot mengaku kurang tahu. "Mungkin instansi lain untuk menghitungnya,
Kemenkominfo mengurus masalah teknis, legalitas dan administratif,"
tambah Gatot.

Sebelumnya, LPPMI mengajak pengguna BlackBerry di
Indonesia untuk melakukan aksi boikot. Salah satu ajakan yang
disampaikan ketua LPPMI, Kamilov Sagala adalah membuang BlackBerry di
depan Kedutaan Besar Kanada. (tyo)