REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menawarkan
adanya koalisi sejati kepada pemerintah untuk penanggulangan berbagai
permasalahan bangsa yang saat ini tengah melanda Indonesia.

Hal
itu terungkap dari hasil rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah
Selasa-Rabu (27-28/9) di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Rapat
konsolidasi tersebut dihadiri seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,
Rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan pimpinan organisasi otonom
Muhammadiyah.  Rapat ini merupakan rapat reguler yang digelar PP
Muhammadiyah untuk membahas berbagai permasalahan bangsa dan
permasalahan di tubuh Muhammadiyah sendiri.

Ketua PP Muhammadiyah,
Haedar Nashir, mengatakan rapat konsolidasi tersebut menghasilkan lima
poin pernyataan terkait permasalahan bangsa. Salah satu poin penting
yang dihasilkan adalah Muhammadiyah menilai beban bangsa Indonesia di
tengah bayang-bayang krisis ekonomi global ini terbilang berat.

"Beban
berat ini sedemikian kompleks, bukan hanya dari bobot masalahnya saja
tetapi pada saat yang sama juga diperparah dengan penyakit kronis yang
menular, yaitu korupsi," ujar Haedar, membacakan pernyataan sikap hasil
rapat konsolidasi tersebut di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu
(28/9).

Dalam menghadapi masalah yang besar tersebut, kata Haedar,
dibutuhkan sebuah keberanian moral dan politik yang kuat dari
pemerintah dan seluruh penyelenggara negara. Hal itu juga butuh peran
serta seluruh kekuatan nasional, baik organisasi masyarakat maupun
organisasi lainnya untuk menuntaskan masalah ini secara tuntas dan
sistemik.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din
Syamsuddin, mengatakan untuk menyelesaikan masalah yang berat ini
dibutuhkan koalisi yang sejati. Bukan koalisi semu atau koalisi
sementara. "Dibutuhkan koalisi antara pemerintah, partai politik, ormas
dan masyarakat secara keseluruhan," kata Din.