15 Negara Pembajak Software Terbesar Didunia-Indonesia Urutan ke 7 Terbesar |
Sebagian besar software software yang beredar di Indonesia adalah
bajakan, hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa untuk kita membeli
ataupun mendownload software bajakan. Software bajakan yang beredar di
pasaran tentu saja harganya jauh lebih murah. Tapi hal tersebut
melanggar hak atas kekayaan iontelektual. Business Software Alliance
merilis kembali data statistik negara negara pembajak software terbanyak
didunia, dan Indonesia masuk dalam urutan ke 7 negara pembajak
terbesar. Berikut 15 negara pembajak software terbesar didunia
[Baca juga: foto video buaya raksasa terbesar didunia tertangkap di filipina, 5 cara menghindari terkena penyakit diabetes]
Business Software Alliance (BSA) kembali merilis laporan survey perilaku
pengguna dan sikap terhadap pembajakan perangkat lunak Hak Kekayaaan
Intelektual (HKI) dalam blog resminya, BSA TechPost.
Hasilnya, dari 32 negara di seluruh dunia yang disurvey, Indonesia
menempati urutan ke 7 sebagai negara dengan pengguna perangkat lunak
illegal. Disebutkan, 65% pengguna komputer pribadi mengaku memperoleh
software seringkali atau bahkan selalu mendapatkannya dengan cara
ilegal.
Dari 32 negara yang dipantau, 9 di antaranya terletak di kawasan
Asia-Pasifik. Enam di antaranya yaitu China, Vietnam, Malaysia,
Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan – menempati peringkat 10 negara
dengan tingkat pembajakan individu paling tinggi dari semua negara yang
diteliti.
Berikut ini daftar terbaru 15 negara utama yang paling banyak melakukan pembajakan di seluruh dunia:
"Diperkirakan
ratusan juta oknum pembajak telah membuat kerugian sebesar US$59 miliar
atau sekitar Rp504 triliun dari seluruh perangkat lunak yang dibajak
tahun lalu,” kata Robert Holleyman, Presiden dan CEO BSA, 7 September
2011.
Dari penelitian BSA, bukti-bukti yang ditemukan jelas menunjukkan bahwa
cara menurunkan tingkat pembajakan perangkat lunak adalah dengan
mendidik para pelaku bisnis maupun individu tentang hal-hal apa yang
legal - serta meningkatkan penegakan hukum di bidang hak kekayaan
intelektual.
Menurut Donny A. Sheyoputra, juru bicara BSA Indonesia, pihaknya
berkomitmen dalam mendukung pemerintah untuk melawan pembajakan software
melalui penegakan hukum dan kegiatan edukasi mengenai penggunaan
software berlisensi.
"Untuk menciptakan rezim HKI yang kuat, kami dengan tegas mendukung
Direktorat Jenderal HKI merevisi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta,” kata Donny. "Dalam kaitannya dengan penggunaan software tanpa
lisensi untuk kepentingan bisnis, RUU Hak Cipta mengatur
pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusahaan yang tetap
menggunakan software tanpa lisensi dalam kegiatan operasional mereka,”
tegas Donny.
Dalam penelitian kali ini, Ipsos Public Affairs melakukan penelitian
untuk BSA dengan mensurvei sekitar 15.000 pengguna komputer pribadi di
32 negara. Penelitian dilakukan termasuk dengan wawancara langsung
secara perorangan maupun online kepada 400 hingga 500 responden di tiap
negara.(teknologi.vivanews.com)
| 
Publisher
