Main
 
BUDI SANTOSOFriday, 26.04.2024, 10:40:44 AM



Welcome Guest | RSS
Main
Site menu

Section categories
BERITA SERBA SERBI
BERITA UMUM
BERITA UNIK,LUCU DAN ANEH
BERITA YANG UNIK DAN YANG ANEH
EKONOMI DAN BISNIS
EKONOMI DAN BISNIS
BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL
BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
BERITA SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
MP3
Kumpulan MP3
SENI DAN BUDAYA
SENI DAN BUDAYA
GAME
KATA - KATA MUTIARA
FILM
PUISI DAN PANTUN

DETIK

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Main » 2013 » July » 26 » Mengendus Harta Para Jenderal Kandidat Kapolri Ada sembilan kandidat yang melaporkan harta kekayaan masing-masing.
4:58:28 PM
Mengendus Harta Para Jenderal Kandidat Kapolri Ada sembilan kandidat yang melaporkan harta kekayaan masing-masing.

VIVAnews - Silih berganti sejumlah jenderal polisi mendatangi Kantor Korupsi

Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari terakhir untuk melaporkan
harta kekayaan. Mereka termasuk dalam 9 nama calon Kepala Polri
menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

Mengendus harta kekayaan
para jenderal ini bukan perkara mudah. Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas) pun menggandeng KPK untuk memverifikasi harta calon Kapolri
tersebut. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, setiap calon Kapolri
punya jadwal masing-masing untuk melaporkan harta mereka.


Pada Kamis, 25 Juli 2013, giliran Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Sutarman
menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Untuk
klarifikasi LHKPN. Dalam rangka apa, kami tidak tahu," kata Sutarman,
berkilah.

Dalam laporan LHKPN di website acch.kpk.go.id, Sutarman terakhir melaporkan kekayaannya pada 1 Maret 2012. Saat itu, ia sudah menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Total
harta kekayaan yang dimiliki Sutarman berjumlah Rp5.346.714.200, dan
US$24.194. Jumlah itu meningkat dari total kekayaan pada tahun 2011 yang
berjumlah Rp5.315.361.255, dan US$24.175.

Di tahun 2012, harta
kekayaan Sutarman meliputi tanah dan bangunan di Tangerang Selatan
senilai Rp3.564.370.000, mobil Toyota Alphard tahun 2004 senilai Rp325
juta, serta logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan antik, dan
benda bergerak lainnya senilai Rp117 juta. Tak hanya itu, Sutarman juga
memiliki surat berharga senilai Rp231.250.000, dan giro senilai
Rp1.109.094.200, dan US$24.194.

Sutarman datangi KPK bersamaan dengan calon lainnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Putut Eko Bayu Seno. Tercatat,
Putut terakhir melaporkan LHKPN pada 31 Agustus 2002 saat menjabat
sebagai Kepala Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur. Saat itu, jumlah
kekayaannya hanya Rp482.466.620.

Putut enggan membeberkan berapa
hartanya yang dia miliki sekarang. Namun mantan Kapolres Jember itu
tidak menampik jika jumlah hartanya saat ini mencapai miliaran. "Ada
penambahan, banyak dong. Ada tanah, ada mobil segala macam. Sudah nanti
diklarifikasi semua oleh KPK, belum dikasih tahu saya (jumlahnya),"
katanya.

Ketika ditanya mengapa terakhir melaporkan kekayaan pada
tahun 2002, Putut beralasan sibuk. "Saya sibuk waktu itu. Saya jadi
ajudan presiden," ucapnya.

Pada Rabu 24 Juli 2013, Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi
sudah menyerahkan LHKPN. Dia mengaku terakhir melaporkan LHKPN saat
menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat. "Saya melaporkan semua yang saya
miliki, ada rumah, tanah, kendaraan," kata Arif.

Berdasarkan
data LHKPN di KPK, Arif terakhir kali melaporkan LHKPN pada 3 September
2012 saat masih Kapolda NTB. Total kekayaannya Rp4.524.601.851.
Sementara jumlah harta pada tahun 2010 senilai Rp4.890.392.859.


Selain mereka bertiga,
dua kandidat lainnya juga sudah melaporkan kekayaan mereka untuk
diverifikasi KPK. Mereka adalah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar. Berdasarkan
catatan LHKPN di KPK, Anang Iskandar terakhir melaporkan kekayaannya
pada 15 November 2009. Saat itu jumlah kekayaan Anang sebesar Rp2,405
miliar.

Sembilan Nama 
Sejak awal pekan ini,
KPK memverifikasi LHKPN semua calon Kapolri, sesuai permintaan Komisi
Kepolisian Nasional. Proses ini akan berjalan selama dua pekan.

Johan
Budi mengatakan, ada sembilan kandidat Kapolri yang melaporkan harta
kekayaan masing-masing. Dan KPK sudah menentukan jadwal masing-masing
calon.


"Kemarin Senin ada Pak
Anang Iskandar, kemudian hari ini ada Pak Arif Kapolda Bali. Saya belum
dapat data resminya (nama-nama kandidat), tapi ada sembilan kandidat,
termasuk Pak Tarman (Kabareskrim), dan Pak Putut Kapolda Metro," ujar
Johan.

Meski demikian, Johan belum bisa memastikan berapa lama
waktu yang diperlukan KPK untuk menyelesaikan verifikasi LHKPN
tersebut. Di jadwal verifikasi di KPK, berikut nama sembilan kandidat
kapolri tersebut:


1. Kepala Badan Reserse Kriminal, Komisaris Jenderal Polisi Sutarman
2. Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar
3. Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan
4. Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Arif Wachjunadi
5. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Putut Eko Bayu Seno
6. Asisten Operasi Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Badrodin Haiti
7. Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution
8. Wakil Kepala Bareskrim, Inspektur Jenderal Polisi Anas Yusuf
9. Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri, Inspektur Jenderal Polisi Tubagus Anis Angkawijaya

Ketika
ditanyakan apakah dari para jenderal tersebut ada nama-nama yang
beberapa tahun lalu disinyalir memiliki rekening gendut, KPK menyatakan
proses verifikasi LHKPN tidak menyelidiki itu. "Verifikasi ini berkaitan dengan permintaan Kompolnas. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang di luar itu," kata dia.


Jika
masing-masing kandidat ada yang tidak memasukkan asetnya dalam LHKPN,
Johan mengatakan KPK baru mengetahuinya bila ada masyarakat yang
melaporkan. "Kalau ada harta kekayaan yang belum dilaporkan kami belum
tahu, kecuali ada masyarakat yang melaporkan," ujarnya.


Seperti
diketahui, tiga tahun yang lalu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) telah menyerahkan hasil analisis terkait Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Kepolisian RI dan
Kejaksaan Agung. Laporan memuat data rinci tentang berbagai transaksi mencurigakan di rekening milik sejumlah perwira kepolisian. 


"Nilai transaksi tidak sesuai dengan profil terlapor dan tidak ditemukan adanya underlying transaction
yang dapat menjadi dasar logis dilakukannya transaksi," kata Ketua
PPATK yang saat itu dijabat oleh Yunus Husein, dalam rapat dengan Komisi
Hukum DPR, Selasa, 18 Mei 2010. 


Menurut
Yunus, nilai rekening itu tidaklah sebesar yang diduga orang. Nilainya
tidak lebih dari Rp 95 miliar. Rekening-rekening mencurigakan itu milik
lebih dari 15 orang perwira Kepolisian RI. "Mulai dari brigadir sampai
perwira tinggi, anggota aktif sampai nonaktif," ujar Yunus. 


Terkait hal itu, Kepala
Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Boy Rafli Amar, pernah
 mengatakan institusinya terus melakukan pengusutan terhadap rekening
gendut para perwiranya yang dilaporkan mencurigakan. Namun, hingga saat
ini pemeriksaan itu belum menemukan adanya pelanggaran dalam rekening itu. "Jadi
kamu juga belum menemukan unsur perbuatan melanggar hukum dari proses
yang telah dilakukan," kata Boy Rafli di Mabes Polri, Senin 16 Januari
2012.


Dia
menambahkan, hasil itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan Polri
atas Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan atau PPATK. "Laporan sudah ditindaklanjuti ketika itu
dan sudah disampaikan kembali ke PPATK hasilnya seperti apa," kata dia.


Namun,
Boy mengatakan hasil pemeriksaan itu tidak dapat disampaikan kepada
publik. "Itu kan masing-masing ya, kita kan harus menghormati hak
privacy yang bersangkutan dan ada juga kerahasiaan perbankan yang
terkait masalah itu yang tidak bisa dipublikasikan secara luas."


Category: BERITA POLITIK, HUKUM DAN KRIMINAL | Views: 938 | Added by: budi | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login form

KOMENTAR

OLAHRAGA

PENGUNJUNG

Calendar
«  July 2013  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Entries archive

BERITA TERKINI


Copyright MyCorp © 2024