 Pegawai Negeri Sipil (PNS) (VIVAnews/Adri Irianto)
VIVAnews - Pemerintah hari ini meresmikan
moratorium atas perekrutan pegawai negeri sipil (PNS). Pemberlakukan
dimulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Moratorium ini bagian
dari program reformasi birokrasi agar menjadi efisien.
"Sudah
(ditanda-tangani) di depan Wapres," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara, EE Mangindaan, di Kantor Wakil Presiden, 24 Agustus 2011
Moratorium
itu, kata Mangindaan, adalah penundaan sementara penerimaan PNS.
"Kemudian kedua, kita buat peraturan bersama karena bicara PNS
menyangkut pusat dan daerah," kata Mangindaan
Peraturan tersebut,
ditandatangani oleh tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan.
Mangindaan menambahkan, moratorium tidak terlepas dari program
reformasi birokrasi. "Di mana area perubahan yang menonjol dalam
reformasi birokrasi adalah kelembagaan atau struktur organisasi," kata
Mangindaan.
Menurut dia, proses ini juga terkait bisnis, proses tata laksana, dan
manajemen SDM aparatur. "Ini sangat terkait satu dengan yang lain dalam
rangka moratorium," ujar mantan Gubernur Sulawesi Utara itu.
Selektif
Namun, kata Mangindaan, penundaan sementara penerimaan CPNS tidak
serta merta seluruhnya dihentikan. "Ini tidak kaku, tapi selektif masih
ada beberapa jabatan yang tetap kita akomodasi dalam rekrutmen tahun ini
dan berikutnya," kata dia
Mangindaan mencontohkan, penerimaan
PNS yang ditoleransi antara lain tenaga pendidik yang diatur Mendiknas.
Namun harus jelas perinciannya. "Guru harus sesuai bidang apa,
pelajaran apa, sekolah mana, wilayah mana," kata dia
Selain itu,
kata Mangindaan, juga tenaga kesehatan, dokter bidan perawat di UPT
kesehatan. "Kita namakan jabatan khusus dan mendesak, contoh lain,
penjaga lembaga pemasyarakatan (sipir) jangan sampai tidak ada sipir dan
sebagainya," kata mantan anggota DPR dari Partai Demokrat itu.
Selama penundaan, kata dia, harus dibuat grand design masing-masing daerah atau instansi." Tentang bagaimana penataan organisasi yang rightsizing dan bagaimana penataan personel, sesuai dengan formasi yang ada," ujar Mangindaan.
Lebih
lanjut Mangindaan menjelaskan, sampai dengan batas akhir moratorium
PNS, harus sudah ada grand desain rencana strategis lima tahun -- angka
pertahunnya berapa turun naiknya PNS yang diperlukan.
"Ini yang kita harapkan jangan hanya tunda saja, sementara kita tidak
buat perbaikan penyempuraan rencana strategi," kata Mangindaan. (ren)
| 
Publisher
