Deputi
Kementerian BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin
menuturkan bahwa bila nanti hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
perusahaan kontraktor BUMN yaitu PT Hutama Karya (Persero) terbukti
bersalah, maka harus bertanggung jawab.

"Kalau seandainya terbukti Hutama Karya, bagaimana? Sekarang waktunya be profesional. Kalau
Hutama Karya ada indikasi kesalahan, maka harus bertanggung jawab,"
ungkapnya kala ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Merdeka Selatan,
Jakarta, Rabu (30/11/2011).

Menurutnya ahli struktur yang juga
mendesain jembatan Kukar ini juga harus diperiksa mengingat sebelum
proyek pembangunan jembatan kukar tesebut diserahkan ke Hutama Karya,
ada perusahaan desain yang merancang jembatan tersebut. "Jadi semuanya
saling berkaitan, dan harus diperiksa," tuturnya.

Ke depan
pihaknya pun berharap bahwa untuk melakukan pembangunan jembatan seperti
ini harus melakukan strategi seperti kompenen yang ada di dalam negeri
digunakan jangan hanya menggunakan dari pihak asing.

"Kita sudah
punya banyak jembatan seperti itu. Di Padalarang misalnya. Artinya
pemeliharaan bagus. Insinyur kita sudah mampu mengerjakan jembatan
seperti itu, Indonesia mampu melakukan itu. Jadi berdayakanlah yang ada
di dalam negeri," pungkasnya. (wdi)