JAKARTA  - Belum rampung tugas Polri mengusut
kasus bentrok warga di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang
menewaskan seorang bocah, Polri kembali menyita perhatian publik.

Mencuatnya
kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi
(SIM) bagi kendaraan roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas
(Korlantas) Polri pascapenggeledahan kantor Korlantas Polri oleh
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengejutkan.

Banyaknya
pekerjaan rumah yang belum dituntaskan Polri, mulai dari reformasi
birokrasi, hingga pada perbaikan kinerja dan profesionalitas, wajah
institusi pimpinan Kapolri Jenderal Timur Pradopo itu kembali tercoreng
oleh kelakuan oknum anggotanya.

Pengamat Kepolisian Bambang
Widodo Umar mengatakan, Polri harus benar-benar serius dalam memperbaiki
diri terutama segala hal yang langsung bersinggungan dengan masyarakat
karena hal itu akan berpengaruh kepada citra dan kepercayaan publik
terhadap institusi Polri.

"Berkali-kali kasus yang ada kecenderungan arogansi kekerasan kan tidak diselesaikan,” kata Bambang saat berbincang dengan Okezone, Kamis (2/8/2012) malam.

Dia
juga mendesak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun
tangan untuk melenyapkan sikap dan perilaku arogan tersebut. Pasalnya,
lanjut Bambang, Polri bertanggungjawab langsung kepada Presiden. "Polri
kan di bawah Presiden, Presiden tentu harus ikut bertanggungjawab,”
tegasnya.

Seperti diketahui, kasus sengketa lahan yang berujung
bentrok antara warga dan aparat kepolisian di Desa Limbang Jaya,
Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, memakan
korban. Satu korban meninggal atas nama Angga (12) yang masih duduk di
kelas 1 SMP. Angga meninggal di tempat kejadian akibat tertembak di
bagian kepala.

Setelahnya, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan
simulator SIM mencuatpasca penggeledehan kantor Korlantas Polri di Jalan
MT Haryono, Jakarta oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
beberapa waktu lalu.

Mabes Polri sendiri sudah menetapkan lima
tersangka dalam kasus ini. Namun berbeda dengan KPK, tersangka versi
Mabes Polri tidak menyebutkan nama Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka
yang pertama kali disebutkan oleh KPK.

Kelima tersangka versi
Mabes Polri yaitu Brigjen DP adalah Didik Purnomo yang saat ini menjabat
Wakorlantas, AKBP TR adalah Teddy Rusmawan sebagai ketua pengadaan,
Kompol Legino saat ini menjabat sebagai Bendahara Satuan Korlantas, dan
pihak ketiga SB dan BS, yakni Sukotjo Bambang, serta Budi Santoso.

Arogansi
polisi kembali menjadi konsumsi publik kala video aksi kekerasan berupa
penamparan terhadap pengusaha simulator, Direktur Utama PT Inovasi
Teknologi Indonesia Bambang Sukotjo.

Sukotjo beredar di situs
Youtube. Dalam video yang terekam oleh CCTV itu, seorang polisi yang
diduga AKBP Teddy Rusmawan nampak menampar Bambang dengan menggunakan
sandal. Peristiwa tersebut dilakukan di perusahaan Sukotjo tepatnya di
Jalan Gempol Sari, Bandung, Jawa Barat, pada 4 Juli 2011 silam.


(put)