"Mereka tidak dipersenjatai
secara langsung. Hanya komandannya yang punya senjata api," kata Ketua
Tim Advokasi Lembaga Adat Megou Pak, Kabupaten Tulangbawang, Lampung,
Bob Hasan, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/12/2011).

Bob
menyatakan kepemilikan senpi oleh Pam Swakarsa sudah menjadi rahasia
umum. Ironisnya, aparat terkesan memdiamkannya. Padahal, aparat yang
melatih mereka. Menurut dia, senpi tersebut ilegal. Pasalnya, PAM
Swakarsa yang dibentuk perusahaan merupakan masyarakat sipil. Biasanya,
senpi itu dibawa ketika melakukan pengamanan atau menjalankan operasi.
Selain itu, PAM Swakarsa juga memiliki intel. Warga yang dicurigai akan
ditangkap.

"Kalau menangkap orang dapat bonus. Ini sudah terstruktur dan sistemik," imbuhnya.

Mediator
korban kasus Mesuji, Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, awalnya
membantah kabar tersebut. Namun belakangan, Saurip mengatakan bahwa
Pengurus PAM Swakarsa yang memiliki senpi. "Ya sebagian dipersenjatai,
yang pengurus. Ada juga yang laskar bawa parang dan golok. Ada juga yang
dijadikan intel untuk memata-matai masyarakat," terang dia.

Mantan
Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD itu, mengatakan, tujuan
pembentukan PAM Swakarsa agar polisi tidak langsung berhadapan dengan
masyarakat. Hal tersebut untuk menghindari tuduhan pelanggaran HAM
terhadap aparat. "Tapi, kontrak pengamanan kebun kan dengan polisi
secara paketan," tukas jenderal bintang dua itu.

Agung, warga
Simpangpematang, Kabupaten Mesuji, Lampung, mengaku kabar kepemilikan
senjata api itu menimbulkan keresahan. Sebab, sejumlah warga berterus
terang pernah ditodongkan senpi. Dia menduga pembentukan PAM Swakarsa
oleh perusahaan untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. "Senjata itu
tidak dinampakkan secara langsung. Saya tidak tahu mereka dapat
darimana," tutur Agung seraya menyebutkan bahwa aparat masih berjaga di
sekitar lokasi kejadian.

Persatuan Petani Moro Moro Way Serdang
(PPMWS) menilai salah satu pemicu kekerasan di Kabupaten Mesuji,
Lampung, adalah pembentukan PAM Swakarsa oleh PT Silva Inhutani Lampung
(SIL). Mereka meminta penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan warga
dengan perusahaan diselesaikan dengan cara demokratis dan berkeadilan.

Pengurus
PPMWS Wayan, mengungkapkan, perekrutan Pamswakarsa yang berasal dari
unsur masyarakat sesungguhnya memancing konflik horisontal. Dia menduga
pihak perusahaan sengaja membentuk Pamsawakarsa untuk menekan dan
mengusir warga yang menempati Tanah Register 45 di Kabupaten Mesuji,
Provinsi Lampung. Dampaknya, konflik yang berujung kekerasan itu tak
terhindarkan.

Wayan berpendapat, penyelesaian sengketa lahan
melalui pendekatan represif justru menimbulkan kekerasan dan makin
memperpanjang konflik. Dengan begitu, sulit mewujudkan perdamaian di
Kabupaten Mesuji, Lampung. Untuk itu, dia berharap penyelesaian konflik
di Mesuji menggunakan cara-cara yang demokratis dan berkeadilan.
"Perekrutan PAM Swakarsa yang berasal dari unsur masyarakat juga
sesungguhnya memancing konflik horisontal," pungkasnya.

(Hendry SIhaloho/Koran SI/put)