JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung,
mengecam sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi karena menyoroti
kepala daerah yang menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.
Menurutnya tidak ada aturan yang mengatakan bahwa Mendagri bisa memecat
kepala daerah.

 

"Tidak ada aturan main yang memberikan legitimasi Mendagri untuk memecat
kepala daerah," tuturnya saat ditemui wartawan di DPR, Jakarta, Rabu
(28/03/2012).

 

Pada kesempatan tersebut, Pram juga mengingatkan bahwa sebelumnya
Gamawan Fauzi pernah menolak kenaikan harga BBM. Tepatnya pada saat dia
masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat.

 

"Pada tahun 2005 Mendagri juga melakukan tanda tangan penolakan kenaikan
harga BBM, saat diminta anggota dewan, dokumentasinya juga ada," lanjut
Pram.

 

Menurut Pram, ucapan Mendagri tersebut dinilai tidak sesuai dengan
sistem demokrasi yang berjalan di negeri ini. "Ini negara demokrasi,
jika ada sanksi administrasi dan sebagainya, tentu tidak akan
mempengaruhi," pungkasnya.

 

Sebagaimana diketahui, sejumlah kader PDI Perjuangan yang menjabat
kepala daerah kedapatan turun ke jalan menolak rencana kenaikan harga
BBM. Mereka antara lain Wakil Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil
Wali Kota Surabaya Bambang DH.