JAKARTA - Pemanggilan empat pimpinan Banggar (Badan
Anggaran) DPR RI oleh KPK terkait kasus suap Menakertrans dinilai kurang
lengkap tanpa pemeriksaan di lembaga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Penyidik
sebaiknya dalam penanganan kasus tersebut tidak hanya memeriksa dari
Banggar saja, namun bisa  saja dilengkapi dari hasil pemeriksaan di
Kementerian Keuangan juga melalui bantuan BPK," ungkap Direktur
Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro kepada okezone, Selasa (4/10/2011).

Lebih
lanjut dia menjelaskan, perihal pemeriksaan di Kemenkeu ini dilakukan
karena proyek kementerian termasuk Kemenakertrans berasal dari APBN yang
dikelola oleh Kemenkeu.

"Hal ini mengingat setiap proyek
kementerian anggarannya berasal dari APBN di bawah kontrol Kemenkeu.
Sehingga penyidik bisa bekerja sama dengan instansi terkait misalnya
dengan meminta bantuan BPK untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus
tersebut," tambahnya.

Subintoro berharap dengan adanya
pemeriksaan di Kementerian Keuangan ini, penyidik atau KPK akan
memperoleh informasi yang lebih lengkap dan kasus ini bisa ditangani
dengan cepat.

"Apabila dilakukan pemeriksaan juga di Kemenkeu,
maka penyidik akan mempunyai informasi yang lebih lengkap dan
komprehensif untuk memberikan gambaran yang lebih terang terkait kasus
yang sedang ditangani tersebut," pungkasnya. (wdi)